Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.394
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal KALAM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Badamai Law Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADIL : Jurnal Hukum Cakrawala Repositori Imwi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Konstitusi Yuridika Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ratih Lestarini
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Should I Drop Out of School? A Study of the Right to Education For Pregnant Students Ratih Lestarini
Yuridika Vol. 38 No. 3 (2023): Volume 38 No 3 September 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i3.45734

Abstract

Every Indonesian child has the right to a proper education, including pregnant students. In reality, solving the problem of pregnant students often ends with the dismissal of the children from school either directly or by resignation. Instead of providing protection, the school sanctions children who are considered to damage the image of the school as a moral educational institution, actually the school has neglected their basic rights, namely proper education guaranteed by the state through the constitution and laws related to education. Therefore, the purpose of this paper is to explain the above problems studied from the perspective of child protection on the basis of the principle of the best interests of the child. The method used in this research is the socio-legal method, which analyzes the implementation of education policy. The results of this study indicate that there are no guidelines for resolving cases of students who become pregnant during their study period. The settlement is left to the school, which usually ends with a decision from the school to expel the student on the basis of educational morals and school image. This is contrary to the guarantee of the right to education for every Indonesian citizen child as mandated in education law, especially regarding the 12-year compulsory education policy.
Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK’s Arbitration Post the Constitutional Court Decision: Pemberdayaan Konsumen: Melindungi Hak Konsumen Melalui Proses Arbitrase di BPSK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Yulistyaputri, Rizkisyabana; Lestarini, Ratih
Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 3 (2023)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2033

Abstract

The arbitration decision by BPSK, can be filed with objections in accordance with Law 8/1999 and annulment under Law 30/1999. These two actions raise questions related to the arbitration process to resolve consumer disputes, consumer protection, and the impact of the Constitutional Court’s decision on the annulment of arbitration awards. This is because both actions are contrary to the final and binding nature of the arbitration award. Through the doctrinal research method, it was found that three years since the Constitutional Court’s Decision, there has been an increase in decisions related to the annulment of arbitration awards and objections to BPSK decisions. The Constitutional Court Decision has two contrary impacts. It makes easier for the aggrieved party in the process of resolving consumer disputes through arbitration to file for annulment or objection. Meanwhile, it also makes the process of consumer protection through arbitration lose its final and binding force.
RELEVANSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PAJAK BERBASIS ONLINE DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT bashel, abdul halim; Lestarini, Ratih
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.16245

Abstract

Era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi menimbukan berbagai perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan E-government untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada good governance. Penerapan penyelenggaraan E-government salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis Online saat ini. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; dan Bagaimana relevansi sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil seluruh penjabaran dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan dan teori perubahan masyarakat mendorong terciptanya pengaturan atau legalisasi terhadap penyediaan layanan pajak berbasis online, dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum tertentu yang dalam hal ini pembaharuan aturan hukum mengenai layanan pajak berbasis online, dan teori perubahan masyarakat yang diartikan dengan perubahan sosial masyarakat yang berubah dari pada saat masyarakat masih terbiasa menggunakan dokumen cetak, beralih dengan kebiasaan masyarakat di media sosial yang sudah lazim dengan media elektronik dan jaringan, sehingga regulasi mengikuti kebiasaan masyarakat untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara online, dalam hal penelitian ini pelayanan pajak secara online.
The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? Lestarini, Ratih
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1270

Abstract

The legalistic positivist Civil Law tradition still dominates legal thinking in Indonesia. Therefore, law is often only defined as legislation. Law that is realized in norms is postulated in the form of laws. Whereas outside state law there is also a law that grows and develops in society which has a very effective force. The law is known in the concept of The Living Law which is translated by academics in Indonesia as Customary Law, where the law is realized in the attitude of legal action. Its existence as an embodiment of the original Indonesian Legal system is different from the Civil Law legal system. The problem is when each claims the truth of the law. Meanwhile, if we look at the legislation, the existence of Customary Law as The Living Law is highly dependent on state recognition. Therefore, to understand and explain it brings methodological consequences that use an external perspective. The question that arises is whether the law embodied in the attitude of legal action can be interpreted sociologically? If it can, is this sociological study part of the study in the discipline of law or is it a study of social disciplines? This paper will argue about the importance of an interdisciplinary perspective in the study of legal disciplines, such as the Sociology of Law in the study of The Living Law.
Tinjauan Kedudukan Dan Peran Kunci Intelektualitas Adat Sasi di Maluku Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Hudson Markiano Hutapea; Ratih Lestarini
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.161

Abstract

Masyarakat adat adalah aktor kunci untuk pengelolaan lingkungan karena mereka memegang pengetahuan dan kecerdasaan adat dan lokal yang berharga untuk pengelolaan alam yang berkelanjutan. Desain budaya Sasi yang sudah diwariskan leluhur sebagai intelektualitas lokal masyarakat adat di Maluku dalam konservasi alam memainkan peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati planet ini dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Konsep penting Sasi dapat diasosiasikan sebagai gagasan kosmovisi yaitu menggambarkan bagaimana 'pandangan dunia (misalnya masa lalu, sekarang dan masa depan) dibentuk bersama dengan tempat orang di dalamnya, menjiwai dunia, memberinya makna, dan, dengan demikian merupakan sarana untuk bertahan hidup. Sasi adalah kompleks pengetahuan-praktik-kepercayaan dan secara konsekuen dibentuk oleh kosmovisi manusia. Tantangan peradaban masyarakat adat menghadapi ancaman besar melalui modernisasi serta globalisasi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis penemuan intelektual Sasi pada komunal adat di Maluku dalam konservasi alam. Penulis berpendapat bahwa Sasi sebagai bentuk keterlibatan pengetahuan adat lokal dalam pengelolaan lingkungan berbasis pada hubungan manusia-alam yang lebih kuat dan dengan demikian kebijakan konservasi yang lebih akan berhasil.
Eco-Pesantren as A Basic Forming of Environmental Moral and Theology Herdiansyah, Herdis; Sukmana, Hadid; Lestarini, Ratih
KALAM Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v12i2.2834

