Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.078
P-Index
This Author published in this journals
All Journal An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW SHAKHSIYAH BURHANIYAH : Jurnal Penelitian Hukum Islam Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Hidmah : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Habibi Al Amin, Habibi
Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender Al Amin, Habibi
AN-NUHA: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial Vol 1 No 1 (2014): Juli
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2979.046 KB)

Abstract

Tulisan singkat ini mengupas pandangan Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya Marah} Labi>d yang ditulis pada abad ke 19 (selesai tahun 1888/ Rabo 5 Rabiul Akhir 1305 H) tentang penciptaan Adam. Tema tentang penciptaan Adam dipilih karena isu ini menjadi trend perbincangan kalangan feminis dan penggiat keadilan gender. Kajian dalam tulisan ini menitikberatkan pada sejauhmana pandangan Syekh Nawawi melalui Marah} Labi>d menjelaskan tentang relasi keadilan gender khusus dalam ayat penciptaan Adam dan manusia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kritik tafsir berbasis keadilan gender. Data yang dipakai berupa data kepustakaan yaitu produk tafsir abad 19 karya Syekh Nawawi Banten. Kesimpulan tulisan ini mengerucut pada justifikasi adil dan tidaknya pandangan Syekh Nawawi tentang penciptaan Adam (manusia). Hasil yang didapatkan dari kajian ini bahwa pandangan Syekh Nawawi tentang citra perempuan dilihat dari penciptaan perempuan berseberangan dengan teori keadilan gender.
Membangun Epistemologi Tafsir Sufi; (Intervensi Psikologi Mufassir) al amin, habibi
AN-NUHA: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial Vol 2 No 2 (2015): Desember
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.737 KB)

Abstract

Jika kita telusuri literature – literature ‘ulu>m al-Qur’a>n maka kita sering mendapati bahwa epistemologi tafsir sufi lahir dari nafas sufisme. Namun demikian epistemologi sufi yang digunakan dalam penafsiran al-Qur’an tidak dapat lepas dari faktor kejiwaan. Hal Ini ditunjukkan dengan produk penafsiran yang berupa identitas perlambangan (alegorasi) ayat-ayat Al-Qur’an dalam bentuk metafora jiwa suci yang diorientasikan menuju eksistensi Yang Maha Suci. Pengembangan struktur jiwa dalam sufi terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang kemudian digunakan untuk mengelaborasi makna di balik teks. Menariknya, kejiwaan para sufi yang dikelola melalui latihan-latihan olah jiwa (riya>d}ah) kurang disentuh dan dikritisi sebagai sebuah bentuk epistemologi. Selain proses pengalaman kejiwaan, dalam memahami kalam ilahi para sufi tidak terlepas dari kaidah linguistik serta makna lahiriah dari ayat-ayat dan susunan gramatika. Mereka menjelaskan ayat dengan menembus batas-batas makna teks dan menyelami makna ayat dengan pengalaman dan doktrin mereka. Proses jelajah dan eksplorasi yang tertimbun dari makna lahir dalam studi ilmu tafsir masuk pada kajian takwil. Konsep umum tentang takwil dalam perspektif sufi merupakan pendekatan yang menanjak/transendensi/ s}u’u>di>, mengambil emanasi dari tanzi>l (ayat-ayat ilahiah) yang bercorak menukik (imanensi/nuzuli).
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MASYARAKAT 5.0 PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI’I DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Alindi, Rizki Kila; Al Amin, Habibi
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6950

Abstract

ABSTRACTLegal marriage is an absolute stipulation according to Islam. However, these noble intentions are often not in line with expectations if the husband and wife do not yet have maturity both physically and mentally. This unpreparedness can occur if it is caused by the intensity of children using gadgets in the 5.0 era. This journal will examine how the law of underage marriage in the community 5.0 is from the perspective of the Syafi'i madhhab fiqh, and how the relevance of the Syafi'i fiqh legal reasoning to the Marriage Law in Indonesia for underage marriages in the 5.0 community. The conclusion in this study is that the marriage law under the age of 5.0 according to the Syafi'i school is valid. By looking at the element of ability, namely prioritizing maslahah. The legal relevance of marriage under the age of 5.0 in the perspective of the Imam Syafi'i madhhab and the Marriage Law is the age limit. Where both clearly regulate the age limit for marriage. This correlation can be used for the concept of underage marriage in the community 5.0 and all deviations in it.Keywords: Underage Marriage, Shafi'i Madzhab Fiqh, Marriage Law. ABSTRAKPerkawinan yang sah merupakan ketetapan mutlak menurut agama Islam. Akan tetapi, niat mulia tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan apabila diantara pasangan suami isteri belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Ketidaksiapan tersebut bisa terjadi apabila disebabkan oleh intensitas  anak-anak menggunakan gadget di era 5.0. Artikel ini akan mengkaji bagaimana hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 perspektif fiqh madzhab Syafi’i, serta bagaimana relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi’i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 menurut madzhab Syafi’i adalah sah. Dengan melihat  unsur kebolehan tersebut yakni mengutamakan maslahah. Relevansi hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dalam persepektif madzhab imam Syafi’i dan Undang Undang Perkawinan adalah pada batasan usia. Dimana keduanya mengatur secara jelas aturan batasan usia perkawinan. Korelasi tersebut dapat digunakan untuk konsep perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dan segala penyimpangan di dalamnya.Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Fiqh Madzhab Syafi’i, Undang --undang Perkawinan.
Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Kurniawan, Rizki; Al Amin, Habibi
MAQASID Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19893

