Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI Ahmad Zaini
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1338.542 KB)

Abstract

Saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untukmenetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, kesaksian merupakan halyang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu peristiwa. Apabilakesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan,maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilandan kecurangan.Ada dua fokus masalah yang diteliti dalam paper ini,Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurutIbnu Hazm? Bagaimana relevansinya kedudukan perempuan sebagai saksipernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazmialah Berbeda dengan para Jumhur Ulama terhadap kebolehan wanita menjadisaksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaanyang tidak bisa diketahui oleh lelaki. Ibnu Hazm memiliki pendangan bahwakesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum khususnya dalam saksi pernikahan. Relevansikedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHIadalah relevan antara pendapat Ibnu Hazm dan KHI. Akan tetapi Ibnu Hazmmenerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan dalam KHI sendiriyang menjadi rujukannya adalah Kitab Imam Syafi’i dan juga pemikiran dariImam Hanafi, Maliki dan Hambali, sehingga ada batasan terkait perempuansebagai saksi.
Optimalisasi Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN Pamekasan Ahmad Zaini
Jurnal Pendidikan Vol 1 No 1 (2013): Jurnal Pendidikan
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.718 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan standart pembelajaran di SMPN Pamekasan mengikuti peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007, namun masih belum optimal. Adapun kendala dalam proses optimalisasi standar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN Pamekasan, guru mengalami kesulitan menghubungkan komponen dalam proses perencanaan pembelajaran, guru memiliki masalah dalam mengelola kelas untuk siswa yang banyak dan heterogen , guru tidak tahu berbagai penilaian yang dapat digunakan di dalam kelas.
FUNGSI UNDANG-UNDANG PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA Ahmad Zaini
Al Qalam Vol 10 No 56 (1995): September - October 1995
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1291.926 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v10i56.1548

Abstract

Fungsi Undang-undang Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia
PERANAN DAN TANTANGAN PERPUSTAKAAN DI PERGURUAN TINGGI Ahmad Zaini
Al Qalam Vol 11 No 58 (1996): Januari - Februari 1996
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.96 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v11i58.707

Abstract

Peranan dan Tantangan Perpustakaan di Perguruan Tinggi
Hukum dan Keadilan Ekonomi (Suatu Tinjauan Teori Hukum Utilitarianisma Bentham) Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 5 No. 1 (2009): Januari-Juni 2009
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v5i1.2824

Abstract

Belum
Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 13 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v13i2.1807

Abstract

Problem keselamatan kerja masih menjadi isu penting dewasa ini.Dalam kasus kecelakaan kerja, factor yang paling dominan adalah masih abainya perusahaan dalam penerapan system Keselamatan dan Ksehatan Kerja (K3). Penerapan K3 merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 1970 dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Keselamatan dan Kesehatan kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan risiko kerja dalam proses penggunannya. Risiko yang langsung berakibat bagi pekerja umumnya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga lelangsungan pekerjaan/penghidupan pekerja dan keluarganya tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, terdapat risiko bagi pengusaha berupak kemungkinan terjadinya berbagai kerusakan di lingkungan kerja dalam kaitannya dengan kelangsungan set dan alat-bahan produksi serta timbulnya biaya-biaya kompensasi.Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun, patut disayangkan tidak semua perusaaan memahami arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja. Aturan penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan kerja pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasanagan, pemakaian,, penggunan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dan penu=yimpanan bahan, barang produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja dapat dieliminir.Kata kunci : Kesehatan kerja, Keselamatan kerja, Hubungan kerja, Risiko kerja.
Konsepsi Welfare State dalam Konstitusi Indonesia Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i1.2792

Abstract

.
Negosiasi Damai oleh Hakim dalam Perkara Perdata Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 4 No. 1 (2008): Januari-Juni 2008
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v4i1.2787

Abstract

Belum
Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v12i2.2822

Abstract

.
TELAAH PEMIKIRAN IBN BAJJAH Ahmad Zaini
FIKRAH Vol 3, No 1 (2015): FIKRAH: JURNAL ILMU AQIDAH DAN STUDI KEAGAMAAN
Publisher : Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Jurusan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.929 KB) | DOI: 10.21043/fikrah.v3i1.1826

Abstract