Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Anugrah, Syafira Dwi; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Abstract

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.
Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik Firli Rahma, Fathia; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.792

Abstract

Perjanjian jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dan akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan setelah mendapat pengesahan melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normative yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa hakim mengabulkan gugatan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas dasar terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tanah, kuitansi jual beli, dan keterangan para saksi sehingga putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dapat dijadikan pengganti akta PPAT guna syarat balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.