Abstract

The rising of education with an environmentally friendly approach becomes one of the focuses on implementing sustainable growth of social life. This principle includes an attempt to develop the ecologically friendly pesantren. Along the time, pesantren is identified as a religion and social center. Meanwhile, its surrounding environment has not become the primary priority. This paper sought to analyze the activity of community service related to initiating the perspective change of pesantren. The study implies that pesantren not only an education institute practicing educational activity, but also become an agent of change for creating a better social life and society around, and further, to perform the environmentally friendly pesantren. The research used the literature review approach to propose the Eco-Pesantren strategy, the benefits and social-economic impact for pesantren and the greater community. Moreover, the Eco-Pesantren concept becomes the basis and good characteristic learning with concern for the environment. Furthermore, environmental theology brings Eco-Pesantren on the profound philosophy of eco-ethical perspectives.
Sinyal Internet di Baduy: Dilema Antara Tradisi dan Modernisasi Lestarini, Ratih
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1184

Abstract

The Government's policy to increase the development of BTS provision and internet access throughout the territory of the Republic of Indonesia for economic development, especially as a result of the Covid-19 pandemic, is not without obstacles. On the one hand, the internet signal brings positive impacts through economic activities that are carried out efficiently and rationally, but for indigenous peoples such as the Baduy Tribe, Banten feels a negative impact with the entry of foreign values that damage the rules and social order in Baduy. Therefore, the Baduy Tribe applied for the removal of internet signals and the transfer of BTS from the Baduy customary land from various directions. There are two research questions, namely, 1) how Baduy Indigenous People respond to it, and 2) how Baduy local wisdom resolves the dilemma. The above questions are answered through the Socio-Legal method with legal sociology approach. This research is chosen because the author analyses the Government's policy and how the policy implementation for Baduy Tribe. The result of the research shows that Baduy Tribe strongly holds the tradition and ancestral belief system with the constancy of the behavior pattern that orientates to their belief system, has been able to solve their problems through local wisdom, they are willing to make adjustments to their customary law even though it is limited by allowing the existence of internet signals in Outer Baduy. The Government's decision to accept the application is also a decision to allow internet signals in Outer Baduy.
Asymmetric Decentralization on the Recognition of Customary Law Community Units turned Customary Villages in Indonesia Abdurrahman Al-Fatih Ifdal; Ratih Lestarini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2365

Abstract

Transformation from a customary law community unit (kesatuan masyarakat hukum adat) in Indonesia into a customary village (desa adat) indicates a move enacted by the government of Indonesia to promote asymmetric decentralization. The problem that arises therein is the loss of self-governing community autonomy when the autonomy is combined with local self-government functions, especially when the supervision from the central government to local units in each local government becomes too excessive. As such, the study aims to examine how asymmetric decentralization affects the paradigm of recognition of government functions (local self-government) in customary law community units turned customary villages. The focus of this research is on the recognition of the Baduy tribe in Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten Province as a customary village. The output of this research is to know the consequences of adopting asymmetric decentralization to the paradigm of local self-government in customary law community units that become customary villages.
THE OVERLAPPING OF REGULATIONS ON MARINE RESOURCES LAW ENFORCEMENT AND CUSTOMARY LAW AS AN ALTERNATIVE TO CONFLICT SETTLEMENT IN THE KEI ISLANDS Andreas M. D Ratuanak; Ratih Lestarini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2824

Abstract

This research is socio-legal research with an ethnographic approach regarding the resolution of maritime resource conflicts in the Kei Islands and the conditions of current state laws and regulations. This article discusses how the overlapping of laws and regulations occurs in law enforcement on marine resource management and how customary law is an alternative for resolving conflicts over marine resources in the Kei Islands. This study found that so many laws and regulations besides helping to create legal order can also have an impact in the form of overlapping authorities between state agencies. On the other hand, the resolution of maritime resource conflicts in practice does not always depend on the positive law of the state alone. Another fact is often found that the community and even the state apparatus also accommodate customary law in resolving conflicts that occur. However, this form of settlement developed into a hybrid form.Keywords: the overlapping regulations, Kei customary law, hybrid legal systems.
Co-Authors Abdurrahman Al-Fatih Ifdal Abdurrahman Al-Fatih Ifdal Abdurrahman Al-Fatih Ifdal Anugroho, Adhi bashel, abdul halim Erni HERAWATI Hadid Sukmana Herdis Herdiansyah Hudson Markiano Hutapea Mochamad Amaludin Rahmad HENDRA Ratuanak, Andreas M.D. Rosa Agustina Sukmana, Hadid Sukmana, Hadid Suparjo SUPARJO TJIP ISMAIL Tri Hayati Tumpal SIMANJUNTAK Yulistyaputri, Rizkisyabana