Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seri Seminar Nasional
Shrishti Shrishti
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL PADA MASA COVID-19: STUDI KASUS GUNUNG BOTAK Rheannen Cariena; Shrishti Shrishti; Tasya Patricia Winata; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.037 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18478

Abstract

Dengan berjalannya waktu, Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang memiliki kuantitas sumber daya alam berlimpah. Tidak diragukan lagi bahwa kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai kawasan terutama di sektor pertambangan. Mineral logam yaitu emas menjadikan salah satu sumber upah negara dari segi pajak, ekspor maupun penciptaan lapangan kerja dan lainnya. Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah perlu menyetujui tingkat penggunaan dari penguasaan sumber daya alam guna mencegah terjadinya potensi pemborosan. Sehingga sumber daya alam yang dikuasai, dapat diakses rakyat agar memperoleh manfaat yang besar untuk kebutuhannya. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya dapat menetapkan peraturan yang menjamin pelestarian sumber daya alamnya guna jika pada kondisi kesulitan ekonomi, negara tidak mengalami kerugian berlebih sebagai dampak pertambangan emas ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menghasilkan bahwa Gunung Botak sebagai lokasi tambang emas berada ditutup sejak 2015 akibat penggunaan bahan kimia oleh para penambang yang merugikan masyarakat setempat. Masyarakat yang kurang kesadaran hukum serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Gunung Botak sebagai lahan tambang liar, terlebih saat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi para penambang liar semakin banyak terjadi, dimana penambang liar berbondong-bondong untuk mengambil emas tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Mia Hadiati; Moody R. Syailendra; Indah Siti Aprilia; Shrishti Shrishti
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.555 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18530

Abstract

Kasus kekerasan seksual semakin marak di lingkungan hidup Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum belum dapat mengupayakan solusi terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat hukum-hukum yang telah mengatur hak-hak korban belum dapat dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Naskah tersebut bertujuan untuk melihat/memahami salah satu hak yang wajib diterima oleh korban yaitu upaya restitusi/ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Pada saat yang sama melihat kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan hak restitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dengan melihat pelaksanaan ganti kerugian bagi anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dan pada saat yang sama membahas mengenai kepentingan pengajuan ganti kerugian yang belum begitu dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum terdapat pula eksekusi putusan upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual kepada korban. Dengan angka pelaksanaan hak restitusi sangat rendah dan tantangan dalam implementasi ganti rugi semakin timbul maka terdapat urgensi dimana aparat penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan dan memberi ganti rugi kepada korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang hadir dalam masyarakat.
Co-Authors Indah Siti Aprilia Mia Hadiati Moody Rizqy Syailendra Putra Rasji Rheannen Cariena Tasya Patricia Winata