Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Hukum Peratun Jurnal Hukum dan Peradilan Prosiding University Research Colloquium
Tri Cahya Indra Permana, Tri Cahya Indra
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK AKIBAT PERMOHONAN TIDAK BERITIKAD BAIK DAN BERSUNGGUH SUNGGUH Ahmad, Ahmad; Permana, Tri Cahya Indra
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.1-11

Abstract

Sengketa keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh masyarakat dapat dihentikan prosesnya apabila permohonan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh (vexatious request). Namun, pada konteks ini, proses ini harus tetap sesuai dengan asas peradilan yang baik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request) belum berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik dan asas putusan dapat dimintakan banding. Namun, hal lain perlu juga dilakukan perbaikan dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh komisi informasi terkait mekanisme penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik.
Universitas Berdampak sebagai Penggerak Transformasi Hukum Tata Negara, Perubahan Sosial, dan Inovasi Berkelanjutan di Indonesia A Ahmad; Tri Cahya Indra Permana; Gamal Abdul Nasir
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.
Universitas Berdampak sebagai Penggerak Transformasi Hukum Tata Negara, Perubahan Sosial, dan Inovasi Berkelanjutan di Indonesia A Ahmad; Tri Cahya Indra Permana; Gamal Abdul Nasir
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia.
The Legality of Digital Evidence in Land Disputes: A Perspective on Civil Procedure Law Reform in the Telematics Era Rijal Ibnu Sani; Suartini Suartini; Tri Cahya Indra Permana; Ahmad Ahmad; Riri Gusda
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v4i1.15922

Abstract

The digital transformation of land administration through the implementation of electronic land certificates has significant implications for the evidentiary system in courts. The primary issue arises when conventional civil procedural law is confronted with digital evidence that possesses technical characteristics distinct from physical documents, thereby creating legal uncertainty in the resolution of land disputes. This study aims to analyze the legality and evidentiary strength of electronic land certificates in civil litigation and to formulate an ideal reconstruction of civil procedural law in the digital era. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although electronic land certificates possess legal validity under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), their evidentiary strength in court remains fluctuating due to the absence of standardized operational guidelines for judges in verifying the integrity of digital data. The study concludes that civil procedural law reform is necessary to explicitly regulate mechanisms for examining digital evidence, including the obligation to conduct forensic audits and the formal recognition of audit trails. Such reconstruction is essential to ensure substantive legal certainty and to protect landowners from the risk of electronic data manipulation. Through regulatory harmonization between civil law and telematics law, the judicial system can achieve adaptive legal protection in response to the advancement of information technology.
Rethinking Concurrent Creditor Protection in Suspension of Debt Payment Obligations Rijal Ibnu Sani; Suartini Suartini; Ahmad Ahmad; Tri Cahya Indra Permana; Misno Misno
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 5 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v5i2.15932

Abstract

The current practice of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia reveals a distributive justice anomaly that disadvantages petitioning creditors. A “free-rider” phenomenon has emerged, whereby passive creditors obtain equal or even more favorable treatment without bearing litigation costs or the substantial legal risks associated with initiating proceedings. This inequity is exacerbated by settlement schemes that tend to marginalize initiating creditors through excessive postponement of payment schedules. This study aims to deconstruct the application of the Pari Passu Pro Rata Parte principle when applied without regard to litigation cost contributions, and to formulate a more equitable framework of legal protection for petitioning creditors as initiators of the restructuring process. The research employs a normative juridical method, utilizing conceptual and statutory approaches to evaluate the consistency between bankruptcy procedures and the values of distributive justice. The findings indicate that the absence of a litigation cost recovery mechanism generates structural injustice within the PKPU framework. From a legal standpoint, the petitioner’s financial burden and procedural initiative should be recognized as prioritized costs within the settlement plan. In conclusion, the PKPU regime requires policy redefinition to ensure financial protection for petitioning creditors, prevent exploitation by passive creditors, and preserve the integrity of commercial law enforcement.
Policy Asymmetry and Persistence: Street Vendor Governance in Tangerang Regency Dini Nuraini Mahalli; Ahmad Ahmad; Tri Cahya Indra Permana; Aris Gumilar
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v4i2.15958

Abstract

This inquiry examines the application of Regional Regulation No. 08 of 2015 on Structuring and Empowerment of Pedagang Kaki Lima (PKL) or Street Vendors in Tangerang Regency, with the critical case of Pasar Ceplak, Sukamulya District. Drawing on a qualitative descriptive approach, specifically a case study, this research highlights structural and operational constraints obstructing the implementation of the policy’s dual objectives by using the theory of policy implementation, as articulated by Van Metter and Van Horn. These findings demonstrate that their implementation has been consistently suboptimal, namely PKL persistence in unauthorized locations, and pervasive failures in planned relocation efforts. Such shortfalls are largely due to a dire lack of strategic resources, and the insufficient provision of alternative trading zones in the relevant departments which can reduce the economic risk to PKL. Moreover, through analyzing data, ineffective communication results in information asymmetry and the adoption of a punitive enforcement approach which is both systemic and entrenched rather than an empowerment strategy. Consequently, this study reveals that the policy is riddled with severe operational asymmetry, whereby vendors’ socio economic rationalities routinely contradict the regulatory mandate, calling for an immediate shift to participatory and spatially integrated systems of governance to enable sustainable urban order as well as micro-enterprises to grow.
Artificial Intelligence as Digital Prose in Redefining Originality in Legal Discourse Rijal Ibnu Sani; Suartini Suartini; Ahmad Ahmad; Tri Cahya Indra Permana
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 6 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v6i1.16087

