Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pedurungan Lor Kota Semarang Mengenai Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Abib, Agus Saiful; Pujiatuti, Endah; Nuswanto, A. Heru
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.8140

Transportasi sangat penting guna menunjang mobilitas manusia yang diharapkan dapat memberikan efisiensi dan efektifitas bagi penggunanya. Pengguna sarana transportasi sadar maupun tidak sadar sedang menuju marabahaya yang disebut kecelakaan. Kecelakaan selayaknya tsunami tersembunyi (sylen tsunami), dinama dampak terjadinya kecelakaan sangat besar dirasakan bagi korban maupun keluarga korban dengan menanggung beban berat seumur hidupnya, mulai kehilangan keluarga yang dicintai maupun tidak berfungsinya anggota tubuh manusia. Kecelakaan mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterill yang sangat tinggi bagi korban maupun keluarga korban maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat Pedurungan Lor Kota Semarang mengenai dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pengaturan mengenai dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunnan dan Iura Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum di Darat Laut dan Udara dan 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 49,25%. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

Penguatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Mengenai Pembagian Waris Islam Abib, Agus Saiful; Triwati, Ani; Sihotang, Amri Panahatan
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.10297

The distribution of Islamic inheritance is currently regulated by Article 171-191 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law with the consideration that it is in order to resolve problems that exist in society regarding marriage, inheritance and waqf. These disputes and quarrels often result in the breaking of ties of friendship between them, sometimes even resulting in physical attacks or even murder due to disputes over inheritance. Based on data, inheritance disputes rank second in religious courts after divorce cases. So far, many people do not know about the distribution of Islamic inheritance, therefore it is necessary to provide community service in the form of strengthening the understanding of the Penggaron Lor Genuk Semarang community regarding the distribution of Islamic inheritance. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding the distribution of Islamic inheritance. The results of the service which took the theme of the rights of people with disabilities have increased by an average of 67.3%.

PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TRIMULYO GENUK SEMARANG MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA Abib, Agus Saiful; Heryanti, B. Rini; Nuswanto, A. Heru
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.8184

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Penguatan Pemahaman Siswa SMAN 1 Boja Mengenai Penggunaan dan Perlindungan Mata Uang Rupiah Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Astanti, Dhian Indah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11050

Uang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam sendi kehidupan. Uang juga menunjukkan salah satu bentuk kedaulatan suatu negara termasuk Indonesia, oleh karena itu setiap peredaran uang harus diawasi penggunaannya serta harus dilindungi mata uang rupiah. Penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi pada realitanya terdapat pelanggaran dan kejahatan terhadap mata uang yang merugikan pemerintah dan masyarakat, Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penguatan pemahaman Siswa SMAN 1 Boja mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 47,0%.

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Abib, Agus Saiful; Yulistyowati, Efi; Sihotang, Amri Panahatan
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan Tax Amnesty yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil, dan mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui apakah program Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016 berhasil atau tidak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan penelitian tentang : Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak . Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ? Berdasarkan implikasi tersebut, maka bagaimana sebaiknya pengaturan perpajakan yang akan datang ? Berdasarkan permasalahan tersebut jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipergunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berdasarkan implikasi tersebut SE Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ/2017 seharusnya tidak hanya untuk tahun pajak 2017 saja, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu perlu ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan hak Wajib Pajak.In 2016, the government re-issue the Tax Amnesty policy as outlined in Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. The Tax Amnesty is expected to increase tax revenue in the short term through ransom payments, increase tax revenues over the long term through the expansion of taxation databases, increase taxpayer compliance, transition to a stronger and more just tax system, and encourage national tax reconciliation. In relation to this matter, to find out whether the program of Tax Amnesty Indonesia Year 2016 succeed or not, especially in increasing taxpayer compliance, it is necessary to do research on: "Implications Implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Improving Taxpayer Compliance ". The problem to be discussed is how the implications of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amendment (Tax Amnesty) in improving taxpayer compliance? Based on these implications, then how should the taxation arrangements to come? Based on the problem, this type of research is normative juridical which will be studied with the approach of legislation, the analytical descriptive research specification, the data used secondary data, which analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implication of the implementation of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty can improve Taxpayer compliance, and based on the implication of SE Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ / 2017 should not only be for the fiscal year 2017 alone, but also for the years to come. In addition, there should be a regulation that regulates the supervision of the implementation of taxpayers' rights.

Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar market.Implementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market.

Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila Abib, Agus Saiful
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), oleh karena itu hukum nasional harus berdaulat dan menjadi panglima dalam menyelesaiaikan seluruh permasalahan bangsa. Akan tetapi penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam hegemoni hukum arbitrase internasinal, dimana pemerintah menyerahkan mekanismenya kepada International Centre for Settlement of Investment Disputte (ICSID). Fokus permasalahan makalah ini adalah Bagaimanakah keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal melalui ICSID? Bagaimanakah konsep penyelesian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Analisa kualitatif dengan menggunakan paradigma postpositivisme (Guba & Lincoln) yang disinergikan dengan pendekatan sosiolegal. Penulisan makalah ini mengungkapkan Hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri berdasarkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang merupakan nilai agung Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia guna mewujudkan tujuan negara. Indonesia mengalami kerugian sangat besar ketika penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal diserahkan kepada ICSID, Oleh karena itu, perselisihan penanaman modal sebaiknya diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.Indonesia is a state of law (rechtsstaat), therefore the national law must be sovereign and be the commander in solving all the problems of the nation. However, the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment in the hegemony of the international arbitration law, in which the government submits its mechanism to the International Center for Settlements of Investment Disputes (ICSID). The focus of this paper issue is how are the gains and losses of the Indonesian government in settling disputes between the state and foreign citizens on investment through ICSID? What is the concept of dispute settlement between state and foreign citizen regarding investment in national legal system based on Pancasila? The method used in this paper is qualitative analysis using postpositivism paradigm (Guba & Lincoln) synergized with sociolegal approach. The writing of this paper reveals the national law is a law that was built by the Indonesian people themselves based on the value of divinity, humanitarian values and community values which is the great value of Pancasila as a view of life of the Indonesian nation in order to realize the purpose of the state. Indonesia suffers enormous losses when the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment is left to ICSID. Therefore, investment disputes should be resolved by the ASEAN arbitration body.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMAN I BOJA TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Abib, Agus Saiful; Juita, Subaidah Ratna
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2407

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilarang oleh UUD 1945. Bentuk diskriminasi dapat tumbuh dan berkembang apabila embrio intoleransi terus muncul dalam diri manusia yang tidak menghendaki adanya perbedaan sekaligus sikap promordialisme yang tidak diimbangi oleh toleransi dalam bingkai kemajemukan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya setiap orang harus diberlakukan sama di hadapan hukum, terbebas dari diskriminasi ras dan etnis. Pemberlakuan hak yang sama dihadapan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut bahwa Deklasari Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 menyakatan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui aturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa SMAN 1 Boja Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK GARUDA NUSANTARA MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS Kridasaksana, Doddy; Abib, Agus Saiful; Triasih, Dharu
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2412

Berdasarkan penelitian yang disampaikan Kepala Tim Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagaimana dikutip Republika bahwa terdapat 12% atau setara dengan 12 juta masyarakat Indonesia penyandang disabiltas. Sementara itu akibat kekurang lengkapan anggota tubuh tersebut sebagian besar penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan formal serta bekerja disektor informal. Oleh karena itu melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas, Negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksessibilitas, pelayan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta konsesi. Penyandang disabilitas menjadi fokus utama pada fasilitas umum khususnya lembaga pendidikan yang mengajarkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70%.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO) Mukharom, Mukharom; Triasih, Dharu; Abib, Agus Saiful
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2413

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search