Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ETIK PROFESI KEDOKTERAN Gunardi Gunardi; Andryawan Andryawan
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The implementation of medical practice as regulated in Law No. 29 of 2004, has specifics and complexities that are not widely known by the communities. In general, people often use the term malpractice when medical disputes arise between doctors and patients/patient families. In fact, if you pay close attention, the implementation of medical practise is not as simple as imagined. There are at least 3 (three) aspects in medical practice, which are legal aspects, professional disciplines, and profession ethics. These three aspects certainly have different consequences from one another. These differences include provisions that are used as guidelines to justify a violation, specific institution that able to adjudicate/resolve disputes when a violation occurs, as well as the sanctions given to the subject who commits it. The study in this paper focuses on the ethical aspects of the medical profession as regulated in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) which authorities belongs to the Indonesian Doctors Association Medical Ethics Honorary Council (MKEK IDI) to resolve the violations that occurs. The method used is a normative legal research in the form of descriptive analytical. As the result of the study, it was concluded that the enforcement of medical profession ethics carried out by MKEK IDI was applied in stages starting from the branch, region, to the central. The decision made by MKEK IDI only bind on the profession organizations, so practically it is not common for the sanctions to be applied, this is because the MKEK has a role as a judicial institution, while for the implementation of ethical sanctions often collided by the executive institution that plays a role as the executor. Penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 memiliki kekhasan dan kompleksitas yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat kerap menggunakan istilah malapraktik ketika munculnya sengketa medik yang melibatkan profesi dokter dan pasien/keluarga pasien. Padahal jika diperhatikan secara seksama, penyelenggaraan praktik kedokteran tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek di dalam praktik kedokteran, yaitu aspek hukum, disiplin profesi, dan etika profesi. Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjustifikasi suatu pelanggaran, lembaga yang berwenang untuk mengadili/menyelesaikan sengketa ketika terjadi pelanggaran, serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap subyek yang melakukan pelanggaran. Kajian dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada aspek etika profesi kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) untuk menyelesaikannya ketika terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan etika profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh MKEK IDI diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang, wilayah, hingga pusat. Putusan MKEK IDI tersebut hanya mengikat terhadap organisasi profesi, sehingga tidak jarang sanksi etik yang telah dijatuhkan oleh MKEK IDI tidak bisa dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan MKEK IDI memiliki peranan sebagai lembaga pengadil, sedangkan untuk pelaksanaan sanksi etik ini kerap terbentur oleh lembaga eksekutif yang berperan sebagai eksekutor.

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN Rebecca Marcella; Johannes Evan Budiman; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra P
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia is a state of law with the right to holding democracy in full, a democratic state is a country that prioritizes human rights in any aspect. The era that will always develop has changed the behavior of individuals and society, including criminal behavior. However, in law enforcement, a criminal must still get the human rights that have been attached to him, the principle relating to human rights in terms of law enforcement is the "presumption of innocence" which is clearly stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The principle of presumption of innocence means that the suspect has not been found guilty until a court decision has permanent legal force, this study aims to find out how to apply this principle to investigations carried out by police officials, which there are still many violations of the rights of suspects at the investigation level. The method used in this research is the normative method, in which we try to examine the regulations that are correlated with the appropriate legal issues. This study concludes that every suspect who is confronted by an investigation must still get their rights as a human being without reducing the effectiveness of the investigation, and it is hoped that the government can pay more attention to this problem considering that there are still many suspects who are forced to admit their mistakes without first paying attention. Through the court process first, even though it is clearly stated in the Criminal Procedure Code that all management of criminal investigations has been regulated, it is important to noticed that Indonesia is a country that prioritizes human rights in any aspect.Indonesia adalah negara hukum dengan hak untuk memegang demokrasi secara penuh, negara demokrasi adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia didalam aspek apapun. Zaman yang akan selalu berkembang telah mengubahkan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya terhadap perilaku kriminal. Namun dalam penegakan hukum seorang kriminal harus tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan yang telah melekat padanya, asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sebuah hal penegakan hukum adalah “asas praduga tak bersalah” yang dimana tertuang jelas dalam kitab undang hukum acara pidana ( KUHAP ). Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa tersangka belum dinyatakan bersalah sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui pengaplikasian asas tersebut pada penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian, yang dimana nyatanya masih banyak pelanggaran hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang dimana kami mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sesuai. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa setiap tersangka yang dihadapkan oleh penyidikan tetap harus mendapatkan hak mereka sebagai layaknya seorang manusia tanpa mengurangi keefektifan dari penyidikan tersebut dan diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada masalah ini mengingat bahwa masih banyak tersangka yang dipaksa untuk mengakui kesalahan tanpa terlebih melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sedangkan sudah tertuang jelas dalam KUHAP bahwa semua manajemen penyidikan tindak pidana telah diatur, hal tersebut penting diperhatikan mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia dalam aspek apapun.

