Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Hukum Peratun Jurnal Hukum dan Peradilan Prosiding University Research Colloquium Journal of Law and Legal Reform
Tri Cahya Indra Permana, Tri Cahya Indra
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK AKIBAT PERMOHONAN TIDAK BERITIKAD BAIK DAN BERSUNGGUH SUNGGUH Ahmad, Ahmad; Permana, Tri Cahya Indra
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.1-11

Abstract

Sengketa keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh masyarakat dapat dihentikan prosesnya apabila permohonan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh (vexatious request). Namun, pada konteks ini, proses ini harus tetap sesuai dengan asas peradilan yang baik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request) belum berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik dan asas putusan dapat dimintakan banding. Namun, hal lain perlu juga dilakukan perbaikan dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh komisi informasi terkait mekanisme penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik.
A New Era in the Implementation of Rehabilitation and Compensation Rulings in State Administrative Courts Permana, Tri Cahya Indra; Amiludin, Amiludin
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.14524

Abstract

The implementation of court rulings on rehabilitation and compensation in the State Administrative Court has entered a new era with the issuance of execution guidelines for the supervision of rulings with permanent legal force by the Head of the State Administrative Chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. These guidelines mark the first time in the history of the Supreme Court that a compensation amount has been reassessed and determined by the Serang State Administrative Court due to the failure to implement rehabilitation in an employment dispute. The compensation awarded does not refer to Government Regulation No. 43 of 1991, which limits compensation to between one hundred thousand rupiah and two million rupiah, but instead is based on the actual losses of the petitioner. This practice has set a positive precedent for the execution of compensation or monetary payments, which is expected to be followed by other State Administrative Courts. It is hoped that the Plaintiffs/Execution Applicants will follow the legal enforcement procedures outlined in the Minister of Finance Regulation Number 80/PMK.01/2015 regarding the Implementation of Legal Decisions, enabling the realization of compensation payments, and it is recommended that the Minister of Finance execute the legal decisions, especially the Supreme Court's re-determination regarding the compensation payment amount, so that justice for the Plaintiffs/Execution Applicants can be fully realized.
Universitas Berdampak sebagai Penggerak Transformasi Hukum Tata Negara, Perubahan Sosial, dan Inovasi Berkelanjutan di Indonesia Ahmad, A; Permana, Tri Cahya Indra; Nasir, Gamal Abdul
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.
Universitas Berdampak sebagai Penggerak Transformasi Hukum Tata Negara, Perubahan Sosial, dan Inovasi Berkelanjutan di Indonesia Ahmad, A; Permana, Tri Cahya Indra; Nasir, Gamal Abdul
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.
Co-Authors Ahmad Ahmad Ahmad, A Amiludin, Amiludin Kamilah Wati bt Mohd Maftuh Effendi, Maftuh Nasir, Gamal Abdul Sri Wahyu Handayani