Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Dialogia Iuridica Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Ratuanak, Andreas M.D.
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in The Kei Islands Community Ratuanak, Andreas M.D.; Irianto, Sulistyowati; Lestrarini, Ratih
The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The people of the Kei Islands have known cases settlement system since the olden days, namely the Customary judiciary, a forum in the Larvul Ngabal customary law system that holds a high authority, which is obeyed by the community and is often the main choice in resolving disputes. With a field study approach, this study aims to explain how the settlement process of natural resources disputes by a “customary judge” in the Kei Islands is still used as a reference by the community. What are the reasons? This study discovered that customary settlement forums are still used to resolve marine resource disputes and deemed to provide a sense of justice. Customary settlements are not only aimed at punishing the perpetrators, but also to restore the impact of the dispute on individual victims, their families and their social environment. This study also discovered that the customary settlements carried out in the Kei Islands have developed from the dated dichotomy and tend to produce hybrid settlement models.
Latin: English Andreas M. D. Ratuanak
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7565

Abstract

The theme of the law and its changes is still being discussed in the academic community. The fact that law requires social society as its habitat makes it difficult to maintain the status quo. The social community always changes according to the era and place where it makes the laws also voluntarily or is forced to make adjustments to its habitat. The article will discuss how the law cannot always be consistent because it is influenced by the social conditions in which the law lives, how the process of change occurs, and what factors influence the inconsistency of the law, in a philosophical reflection. By using a literature research approach, this research aims to explore two main questions, namely: does law change society or vice versa? and; what factors are most influential in encouraging legal change? This study reflects that jurists from various views seem to agree on one thing, that the law is changing and they only provide different criteria and procedures. This reflection culminates with a statement that the law is always changing, and it reforms itself all the time.
Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai Persatuan Dalam Budaya Baku Pukul Manyapu (Studi pada Masyarakat Negeri Mamala) Iramaya Malawat; Fatima Sialana; Andreas M D Ratuanak
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3370

Abstract

Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang NIlai Persatuan Dalam Budaya Baku Pukul Manyapu (Studi Pada Masyarakat Negeri Mamala) Kebudayaan memiliki nilai-nilai yang terkandung didalam budaya itu sendiri, salah satunya adalah nilai persatuan, dimana nilai persatuan dalam suatu budaya pasti melibatkan unsur pemahaman bagi setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut salah satunya adalah budaya baku pukul manyapu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang bertujuan untung mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan budaya baku pukul manyapu dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang nilai persatuuan dalam budaya baku pukul manyapu penelitian ini dilaksanakan di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu, Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang di anggap mengetahui budaya baku pukul manyapu di Negeri Malala Kecamatan Leihitu. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan budaya baku pukul manyapu oleh masyarakat Negeri Mamala ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sebagai masyarakat mamala harus mempunyai pemahaman yang luas tentang suatu budaya yang dimilikinya. Masyarakat memerlukan sebuah nilai yang dimana akan membangun pemahamn dan juga pengetahuan kepada masyarakat, Setiap budaya memiliki nilai-nilai tersendiri salah satunya yang ada dalam budaya baku pukul manyapu ini ialah nilai persatuan.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILANTARKAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA Lusi Solissai; A.M.D Ratuanak; L.M.Metekohy
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 01 (2025): Volume 10 No. 01 Maret 2025 In Process
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i01.21865

Abstract

Anak terlantar merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realitas anak terlantar sebagai korban tindak pidana, faktor-faktor penyebab penelantaran, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terlantar di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi di kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Sampel penelitian terdiri dari 10 informan, termasuk pegawai Kemenkumham dan anak terlantar, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak masih ditemukan setiap tahun di Kota Ambon. Faktor penyebab utama penelantaran meliputi masalah keluarga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Ruang Virtual pada Masyarakat Kepulauan Kei Alexander Frenzo Narahawarin; Andreas M.D Ratuanak; Jurgen R. Litualy
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.642

Abstract

This study aims to examine the role of Larvul Ngabal customary law as an alternative to resolving disputes that occur in virtual space in the Kei Islands community. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with traditional leaders and the community in the Kei Islands. The results of the study indicate that Larvul Ngabal customary law has significant potential in resolving disputes in virtual space, especially because it emphasizes the principles of deliberation, consensus, and restoration of social relations. The Kei Islands community tends to choose customary law because it is considered cheaper, fairer, faster, and able to provide comprehensive recovery compared to state law.
Akses dan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Selama Pemberlakuaan Otonomi Khusus Elopere, Person; Tutuarima, Fricean; Ratuanak, Andreas MD
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7171