Abstract

Divorce is one of kind things that led to break up the marriage relationship. One of these effects is the loss of a husband obligation to support a woman who become his ex-wife. Nevertheless, the obligation to provide for the child who born from the marriage should not to be extended to his dad. This is being weakened in practice, for making of a living rights depends to a large extent on someone’s understanding and ability. This study focuses on two things, namely how the legal reasoning of Syafi'iyyah fiqh in determining the lineage of children resulting from infidelity and how the consequences that will be obtained by children resulting from infidelity related to their rights as a child. The method used in this research is literature study with deductive analysis method. The primary sources in this study are several books of ushul fiqh and books of fiqh mu'tabaroh madzhab syafi'iyyah. The results of this study indicate that in the Syafi'iyyah madzhab, the lineage of children resulting from cheating is not attributed to their biological father, this is based on legal reasoning taken from the hadith about firasy and the implications it gets are the fall of the law and rights related to the child, i.e. both do not inherit each other, the father is not obliged to provide for him, if the child is a girl, then the father is not a mahram for the child and the father cannot be his guardian.
Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm Arifin, Syukron; Al Amin, Habibi
MAQASID Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.20006

Abstract

Istri yang bisa mencukupi kebutuhannya tanpa tergantung terhadap nafkah yang diberikan suami tentu lebih mudah untuk mengambil langkah menggugat suaminya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dari pada istri yang tidak punya pendapatan sama sekali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), menganalisis gugatan cerai pada wanita karir dengan menggunakan prespektif Ibnu Hazm. Hasil penelitian ini menunjukkan seorang istri tidak boleh meminta cerai terhadap suami dengan jalan khulu’ kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika khulu’   dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka khulu’   tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri) Rizki, Rieza; Al Amin, Habibi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 10 No 2 (2023): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v10i2.38825

Abstract

Divorce is one of the things that results in the breakdown of the marriage relationship. This also has an impact on children born in the marriage. The obligation to fulfill children's maintenance rights is basically still the father's obligation, based on one of the editorials of Q.S. al-Baqarah verse 233 which states that the obligation to provide maintenance is the father's obligation. However, there are cases where after divorce the fulfillment of children's maintenance rights is carried out entirely by the mother. This study focuses on 1) the fulfillment of children's maintenance rights according to Q.S. al-Baqarah verse 233 and 2) the fulfillment of children's maintenance rights after divorce by the mother according to Q.S. al-Baqarah verse 233. This study is a literature study with qualitative methods. The case data in this study was found in other research that the author did before. The conclusions of this study are 1) the fulfillment of child maintenance rights according to Q.S. al-Baqarah must be carried out based on the needs and best interests of the child and 2) the practice of fulfilling child maintenance rights after divorce by the mother is in line with the content of Q.S. al-Baqarah verse 233 because the division of duties in the verse cannot be interpreted rigidly and the implementation of child maintenance must pay attention to the needs and best interests of the child.
Hadanah Di Pesantren Sains Tebuireng Perspektif Maslahah Mursalah Baroroh, Khuzaimatul; Al Amin, Habibi
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10447

