Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI – HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI – HASIL TANAH KERING DI DESA CANDI ARENG KECAMATAN WARUNG ASEM KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Zuama, Archie Minervo]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>;
<![CDATA[Triyono, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.492 KB)
<![CDATA[Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemilik tanah dengan penggarap yang perjanjiannya berisikan tentang pengerjaan atau pengusahaan sebuah tanah untuk pertanian. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil mengatur mengenai proses pembuatan sebuah perjanjian bagi – hasil serta penentuan pembagian hasil panen yang benar tanpa memberatkan salah satu pihak. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Indonesia masih belum dapat diterima di semua masyarakat desa, khususnya di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum dalam bidang pertanahan khususnya dalam perjanjian bagi – hasil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang didapatkan dari survei lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana atau diterapkan. Penduduk Desa Candi Areng percaya dan yakin suatu perjanjian bagi – hasil yang mereka lakukan sudah cukup dengan cara lesan dan saling percaya berdasarkan rasa kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Candi Areng menggunakan cara Mediasi dan Rembug Desa yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar secara bersama tanpa merugikan salah satu pihak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTOR DALAM HAL PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI YANG DICABUT IZIN USAHANYA ]]>
<![CDATA[Reynaldi, Gustav Guardiano]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.414 KB)
<![CDATA[Negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasiPasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif.Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kesesuaian antara pencabutan izin usaha suatu perusahaan manajer investasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yang bahannya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pada intinya pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiataan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH PETANI TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Aditama, Handoyo Mukti]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Dewi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.502 KB)
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia ini perlu diatur agar tidak terjadi perselisihan. Cara yang dilakukan untuk mengatur hubungan tersebut adalah dengan membuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian inilah yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati juga menggunakan perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Petani tebu sendiri oleh masyarakat sekitar dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas, yang tentunya dengan mekanisme perjanjian yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui bagaimana para pihak dalam perjanjian ini menjamin perjanjian tersebut agar tidak terjadi adanya wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tetapi memenuhi keempat syarat sah yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak mempunyai cara sendiri dalam menjamin terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya wanprestasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI LAMA YANG TELAH DALUWARSA ]]>
<![CDATA[Komara, Ikhsanti Aulia]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.067 KB)
<![CDATA[Obligasi Lama yang telah daluwarsa adalah obligasi yang diterbitkan untuk menyikapi segala persoalan perekonomian pada saat orde lama untuk menutup defisit anggaran yang terjadi yaitu empat jenis obligasi negara ritel tahun 1946, 1950, dan 1959. Obligasi lama tersebut dinyatakan daluwarsa oleh pemerintah apabila diajukannya pelunasan pembayaran telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Daluwarsa tidak berlaku dalam hutang-piutang, karena obligasi tunduk ke dalam hukum perjanjian. Akibatnya menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi beberapa masyarakat yang pada saat itu memiliki obligasi lama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi mengenai analisis yuridis terhadap pemegang obligasi lama yang telah daluwarsa serta tanggung jawab pemerintah selaku penerbit obligasi menurut KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai macam literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan daluwarsa dalam pasal 1946 KUHPerdata menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang Obligasi Lama. Obligasi tunduk dalam hukum perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, karena pada setiap penerbitan surat utang negara di dalamnya terkandung perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Saat ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah menjamin keberadaan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara jatuh tempo. Tanggung jawab pemerintah selaku penerbit adalah melakukan adanya penanggung untuk pembayaran kembali surat utang negara tersebut pada saat jatuh temponya apabila pemerintah tidak dapat memenuhi kewajibannya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (KASUS PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK) ]]>
<![CDATA[Amrina, Naila]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (838.664 KB)