SENGKETA HAK MEREK DAGANG GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU Catherine Angelica; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This study examines the dispute over the trademark rights of "Geprek Bensu" owned by Ruben Onsu with "I Am Geprek Bensu" owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken. Knowing Indonesia's legal protection for trademarks and dispute resolution on trademark rights "Geprek Bensu" with "I Am Geprek Bensu" in the Commercial Court. The party entitled to a trademark is the party who first registered the mark. The research method used in this case approach is the normative juridical method. The source of data from normative juridical research is researching library materials or secondary materials. The research results show that Indonesian legal protection for trademarks applies a first to file system. One of the trademark rights disputes that has occurred in Indonesia is the seizure of the brand name "Bensu" by Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu. Based on the decision of the Commercial Court, the application for the Geprek Bensu trademark belonging to Ruben Onsu which was registered on 7 June 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name “Bensu” was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Bensu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu who has registered his trademark first and obtained legal protection for his trademark rights. Ruben Onsu has also been a promotional ambassador for I Am Geprek Bensu before opening Geprek Bensu. The court's decision considered that Ruben Onsu as the trademark copyright registrar had bad faith because Geprek Bensu had similarities ranging from the product sold, the color of the logo, and the image of the chicken in the logo with the brand I am Geprek Bensu.Penelitian ini mengkaji mengenai sengketa hak merek dagang “Geprek Bensu” miliki Ruben Onsu dengan “I Am Geprek Bensu” miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum Indonesia terhadap merek dan penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” di Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Salah satu sengketa hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek “Bensu” oleh Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu. Metode penilitian yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia terhadap merek menerapkan sistem first to file. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama “Bensu” pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu miliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya. Ruben Onsu juga pernah menjadi duta promosi I Am Geprek Bensu sebelum membuka Geprek Bensu. Putusan pengadilan menganggap bahwa Ruben Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki itikad yang kurang baik karena Geprek Bensu memiliki kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, dan gambar ayam di logo dengan merek I am Geprek Bensu.

PERAN PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OBAT ILEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010 Very Yovelin; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Money laundering is an evil act in business that aims to hide the origin of the money assets obtained by the perpetrators of wealth and turn them into assets that come from legal or lawful activities. Through this case, the core problem formulation that wants to be studied is what is the role of banking institutions in preventing and resolving non-criminal money laundering cases. The process used is the statutory and comparative or comparative approach. This approach method is carried out by analyzing the laws and regulations. There are several articles in Law Number 8 of 2010 that can be applied in preventing and handling cases of money laundering. Through this case, the results of the study show that banking institutions are negligent in applying the principle of prudence and the principle of knowing customers. It can also be seen that banking institutions and PPATK (Financial Transaction and Analysis Reporting Center) can break through bank secrecy through Law No. 8 of 2010. Therefore, banking institutions must be more optimal in carrying out their roles to be able to prevent and resolve these cases. .Pencucian uang adalah suatu perilaku jahat dalam bisnis yang bermaksud untuk memayungi asal usul dana yang didapatkan oleh pelaku kekayaan dan mengubahnya menjadi harta yang berasal dari kegiatan yang sah atau halal. Melalui kasus ini, inti rumusan masalah yang ingin dikaji adalah apa kedudukan lembaga perbankan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tidak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah metode Undang-Undang dan perbandingan atau komparatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk diterapkan dalam membendung serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Melaui kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan lalai dalam menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Dapat diketahui juga bahwa, lembaga perbankan dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dapat menerobos kerahasiaan bank melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Maka dari itu, lembaga perbankan harus selebih-lebihnya dalam menjalankan perannya untuk dapat mencegah dan menyelesaikan kasus ini.

