Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Jurnal Ilmu Lingkungan Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Diponegoro Law Journal Hasanuddin Law Review The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Proceeding Biology Education Conference Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
FX Adji Samekto
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA AND FAUNA (CITES) Yoshua Aristides*, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.703 KB)

Abstract

Banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) tidak tinggal diam. Dari gagasan ini maka ditandatanganilah CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untuk membuat aturan nasional. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melalui BKSDA sebagai pelaksana tugas dalam tugasmelakukan konservasi dan menanggulangi perdagangan satwa langka ilegal. 
PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENAMBANGAN BATU GAMPING DI KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN, KEBUMEN, JAWA TENGAH) Wisda Amalia; Adji Samekto; Eko Sabar Prihatin
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.862 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15846

Abstract

Kawasan Penambangan Batu Gamping di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst, yang secara yuridis tidak boleh ditambang, namun faktanya kawasan tersebut masih terus ditambang oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa pemerintah daerah belum memberikan perlindungan hukum terhadap Kawasan Karst Gombong secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, selain karena faktor ekonomi yang mendominasi, faktor dilematis pemerintah dalam menertibkan para penambang yang hanya menambang skala kecil pun, akhirnya semakin menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara optimal. Ditambah, dengan beralihnya kewenangan Izin Pertambangan Rakyat ke provinsi, yang justru semakin mempersulit dan memperlemah pengawasan pemerintah daerah. Realita ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut, oleh karena itu penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan, serta budaya hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif.
Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara I Wayan Sudirta; John Pieris; FX Adji Samekto; R Benny Riyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p09

Abstract

This paper is library research that tries to explore the philosophical construction of Pancasila as the philosophical basis of the Indonesian state. This study retrieves and traces documents and conducts analysis using a hermeneutic approach to explain the construction of Pancasila values since its birth on June 1, 1945, with the actualization of the existence of Pancasila as the foundation of the nation and state of Indonesia which is multicultural. Research shares the perspective that the values of Pancasila as the philosophical foundation of nation and state are the basis for nationhood and statehood, the five principles of Pancasila need to be further actualized by the Indonesian people to strengthen and strengthen national identity. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang mencoba mengeksplorasi konstruksi filosofis Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Penelitian ini mengambil dan melacak dokumen serta melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menjelaskan konstruksi nilai-nilai Pancasila sejak kelahirannya 1 Juni 1945 dengan aktualisasi keberadaan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia yang multikultural. Penelitian berbagi perspektif bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara, kelima sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebh lanjut oleh bangsa Indonesia untuk memperkuat dan mempererat identitas kebangsaan.
Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila Samekto, Adji; Purwanti, Ani
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i1.132

Abstract

Perubahan-perubahan tatanan sosial sebagai implikasi dominasi pasar bebas dan demokrasi liberal semakin menampakkan pengaruhnya dalam tatanan politik, ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, dengan dukungan teknologi telekomunikasi yang pesat di era digital sekarang ini. Hal itu tentu berpengaruh pada implementasi ideologi yang harus terus-menerus ditransformasikan untuk mampu menjawab tantangan perubahan yang sangat signifikan. Berlatarbelakang itu diajukan pertanyaan; (1) bagaimana pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan Pancasila; (2) bagaimana pengaruh dominasi demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar Pancasila tetap dapat diartikulasikan namun relevan dengan perkembangan tatanan sosial. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis dan sosiologis maka diperoleh kesimpulan: Pertama, keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu dan tak terkalahkan pada saat ini, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan bangsa berdampingan dengan keberlakuan pasar bebas. Kedua, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Oleh karena  itu transformasi pemaknaan Pancasila dalam era kekinian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ideologi harus dapat menjawab tantangan konkret.
Co-Authors Ani Purwanti Ani Purwanti Benny Riyanto Dedien Ermiliansa Dwi Purwantoro Sasongko Eko Sabar Prihatin Esmi Warassih Hadi Suratman Hartuti Purnaweni I Wayan Sudirta John Pieris Kamaruzzaman Bustamam Ahmad M. Adli Abdullah Nanik Trihastuti Prathika Andini Goesty Sulaiman Sulaiman Wisda Amalia