Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROSEDUR PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Dian Ekawati; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Eka Prastiwi; Suko Prayitno; Agus Purwanto
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.935 KB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bagian dari pemeliharan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibukikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Kegiatan peralihan hak atas tanah khususnya mengenai jual beli tanah dan bangunan banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan. Dalam perjalanannya sebagian masyarakat belum mengetahui tentang prosedur, dokumen, dan pajak-pajak yang harus dibayarkan. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga dapat meminimalisir sengketa di kemudian hari.
Ethical Discretion in Medical Record Disclosure: Legal Protection for Doctors in Acute Appendicitis Cases James Davidta Ginting; Oksidelfa Yanto; Agus Purwanto
Sinergi International Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v4i2.852

Abstract

Medical confidentiality is a fundamental duty for physicians, and disclosing patient records is generally prohibited by law and professional ethics. However, life-threatening emergencies raise the question of whether such disclosure can be legally justified to protect a patient’s life. This study examines how Indonesian law addresses this dilemma and whether physicians have a defensible legal basis for disclosure in emergency situations. Using a normative juridical approach that reviews legislation, scholarly writings, and ethical guidelines, the research finds that Indonesian statutory law does not yet clearly regulate discretionary disclosure by physicians in conscious emergency refusal situations. As a result, physicians who disclose records to manage emergencies face uncertain legal protection. Nonetheless, interpretive principles such as lex specialis and the maxim salus populi suprema lex esto may justify limited disclosure when the goal is life preservation. Within this framework, disclosure may be considered lawful if proportional, narrowly confined to the emergency, and properly documented. The study concludes that clearer statutory provisions are needed to establish exceptions to confidentiality in emergencies. Such reforms would enhance legal certainty and strengthen protection for medical personnel who act in good faith, balancing ethical obligations with humanitarian imperatives.