Abstract

Abstrak Pesantren memiliki potensi besar dalam menghasilkan kemaslahatan umum melalui pembentukan kepribadian Islami pada anak-anak. Pengasuhan anak berbasis pesantren dapat membantu melindungi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat keimanan, mengembangkan kemampuan moral dan etika, serta membentuk individu yang tangguh dan bertanggung jawab. Penulis tertarik untuk melihat pola pengasuhan atau hadanah yang ada di pondok pesantren Trensains Tebuireng dari perspektif maslahah mursalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pola pengasuhan atau hadanah berbasis pesantren yang ada di pesantren Sains Tebuireng lalu dianalisis dengan kacamata maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menyimpulkan Hadanah Berbasis Pesantren di pesantren Sains Tebuireng sudah memenuhi aspek-aspek pemeliharaan anak seperti pendidikan, pemenuhan kebutuhan anak, dan usia yang ideal. Selain itu Pesantren Sains Tebuireng komponen-komponen yang menjadi syarat berdirinya pesantren juga sangat memadai, dari mulai Pondok, Kiai, Masjid, Santri, Kitab-Kitab Klasik. Dan, Hadanah di Pesantren Sains Tebuireng sudah sesuai dengan nilai maslahah secara keseluruhan, dari mulai maslahah dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Selain itu maslahah yang dipraktekkan juga maslahah yang nyata bukan sekedar dugaan, juga tidak bertentangan dengan nash yang ada, kemudian juga maslahah bersifat umum. Kata Kunci: Hadanah, Maslahah Mursalah, Pesantren.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI’AH Taufiqul Mustofa, Muhammad; Al Amin, Habibi
USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2023): USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Prodi  Ahwal al-Syakhsiyah STAI Darussalam Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65356/usratuna.v7i1.387

Abstract

Rules related to child protection have been made in such a way, but in reality there are still many acts of discrimination or violence that occur in the educational environment, including in Islamic boarding schools. Islamic boarding schools in carrying out child protection and the inhibiting factors. The results of this study indicate that in relation to the implementation of Islamic boarding school-based child protection, the program is implemented in stages in the religious, educational, social and economic fields. Apart from that, there are still a number of obstacles including the existence of individual boarding school administrators who still do not understand the limits of disciplinary action against students, the existence of several parents of students who do not know/do not understand Islamic boarding school norms and the existence of a hyperprotective attitude from some parents of unscrupulous students. "forced/forced" to seek knowledge at the Islamic boarding school (wrong intention) so that it encourages students to violate the rules of Islamic boarding schools.
NAFKAH ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID PERSPEKTIF FIKIH SYAFI’IYAH Aula Yazid, Nur; Al Amin, Habibi
USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2024): USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Prodi  Ahwal al-Syakhsiyah STAI Darussalam Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65356/usratuna.v8i1.705

Abstract

In the context of Islamic law, the fulfillment of child support is a primary obligation of parents as regulated by various legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the views of both classical and contemporary scholars. However, issues arise when the child is born from an invalid marriage, known as nikah fasid. Nikah fasid refers to a marriage that does not fulfill one or more conditions and pillars required by Islamic law, rendering it null or invalid. This study is a qualitative literature review. The data in this research is analyzed descriptively. The primary sources for this study are the texts of the Shafi'i school of thought. Data were collected through documentation methods, selected, and analyzed using content analysis. The validity of the data was ensured through extensive literature review and sufficient references to enhance the credibility of the research findings. The results of the study indicate that, according to Shafi'i jurisprudence, from the perspective of the contract, an invalid marriage does not obligate the provision of financial support. However, considering the status of the child born from such a marriage, whose lineage is still attributed to the biological father, financial support must still be provided to protect the child’s rights in accordance with Islamic teachings.
Perspektif Pendidikan Moral Syekh Muhammad Syakir dalam Pembentukan Nilai-Nilai Etika Generasi Z Shofiyuddin, Moh.; Al Amin, Habibi
Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 9 No. 2 (2025): September
Publisher : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/murobbi.v9i2.3723

Abstract

Moral education plays a strategic role in shaping character and ethical values, especially for Generation Z, which is growing up in an era of globalization and digital technological advancement. This study examines the thoughts of Sheikh Muhammad Syakir, a classical Islamic education figure, who offers moral education principles that are relevant for instilling ethical values in Generation Z. Through a library research approach, this study analyzes the essence of Sheikh Muhammad Syakir's thoughts and their relevance in the context of contemporary education. The findings indicate that principles such as respect for parents, maintaining one's speech, avoiding arrogance, and emphasizing trustworthiness, honesty, and humility are crucial in forming a well-rounded and sustainable character. Furthermore, adaptive and effective moral education can assist Generation Z in facing complex social and academic challenges while developing integrity and social responsibility. Thus, this research underscores the importance of integrating moral values into both formal and non-formal education to equip Generation Z with ethical and responsible character.
Co-Authors Alindi, Rizki Kila Arifin, Syukron Aula Yazid, Nur Baroroh, Khuzaimatul nur hidayati jannah, amirah Rizki Kurniawan, Rizki Rizki, Rieza Shofiyuddin, Moh. Taufiqul Mustofa, Muhammad