Abstract

Penelitian ini mengkaji akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, selama pemberlakuan Otonomi Khusus. Kajian difokuskan pada rasio sekolah dan guru, kondisi sarana prasarana, serta faktor sosial, ekonomi, geografis, dan budaya yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meski jumlah sekolah dan alokasi Dana Otsus meningkat, pemerataan akses belum optimal. Ketimpangan guru dan fasilitas, sulitnya akses geografis, kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, serta lemahnya pengawasan kebijakan menjadi kendala utama. Otsus dinilai belum signifikan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Disarankan reformulasi kebijakan berbasis konteks lokal, alokasi anggaran tepat sasaran, dan penguatan peran masyarakat adat.
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease: Penelitian Ali Muhajirin; Fatimah Sialana; A.M.D. Ratuanak
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.730

Abstract

Traffic accidents are events that occur on public roads unintentionally and unexpectedly, resulting in losses, both material and fatalities. This study uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach to reveal facts or phenomena that occur according to the reality in the field. The results of this study indicate that the main factors causing traffic accidents are alcoholic beverages, damaged road conditions and human negligence which cause accidents. Human negligence factors such as not wearing helmets and obeying traffic rules are things that are violated in traffic rules so that they can cause accidents and fatalities. Damaged road conditions that are not immediately repaired, plus the lack of warning signs, can trigger accidents, especially for drivers who drive fast or are not alert, with a higher risk for motorcyclists. Prevention efforts that have been made by the Ambon Island Police & P.P. Lease includes socialization, safety operations, and law enforcement for those who violate traffic rules and patrols at accident-prone points aimed at reducing the number of accidents. Although there have been improvements, the effectiveness of these efforts still needs to be improved through the use of technology, increased education, and cooperation with related agencies and the community to create safer traffic.
The role of Lokki village officials in improving infrastructure development in Lokki village, Huamual sub-district, West Seram Regency. Geral Matulessy; Andreas M.D Ratuanak; Jurgen R. Litualy
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.631

Abstract

This research aims to determine the extent of the role of Negeri Lokki officials in enhancing infrastructure development in Lokki Village, Huamual District, West Seram Regency. This study employs a socio-legal research method with a qualitative approach. Data was collected through observation and in-depth interviews with officials, the Village Consultative Body (BPD), and several community leaders in Negeri Lokki. The findings indicate that infrastructure development in Negeri Lokki has been quite significant for the community. However, there is still a lack of coordination between the Village Government and the Regional Government regarding recurring issues in the village, particularly land disputes and funding shortages. Consequently, the Village Government faces difficulties in implementing programs provided by the Regional or Central Government.
Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akdemik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi Jurgen R. Litualy; Andreas M D. Ratuanak
SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Vol 2 No 2 (2024): SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i2.333

Abstract

The flow of globalization and digitalization is a phenomenon that is present in our daily lives, both in material form and in our minds. In this digital era, people meet and interact in a globalized, seamless space and send ideas, opinions, behaviours, habits, cultures, and ideologies to each other. The impact of global social change that has also hit Indonesia with the rapid development of this technology, not only has the potential to have a positive effect on national life and humanity universally but can also have a negative impact. This is a literature study with a reflective and critical studies approach, which is presented in a descriptive-analytical critical manner as a doctrinal reflection and to formulate theoretical conclusions regarding Pancasila as an ideological foundation for the development of science in the academic community in Indonesia and the challenges of globalization that threaten it. This study found that in responding to this current situation, the resilience of the values ​​that are the basis for the development of science is greatly needed. In the current context, the values ​​of Pancasila can become a collective consciousness to maintain the preservation of national identity in the academic community and the results of its scientific development.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Masully, Charlota; Abas, Aisa; Ratuanak, Andreas M. D
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 01 (2025): Volume 10, Nomor 01 Maret 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i01.21948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peraturan daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Namun pada kenyataannya peraturan ini belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak disahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa peraturan daerah tentang negeri sudah disahkan sebagai sebuah peraturan yang belaku di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebuah aturan yang sudah disahkan wajib dilaksanakan sebuah hukum. Implementasi peraturan daerah ini, tidak dilakukan secara baik dan mengakibatkan 92 persekutuan yang awalanya adalah negeri menjadi desa. Faktor yang menghambat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah belum adanya peraturan daerah tentang penetapan negeri mengningat perintah UU desa bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan desa adat/negeri. Solusi pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang Negeri Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah menunggu peraturan daerah tentang penetapan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Co-Authors Abas, Aisa Alexander Frenzo Narahawarin Ali Muhajirin Elopere, Person Fatimah Sialana Fatimah Sialana Geral Matulessy Iramaya Malawat Jurgen R. Litualy L.M.Metekohy Lestrarini, Ratih Lusi Solissai Masully, Charlota Ratih Lestarini Ratih Lestarini, Ratih Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Tutuarima, Fricean