<![CDATA[Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim tahun buku 2018. Pembagian dividen interim merupakan informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam Undang-Undang PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal, namun tindakan tersebut dinilai demi kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Atas pelanggaran tersebut, BEI memberikan sanksi administratif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BISNIS CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) ECERAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mulyana, Kevin Indra]]>;
<![CDATA[Saptono, Hendro]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.41930
<![CDATA[Perkembangan rokok elektrik (vaporizer) di Indonesia beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat seiring dengan banyak bermunculannya toko rokok elektrik yang ada di Indonesia, rokok elektrik (vaporizer) pada masa sekarang bukan lagi menjadi alternatif bagi perokok konvensional namun sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat khususnya anak muda. Seiring ramainya toko roko elektrik atau biasa lebih dikenal dengan istilah vape store, terdapat beberapa toko yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) secara eceran. Hal ini tentu bersinggungan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam hal pengaturan mengenai takaran penjualan cairan rokok elektrik (e-liquid). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai peredaran cairan rokok elektrik (e-liquid) yang sah, serta memahami bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) eceran. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data sekunder atau bahan hukum, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN DOKTRIN RECHTSVERWERKING (PELEPASAN HAK) SAAT KLAIM ASURANSI DI LUAR MASA PERTANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst.) ]]>
<![CDATA[Rafael, Christian Hagai]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2023.41185
<![CDATA[Doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak) merupakan peristiwa dimana seseorang merelakan haknya, doktrin ini dapat timbul pada perjanjian, salah satunya perjanjian asuransi. Klaim asuransi adalah proses penting dalam industri asuransi yang melibatkan pengajuan ganti rugi atas kerugian atau kejadian tak terduga yang tertanggung alami. Penelitian ini mengeksplorasi peran klaim asuransi dalam konteks perlindungan finansial dan stabilitas ekonomi individu atau perusahaan. Klaim asuransi biasanya dilakukan saat tertanggung asuransi memenuhi kewajibannya pembayaran premi (dalam masa tanggungan). Beberapa kasus klaim asuransi ada yang dilakukan di luar masa pertanggungan akibat adanya suatu hal, seperti doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak) yang digambarkan pada putusan No. 472/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan klaim, termasuk Metode analisis data meliputi studi literatur dan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan klaim di luar masa pertanggungan karena adanya doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak). Hasilnya menggarisbawahi pentingnya kesepakatan antara penanggung asuransi dan pemegang polis dalam memastikan klausul pembayaran premi dan prosedur klaim.]]>
<![CDATA[Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi]]>;
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v17i2.4381
<![CDATA[Hukum tanah nasional ( UUPA) tidak diatur bahwa hak guna usaha perusahaan dapat diusahakan diatas tanah hak pengelolaan dan tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian pengusahaan tanah ulayat oleh perusahaan dan status tanah ulayat apabila perjanjian antara perusahaan dan masyarakat hukum adat terkait pengusahaan tanah ulayat telah berakhir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya, serta kamus dan ensiklopedia. Hasil penelitian proses usaha tanah diawali dengan perjanjian pemanfaatan tanah, tanah digunakan usaha perusahaan kemudian pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat terkait Hak Pengelolaan oleh Masyarakat hukum adat dan Hak Guna Usaha oleh Perusahaan, sedangkan status tanah ulayat setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka tanah hak pengelolaan yang diatasnya berlaku hak guna usaha perusahaan akan kembali menjadi tanah ulayat masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA-PERTAMBANGAN TIMAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG ]]>
<![CDATA[Dewi, Iga Gangga Santi]]>;
<![CDATA[Adi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10622
<![CDATA[Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis Rhizophora dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.]]>
<![CDATA[PENGARUH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA NANGGULAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 1, No 1 (2017): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The enactment of Law number 2 year 1960 on Production Sharing Agreement does not affect the implementation of agricultural product sharing in Nanggulan Village, Kecamatan Cawas, KlatenDistricts. Indonesia whose majority of the population as farmers, but not all have their own farmland. So it is possible to establish a working relationship between the landowner and the farm workers. In order to protect vulnerable farm workers from being treated unfairly, the Government issued Law number 2 year 1960 on Production Sharing Agreement. In fact, the implementation of the agreement for the production of agricultural land in Nanggulan Village still uses the customary law, orally, the term of the agreement and the amount of the balance depending on the agreement of the landowner and farm workers.While the factors that led to the agricultural product sharing that still use customary law, is in addition to the lack of public knowledge of Law Number 2 year 1960, also the strength of the principle of trust, and please help the lives of local communities.Key words: Production Sharing Agreement, Farmland]]>