Abstract

This research originates from the phenomenon of moralistic stigma and academic conservatism that tend to perceive the integration of Artificial Intelligence (AI) as a degradation of originality in legal scholarship. Historically and empirically, however, the evolution of intellectual instruments from the pen to the computer has consistently transformed modes of expression without ever extinguishing the essence of human thought itself. This study aims to deconstruct the myth of “handwritten originality” while legitimizing AI as a lawful co-creative instrument within the domain of telematics legal writing. Employing a conceptual approach and historical-technological comparison, the research finds that in the era of digital disruption, the essence of originality no longer resides in the mechanical construction of diction, but rather in the authority of logical curation, data validation, and argumentative direction elements that remain fundamentally controlled by the human legal subject as the holder of intellectual agency. The analysis concludes that AI should be understood as “Digital Prose,” evolutionarily comparable to the transformative impact of the typewriter and office software revolutions of previous decades. Systemic resistance to this technology is thus interpreted as a manifestation of technophobia that is increasingly incompatible with contemporary standards of performance, efficiency, and accuracy in modern legal discourse. The study recommends a redefinition of academic ethics that is more inclusive of human–machine collaboration in advancing global legal literacy
The Paradox of Cessie: Juridical Risks Behind the Euphoria of Non-Performing Asset Purchases Rijal Ibnu Sani; Suartini Suartini; Ahmad Ahmad; Tri Cahya Indra Permana; Gamal Abdul Nasir
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 6 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v6i2.16090

Abstract

The phenomenon of bank receivables assignment (cessie) in Indonesia is currently experiencing a misleading paradigm shift, whereby this instrument is marketed as if it were a transaction for purchasing discounted property assets. The principal issue addressed in this study is a juridical paradox in the form of public misconception equating the position of the cessionary (assignee of receivables) with that of the direct owner of the secured object, whereas legally cessie merely constitutes the transfer of a claim right (vordering op naam). This research aims to deconstruct the proprietary nature of rights in cessie and to map the legal risks arising from the euphoria surrounding the acquisition of non-performing loans. The method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that cessie does not automatically transfer ownership of the asset due to its accessory nature; physical control over the collateral still requires enforcement through mortgage execution procedures or eviction lawsuits, both of which are vulnerable to debtor resistance (derden verzet). The study concludes that the euphoria of purchasing cessie without proper legal risk mitigation will entrap buyers in protracted litigation and high costs. In essence, the buyer does not purchase a “house,” but rather a “right to claim,” fraught with legal uncertainty.
From the Annulment of Administrative Decisions to the Restoration of Plaintiffs’ Rights in Indonesian Administrative Court Judgments Tri Cahya Indra Permana
Jurnal Hukum Replik Vol 14 No 1 (2026): Jurnal Hukum Replik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ekpr4c18

Abstract

The annulment of an unlawful administrative decision does not always restore the rights of a successful plaintiff. In Indonesian administrative justice, the consequences of an administrative decision may continue even after the decision has been declared invalid, creating a gap between formal judicial victory and substantive legal protection. This study examines how judgments of the State Administrative Court can move beyond annulment toward the effective restoration of plaintiffs’ rights. The research employs qualitative legal research combining doctrinal analysis, systematic case-law analysis, and a comparative functional approach. Primary legal materials include legislation, judicial decisions, Supreme Court regulations and guidelines, and official judicial reports up to 2024, while secondary materials consist of relevant scholarly literature on administrative remedies and effective judicial protection. The study finds that the effectiveness of administrative court judgments depends on three interconnected dimensions: remedial adequacy, remedial enforceability, and effective restoration. Annulment alone may be insufficient where the unlawful administrative act has already produced legal, economic, professional, or other factual consequences. The study also distinguishes between execution failure, which occurs when an adequate judgment is not implemented, and remedial failure, which arises when the judgment itself does not provide sufficient relief. The main contribution of this study is the development of a rights-restoration framework that shifts Indonesian administrative procedural law from an annulment-centred approach toward a model of effective judicial protection. Keywords administrative justice; State Administrative Court; judicial remedies; rights restoration; effective judicial protection
Co-Authors A Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Amiludin, Amiludin Aris Gumilar Dini Nuraini Mahalli Gamal Abdul Nasir Kamilah Wati bt Mohd Maftuh Effendi, Maftuh Misno Misno Rijal Ibnu Sani Riri Gusda Sri Wahyu Handayani Suartini Suartini Suartini