Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Semarang Law Review Prosiding University Research Colloquium Jurnal Keadilan Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Constitution Journal Law and Justice Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Naili Azizah
Universitas Muhammadiyah Kudus
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Keadilan Hukum

 1 
HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN (Tinjaun Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi) Syaiful Rozak; Naili Azizah; Hendra Setyadi Kurnia Putra; Sunardi Sunardi
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 4, No 1 (2023): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan hukum dan keadilan yang diaplikasikan dalam sistem hukum tentang tindak pidana korupsi. Instrumen penegakan tindak pidana korupsi masih dianggap kurang memenuhi unsur keadilan. Khususnya dalam kasus korupsi di tengah pandemik yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan kelautan dan mantan Menteri Sosial. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa instrument tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya belum menunjukan rasa keadilan dalam amsyarakat terbukti dengan membuminya wacana hukuman mati ditengah masyarakat
PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Naili Azizah; Syaiful Rozaq
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 1, No 2 (2020): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBanyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulanginya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Namun diversi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.
Co-Authors Cahyaningrum, Nila Maulida Dian Rosita Dian Rosita Fu’ad, Andi Muhammad Hendra Setyadi Kurnia Putra Hernanda, Trias Izziyana, Wafda Vivid Junaidi, Ahmad junaidi Lestari, Inesa Rahma Lukita, Fauzi Hadi Muannisa, Annis Novitasari, Arina Rifa'i, Iman Jalaludin S Sunardi Subakti, Muhammad Alfin Sunardi Sunardi Sunardi sunardi sunardi Syaharani, Pramitha Syaiful Rozak Syaiful Rozaq Zuniarti Zuniarti