Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Development Journal of Contemporary Law Studies
Dian Narwastuty, Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Examination on The Last Will of Organs and Cadaver Donors Related to Health Omnibus Law of Indonesia Narwastuty, Dian; Yuniawaty, Yenny; Basani, Christin Septina
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 1 (2024): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i1.3249

Abstract

This study aims to analyze the role of the last will in organ and cadaver donations within the framework of Indonesia's Health Omnibus Law. Utilizing a normative juridical approach, the research examines legal principles and regulations, emphasizing the significance of last wills as legal documents to streamline donation procedures, clarify donor intentions, and safeguard rights. Data was collected from legal texts, government publications, and expert interviews to identify gaps in the legal system, focusing on donor autonomy and family consent.The findings reveal ambiguities in implementing last wills, often leading to conflicts with family consent and religious considerations. Interviews with legal and healthcare professionals indicate the prioritization of family decisions over documented donor wishes, highlighting the need for clear guidelines and legal safeguards. The study also identifies logistical and cultural challenges, including low public awareness and inadequate healthcare infrastructure, which hinder the effective implementation of organ donation laws.This research concludes that integrating last wills into Indonesia's legal framework can enhance procedural transparency, protect donor rights, and address ethical and cultural complexities. Revisions to existing regulations, public education, and improved healthcare infrastructure are recommended to balance donor autonomy with societal and health system needs, ensuring a robust organ donation system.
Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP Shafira, Anargya; Narwastuty, Dian
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z05jw770

Abstract

Kemarakan teknologi informasi menimbulkan kejahatan cyberbullying. Salah satu bentuk kejahatan Cyberbullying adalah doxing. Doxing termasuk dalam kategori cyberbullying karena keberadaan informasi yang disebarkan melalui media sosial dan media massa. Doxing digunakan dalam situasi untuk menimbulkan ketakutan. Kejahatan ini kerap terjadi pada kalangan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Hasil penelitian menunjukan perlindungan data pribadi pengguna internet terkait tindakan doxing menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP) belum cukup mengatur mengenai tindakan doxing karena belum ada peraturan pelaksana terhadap UU PDP dan perlindungan data pribadi pelaku cyberbullying di bawah umur menurut UU PDP belum maksimal karena data pribadi pelaku cyberbullying  masih dapat diakses oleh pengguna internet dan tersebar di dunia maya, dimana seharusnya dengan pemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah; pelaku dibawah umur tetap dilindungi.
Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia Narwastuty, Dian
Indonesian Journal of Social Development Vol. 3 No. 2 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jsd.v3i1.4553

Abstract

Penelitian ini membahas keadilan dalam perjanjian royalti antara penulis lagu dan penyanyi di industri musik Indonesia. Dalam praktiknya, penulis lagu seringkali berada dalam posisi yang lemah secara kontraktual, sehingga hak ekonominya tidak terdistribusi secara adil. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori keadilan distributif John Rawls, serta teori kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian royalti umumnya disusun tanpa proses negosiasi yang setara, di mana posisi tawar penyanyi atau produser lebih dominan dibanding pencipta lagu. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian royalti, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif menjamin hak ekonomi pencipta. Kelemahan struktural juga tampak pada peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang belum optimal dalam melindungi kepentingan penulis lagu. Selain itu, minimnya standar baku dalam perjanjian turut memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi terkait mekanisme pembagian royalti, pembuatan standar perjanjian yang adil, serta peningkatan kapasitas LMK sebagai aktor pelindung hak pencipta. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem kontraktual yang lebih berkeadilan dan mendukung ekosistem musik yang inklusif dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Proses Penanganan Perkara Pidana Yang Melibatkan Anak Tanpa Adanya Bukti Identitas Sebagai Dasar Identifikasi Usia Anak Cornellius, Marcell; Narwastuty, Dian
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/67qf4f40

Abstract

Anak-anak di Indonesia banyak yang belum memiliki bukti identitas, sehingga akan menyebabkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak yang tidak memiliki bukti identitas, dan tanggung jawab penegak hukum atas kesalahan identifikasi usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. menggunakan jenis penelitian metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian yaitu prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, seperti dijelaskan dalam UUSPPA terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, sidang, dan Pemeriksaan. Kepastian akan usia ABH yang dibuktikan dengan adanya identitas berupa akta kelahiran, adalah sangat dibutuhkan dalam proses penangan perkara ABH. Agar hak ABH terpenuhi, dan juga terdapat kepastian hukum, maka perlu dibuat Pasal atau regulasi yang membahas tentang penanganan perkara ABH yang tidak memiliki bukti identitas. Sesuai dengan Pasal 95 UUSPPA, maka seorang penyidik atau petugas yang tidak mematuhi ketentuan maka akan diberikan sanksi berupa administratif seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan Pasal 96 UUSPPA, penyelidik, Jaksa, dan Hakim yang secara sengaja gagal menjalankan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 angka (1) akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 2 (dua) tahun, atau dikenakan denda  yang besarnya tidak melebihi dari dua ratus juta rupiah.
The Equation on the Justice for Migrant workers: The Urgency of Protection on Prevention Smuggled Migrant worker based on Indonesian laws Narwastuty, Dian; Sirait, Yohanes Hermanto; Alim R, Kevin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21630

Abstract

Indonesia’s marine territory has become a big challenge for the Government of Indonesia to manage it. Nowadays, Indonesian marine has lot of regulation in the sea. But it’s cannot prevent the basic interest of all people that earnings life from there. A lot of migrant has been smuggled in and by Indonesian’s marine territory. The main concerns that arouse are: how should government give an equation for Indonesian migrant workers that are smuggled and how should the government put migrant workers protection to supply the equation for them. These questions will solve by a normative juridical study on the protection of natural resources and the resources of Indonesian fisherman. The study uses normative legal research which elaborated with conceptual approach from numbers of regulations that apply in marine labor law and employment law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and marine journals to address the issues raised in this paper. The findings in practice prove that the government should give more attention for the fisherman’s welfare and protection related to fish catching. The objective protection for Indonesian marine resources is from regulated all the regulation to develop Indonesia economic from Maritime sector. It is all needed to make a new system in legal protection for Fisherman and Marine Resources in Indonesia.
Co-Authors Alim R, Kevin Christin Septina Basani, Christin Septina Cornellius, Marcell Shafira, Anargya Yenny Yuniawaty Yohanes Hermanto Sirait, Yohanes Hermanto