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN Shintamy Nesyicha Syahril; Gunardi Lie
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Sanctions are something that is needed in crime prevention. Sanctions are closely related to the purpose of punishment. Sanctions can be interpreted as a gift, and can also be interpreted as a misery. Sanctions can be in the form of social sanctions or criminal sanctions. Social sanctions are sanctions given by the community to perpetrators of crimes, these sanctions can be in the form of insults. Then, criminal sanctions are sanctions given by the state to perpetrators of crimes and have been formulated in a law. In Indonesia, sanctions are often interpreted as punishments received by someone if they commit a disgraceful act. The relationship between sanctions and the purpose of punishment lies in a retaliation and a deterrent effect felt by the perpetrators of the crime. Basically, the criminal sanctions given by the court to the perpetrators of crimes will always coincide with the social sanctions they receive. This year, there is a sanction for criminal convictions against perpetrators of corruption related to cases of corruption in social assistance during the Covid-19 Pandemic. The judge made a decision that was enough to reap the pros and cons of the community. Sanctions as a countermeasure for a crime in the future are considered ineffective in eradicating corruption so that of course it is not in line with the purpose of punishment itself. The judge considers that the social sanctions that have been received by the perpetrators affect the criminal sanctions he gets. Judges should be able to distinguish between social sanctions that are definitely given by the community to corruptors and criminal sanctions that should be carried out in accordance with the legislation considering that this corruption crime is carried out when the country is facing a crisis. Sanksi merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam penanggulangan pidana. Sanksi berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hadiah, dan juga dapat diartikan sebagai suatu kesengsaraan. Sanksi dapat berupa sanksi sosial dan juga sanksi pidana. Sanksi sosial merupakan sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa hinaan ataupun cacian. Kemudian, sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan dan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang. Di Indonesia, sanksi sering kali diartikan sebagai hukuman yang diterima seseorang apabila melakukan suatu perbuatan tercela. Keterkaitan sanksi dan tujuan pemidanaan terletak pada suatu pembalasan serta efek jera yang dirasakan oleh pelaku kejahatan. Pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan akan selalu bersamaan dengan sanksi sosial yang diterimanya. Pada tahun ini, terdapat suatu sanksi atas vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial pada saat Pandemi Covid-19. Hakim membuat suatu putusan yang cukup menuai pro-kontra masyarakat. Sanksi sebagai suatu penanggulangan suatu kejahatan di masa yang akan datang dinilai tidak efektif dalam memberantas korupsi sehingga tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi sosial yang telah diterima oleh pelaku mempengaruhi sanksi pidana yang didapatnya. Seharusnya hakim dapat membedakan antara sanksi sosial sudah pasti diberikan oleh masyarakat kepada koruptor dan sanksi pidana yang sudah semestinya dijalankan sesuai dengan perundang-undangan mengingat tindak pidana korupsi ini dilakukan saat negara mengalami krisis.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” ATAS PERUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA Cindy Chandra; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra P.
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The development of an advanced industry has made the entertainment world experience modernization and digitization as evidenced by the availability of various places to channel creativity, especially in the art of music in the form of songs. The musical art work also has intellectual property rights (IPR) which must be protected as a form of legal protection for the creator so that the copyrighted work can continue to work, innovate, and get appreciation from the public. IPR has two types, namely copyright and industrial property rights. Industrial property rights are rights that protect a company from various kinds of plagiarism and can also regulate everything in an industrial environment. UU no. 28 of 2014, copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Even so, there are still many cases of copyright infringement such as changing song lyrics, plagiarism, changing song lyrics, and producing videos without permission from the creator. As in the case that ensnared the family of Gen Halilintar who had violated the copyright of the song lagisyantik belonging to singer Siti Badriah in 2018. In this case, PT Nagaswara as the record label demanded Gen Halilintar compensation of 9.5 billion rupiah for the song covered on Gen Halilintar'syoutube account. This research was conducted with the aim of knowing the form of copyright infringement regarding the re-sung syantik song and how to resolve the violation of the copyright.

PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK DAGANG TERHADAP PENIRUAN MEREK FURNITURE BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001 Chien Ni; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

With the variety of product brands offered by businesses to consumers or the public, people are often faced with various choices. Lower middle class people who want to use well-known branded products choose to buy fake and imitation products. With the widespread occurrence of brand counterfeiting in Indonesia, the name and image of the Indonesian state becomes bad because it is considered a violator of Intellectual Property Rights. The regulation of well-known marks in Indonesia is contained in the old Trademark Law, namely Law No. 15 of 2001 contained in article 6 paragraph 1 letter (b) where a mark that has similarities in principle or in its entirety with a well-known mark belongs to the third party. For goods and/or the like, the application for registration of the mark must be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights. This study uses a descriptive method to find out how to research how to imitate famousbrands in Indonesia. In practice in Indonesia, the implementation of the protection of well-known marks is still experiencing obstacles, for example the knowledge and understanding of law enforcers on well-known brands that still need to be improved. Cases that often occur in the form of imitation of a well-known brand are then imitated. Such as the trademark dispute that occurred in Indonesia between PT. Ratania Equator with IKEA Sweden. Based on the objectives of PT. Ratania Khatulistiwa who filed a lawsuit for the deletion of a registered mark is to be able to use and register the “IKEA” mark which clearly has similarities in principle or in its entirety to the Swedish IKEA brand “IKEA”. even lose public trust.

PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA Neysa Tania; Gunardi Lie; Moody R Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The world economy has integrated into the free trade era. Under this, the boundaries of conducting business transactions in these countries are no longer an obstacle. The existence of transnational elements also brings risks in the economic field; such as when a debtor becomes insolvent and bankrupt. The fulfillment of international elements in a cross-border bankruptcy case will certainly link the legal system of a country with other countries concerned. Moreover, it concerns the authority to execute bankruptcy assets outside the jurisdiction of Indonesia. Bearing in mind that each country has its own bankruptcy law regulations, each country is obliged to respect the laws of other countries following the principle of the jurisdiction of the country itself. Due to the sovereignty principle, the resolution of cross-border insolvency cases often becomes inefficient and effective. Moreover, because Indonesia still adheres to the territorial principle, the debtor can be bankrupted even though there are assets abroad, which makes it difficult for the curator to settle the debtor's assets. In addition, Indonesia is also not bound by international agreements regarding cross-border insolvency so that the inefficient regulation and settlement of cross-border insolvency cases can hamper the flow of receivables payments to all or part of certain creditors so that the smoothness, stability, and conduciveness of cross-border business activities can be disrupted. This research is a normative juridical research with library research as its method to further examine the problems of execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory of Indonesia.

HUKUM INVESTASI BODONG KATERING YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA DI KEBUMEN Pingky Fordora; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

A fraudulent investment made by a housewife with the initials SP in Kebumen under the guise of a catering business. At present, many people only know the word investment, but do not fully understand what investment is and the consequences of investing. The purpose of writing scientific papers on investment law is as follows: knowing the meaning of fraudulent investments that occur in social life, knowing several factors that make someone make fraudulent investments in public life, knowing what law will be imposed on someone who invests fraudulent, and find out what is the best solution so that people no longer make fraudulent investments. The method I use in writing this scientific paper is a qualitative method. Mrs. SP started her action by deceiving residents of Cilincing District, North Jakarta City under the guise of opening a catering business and for people or residents who want to invest in her business, they will be given a profit of 10 percent every month. From this case, we can see that fraudulent investment is not just a joke, but fraudulent investment can harm many parties. If you make fraudulent investments, other than that, making fraudulent investments will not make you rich in the long term, because sooner or later the perpetrators will be caught by both the police and the people who report them.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM LAGU “KEKE BUKAN BONEKA” BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 Amelia Kristina Simarmata; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This research was motivated by the criticism of plagiarism again by a young artist, named Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, better known as Kekeyi. Kekeyi's song entitled "Keke Bukan Boneka" managed to occupy the 1st trending on YouTube at that time and made Kekeyi labeled as plagiarism one of the single songs from singer Rinni Wulandari and one of the old songs by Papa T.Bob. There were pros and cons between musicians. There are those who consider this a plagiarism because there are similarities in the songs they sing, but there are also those who think otherwise because they are seen from the substantial or important elements of the songs that are very different. The purpose of this study is to examine more deeply about how the actual law enforcement against the Copyright Law of Musical Works by examining through a case. In addition, this study also seeks to examine the attitude of the community in helping to enforce the law of copyright infringement, and seeing how much people care about law enforcement of the Copyright Act. Researchers conducted this study using qualitative methods. The data is collected through research that has been carried out by researchers through trusted online sources, such as online journals and several trusted websites. The researcher conclude that basically the creator must make preventive efforts in order to make repressive efforts if something unwanted happens. In addition, the response from the community is considered quite positive in assessing this case such as Indonesian musicians. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kritikan terhadap plagiarism yang dilakukan oleh seniman muda bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau lebih dikenal dengan Kekeyi. Lagu Kekeyi yang berjudul "Keke Bukan Boneka" berhasil menduduki trending 1 di YouTube saat itu dan membuat Kekeyi dicap sebagai plagiat salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan salah satu lagu lama oleh Papa T.Bob. Terjadi pro dan kontra antar musisi. Ada yang menganggap ini plagiat karena ada kesamaan dalam lagu yang mereka nyanyikan, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya karena dilihat dari unsur substansial atau unsur penting dari lagu tersebut yang sangat berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap UU Hak Cipta Karya Musik dengan mengkaji melalui suatu kasus. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sikap masyarakat dalam membantu penegakan hukum pelanggaran hak cipta, dan melihat seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum UU Hak Cipta. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui sumber online terpercaya, seperti jurnal online dan beberapa website terpercaya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pencipta harus melakukan upaya preventif agar dapat melakukan upaya represif jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, respon dari masyarakat dinilai cukup positif dalam menilai kasus ini seperti musisi Indonesia.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search