Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Prosiding Seri Seminar Nasional
Indah Siti Aprilia
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Indah Siti Aprilia; Leander Elian Zunggaval
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Abstract

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.
UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Mia Hadiati; Moody R. Syailendra; Indah Siti Aprilia; Shrishti Shrishti
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.555 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18530

Abstract

Kasus kekerasan seksual semakin marak di lingkungan hidup Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum belum dapat mengupayakan solusi terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat hukum-hukum yang telah mengatur hak-hak korban belum dapat dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Naskah tersebut bertujuan untuk melihat/memahami salah satu hak yang wajib diterima oleh korban yaitu upaya restitusi/ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Pada saat yang sama melihat kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan hak restitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dengan melihat pelaksanaan ganti kerugian bagi anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dan pada saat yang sama membahas mengenai kepentingan pengajuan ganti kerugian yang belum begitu dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum terdapat pula eksekusi putusan upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual kepada korban. Dengan angka pelaksanaan hak restitusi sangat rendah dan tantangan dalam implementasi ganti rugi semakin timbul maka terdapat urgensi dimana aparat penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan dan memberi ganti rugi kepada korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang hadir dalam masyarakat.
Pelatihan Hukum Bisnis Kepada Pimpinan Lembaga Keuangan Suwinto Johan; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Gunardi Lie
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 5, No 3 (2022): September 2022
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v5i3.1637

Abstract

Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action activities during the Covid-19 pandemic. This corporate action requires approval from creditors, especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, and the proposed Personal Data Protection (PDP Law. The training is conducted using the webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their implications for the banking business. Keywords: corporate action; business law; banking  Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan.Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan.
Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum Muhammad Wildan Ichsandi; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.967

Abstract

This research aims to examine the implementation of government policies and the role of legal politics in preventing and combating the crime of money embezzlement. The research method employed is juridical-normative through literature study using statutory and conceptual approaches, with deductive data analysis. The discussion results indicate that law serves a dual function: preventing through norms and sanctions, and prosecuting perpetrators, with the evidentiary focus on malicious intent and the impact of the actions. Combating money embezzlement requires a combination of penal (repressive law enforcement) and non-penal (preventive measures) approaches. Non-penal efforts encompass environmental improvements, legal education, raising public awareness, and securing potential crime targets. Government criminal policy, as part of broader social policy, is manifested through legal socialization by authorities, case analysis, and coordination among institutions and with community leaders. Although penal measures have shown results, their effectiveness still faces challenges such as slow investigations and sophisticated perpetrator methods, making the integration of non-penal strategies crucial. In conclusion, addressing money embezzlement demands firm and comprehensive law enforcement, synergistically integrating penal and non-penal approaches to achieve optimal prevention and control effectiveness.
Sosialisasi Perlindungan Konsumen Berbasis Penyuluhan Hukum Di Smkn 15 Bandung, Jawa Barat Indah Siti Aprilia; Hasya Ramania; Michelle Sharon Anastasia; Akbar Putra Januar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JPMI - Desember 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3212

Abstract

Kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen ini dilaksanakan di SMKN 15 Bandung sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN 15 Bandung terkait perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta penyelesaian sengketa.  Penyuluhan hukum dilakukan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif. Dalam kegiatan ini, siswa SMKN 15 Bandung diajak untuk memahami aspek-aspek perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama terkait hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara-cara menyelesaikan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 85% terkait hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mempersiapkan siswa sebagai konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan melek hukum.
Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER JURDIL Indah Siti Aprilia; Rian Achmad Perdana
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 12, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v12i2.22328

Abstract

Pemilihan Umum merupakan sebuah pesta demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu ini diadakan selama 5 (lima) tahun sekali adapun pemilu mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jumlah pemilih dalam pemilu terus bertambah seiring dengan waktu, pada tahun mendatang terdapat sejumlah pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam pemilu baik pemilu serentak maupun pilkada serentak. Metode pelaksanan kegiatan berupa penyuluhan edukasi pada pemilih pemula mengenai urgensi keberadaan pemilu di Indonesia dan upaya mewujudkan asas pemilihan umum Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, Jujur dan Adil. Hasil kegiatan didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan siswa mengenai asas-asas dalam pemilu, termasuk pada konstensasi pemilu tahun 2024 akan melaksanaan pemilihan pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Harapan dari diadakannya edukasi ini adalah untuk menekan angka pemilih pemula yang tidak melakukan pemilu di Indonesia sebagai perwujudan negara demokrasi yang berkembang.Kata Kunci: Pemilu, Pemilih Pemula, Luber Jurdil Abstract:  The General Election is a democratic party which is one of the main pillars of the process of gathering the will of the people. This election is held every 5 (five) years, while the next election will be held in 2024. The number of voters in elections continues to increase over time, in the coming year there will be a number of first-time voters who will participate in elections, both simultaneous elections and simultaneous regional elections. The method of implementing the activity is in the form of educational outreach to novice voters regarding the urgency of elections in Indonesia and efforts to realize direct, general, free and secret, honest and fair general elections. The results of the activities obtained were that there was an increase in students' knowledge regarding the principles of elections, including that in the 2024 election constituencies there will be simultaneous general elections to elect DPR, DPD, President/Vice President, and DPRD members. The hope of holding this education is to reduce the number of first-time voters who do not take part in elections in Indonesia to stimulate a developing democratic country.Keyword: Election, Beginner Voters, Luber Jurdil
Co-Authors Akbar Putra Januar Ariawan Gunadi Gunardi Lie Hasya Ramania Juan Matheus Leander Elian Zunggaval Mia Hadiati Michelle Sharon Anastasia Moody Rizqy Syailendra Putra Muhammad Wildan Ichsandi Rian Achmad Perdana Shrishti Shrishti Suwinto Johan