Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.794
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Rechtsidee Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Res Judicata Kosmik Hukum Academia Open Indonesian Journal of Cultural and Community Development Indonesian Journal of Law and Economics Review IJ3PE Indonesian Journal of Public Policy Review Proceedings of The ICECRS Borobudur Journal on Legal Services Indonesian Journal of Islamic Studies ResearchJet Journal of Analysis and Inventions Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Rifqi Ridlo Phahlevy, Rifqi Ridlo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia Hakim, Achmad Luqman; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3086

Abstract

Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.
Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes Ibrahim, Danie; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2995

Abstract

Implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. BUMDes harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang dan identifikasi yang akurat terhadap penetapan kriteria dan evaluasi yang jelas. Efisiensi dalam pengadaan barang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang hemat biaya. Pada pelaksanaannya, Untuk mencapai hasil yang maksimal BUMDes memerlukan regulasi yang dijadikan pedoman pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 2 regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni, Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan LKPP No. 12 Tahun 2019. Dengan adanya hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas serta efisiensi regulasi dalam implementasinya dilapangan. Penulis menemukan hasil bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 lebih efektif dan efisien sebagai panduan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes. Permendesa mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa secara rinci dengan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes.
Dialektika Kesejahteraan Sosial dalam Perizinan Warung Kopi di Indonesia Al-Akbar, Wildan; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2996

Abstract

Meningkatnya jumlah kedai kopi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi bisnis lokal dan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi regulasi perizinan bisnis di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dan analisis statutory. Secara khusus, studi ini memfokuskan pada implementasi regulasi tersebut menggunakan Sistem Pendaftaran Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission System, OSS) untuk bisnis kedai kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun OSS menyederhanakan proses perizinan dan mencakup ketentuan kesejahteraan sosial, sistem ini tidak secara memadai mengatasi potensi dampak negatif bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak. Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang memastikan pertimbangan kesejahteraan yang komprehensif di tengah ekspansi cepat bisnis kedai kopi di Indonesia.
Penguatan Perekonomian Desa Gading Melalui Legalisasi BUMDesa Mitra Mulya Gading untuk Kesejahteraan Masyarakat Purwaningsih, Sri Budi; Phahlevy, Rifqi Ridlo; Choiriyah, Ilmi Usrotin; Faizin, Moh; Rahardi, M. Rendy; Nada, Dewi Kusuma
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.12251

Abstract

Salah satu tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Gading telah memiliki BUMDesa yang bergerak di bidang PAMSIMAS (penyaluran air) dan koperasi simpan pinjam. Namun, BUMDesa Mitra Mulia Gading menghadapi kendala karena belum memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan usaha, sehingga tidak dapat menerima hibah dari Pemerintah Desa Gading sebagai salah satu sumber modal usaha. Selain itu, BUMDesa ini belum memetakan aset desa yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, maupun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk pengelolaan BUMDesa. Solusi yang diusulkan adalah pengesahan BUMDesa Mitra Mulia Gading sebagai badan hukum, dilanjutkan dengan pengaturan tata kelola agar operasional usaha dapat berjalan dengan baik. Langkah berikutnya adalah memetakan aset desa untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha serta mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Gading. Hasil dari Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi terbitnya Surat Keputusan (SK) BUMDesa Mitra Mulia Gading dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usahanya, menerima hibah sebagai modal, memanfaatkan aset desa secara optimal, serta menentukan jenis usaha baru. Dengan demikian, tujuan pendirian BUMDesa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Gading.
Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency Pratama, Candra Surya; Mediawati, Noor Fatimah; Purwaningsih, Sri Budi; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 10 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1619.694 KB) | DOI: 10.21070/ijppr.v10i0.1161

Abstract

Modern retail is a business channel selling consumer goods directly and indirectly with the fastest growth for consumer goods companies in Indonesia. With the rapid growth of the modern retail business in the Sidoarjo area, it is enough to cover the existence of traditional retail in the vicinity. After the enactment of the Sidoarjo Regency Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency, can the regulation provide protection and maintain the consistency of the existence of traditional retail amidst the proliferation of modern retail. The research uses normative research based on the legal approach. With the changes in the Regional Regulation of Sidoarjo Regency Number 10 of 2019 concerning Arrangement of Supermarkets in Sidoarjo Regency from the previous regulation, Regent's Regulation Number 36 of 2016 concerning Arrangement of existing Minimarkets and the changes made.
Environmental Gaps in Commercial Advertising Policies in Sidoarjo Regency Alif , Muhammad Wildan; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 25 No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i1.1416

Abstract

General background of this study examines the role of commercial advertising in marketing, particularly in Sidoarjo Regency. The specific background focuses on whether licensing policies for advertisements account for environmental sustainability. The knowledge gap is the lack of clear distinction between commercial and non-commercial advertisement regulations and their environmental impact. The aims are to analyze Sidoarjo’s advertising licensing procedures, including rules on placement and environmental considerations. The results indicate that while policies exist, unauthorized advertisements still cause environmental harm. The novelty is the focus on integrating environmental aspects into advertising policy. The implications suggest stricter enforcement to protect the environment. Highlights: Advertising licensing in Sidoarjo lacks clear distinction between commercial and non-commercial types. Unauthorized advertisements contribute to environmental degradation, especially in public spaces. Stronger enforcement and clearer guidelines can improve both regulatory compliance and environmental sustainability. Keywords: Advertising, Policy, Licensing, Environmental Sustainability
Academic Manuscript for the Draft of Village Regulation of Ploso Village, Wonoayu Subdistrict, Sidoarjo Regency, on Village Revenue Sources, Public Order, and Environmental Security Afianto, Bagus; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 15 No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijccd.v15i1.1190

Abstract

General Background: This study addresses the significant role of village regulations in managing revenue sources, public order, and environmental security, particularly in response to social and economic changes. Specific Background: The research focuses on the draft village regulation in Ploso, examining the current legal framework and its efficacy in addressing local challenges. Knowledge Gap: Despite existing literature on community engagement and regulation, there is a lack of research specifically analyzing the regulatory responses to ownership and security issues in rural settings. Aims: This study aims to assess the legal framework in place and recommend necessary regulatory updates to ensure effective management of public resources and community safety. Results: The findings indicate that challenges such as unclear land ownership of public facilities and increasing urbanization necessitate stricter regulations. The village administration's proactive approach, coupled with active community participation, is crucial for maintaining public order. Novelty: This research contributes to the understanding of local governance by highlighting the interplay between community participation and effective regulatory frameworks in rural areas. Implications: The study's insights underscore the importance of transparent and accountable governance, advocating for the development of clear regulations that align with current social dynamics and enhance community well-being, ultimately aiming for sustainable development in rural environments. Highlights: Proactive community engagement is essential for effective governance. Regulatory updates are necessary to address land ownership challenges. Transparent and accountable practices enhance community well-being. Keywords: Village Regulations, Public Order, Community Participation, Rural Governance, Sustainable Development
Perlindungan Hukum Fungsi Lingkungan terhadap Penebangan Pohon di Sidoarjo Prasetyo, Andika Bujang; Phahlevy, Rifqi Ridlo
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v3i2.377

Abstract

The article discusses the protection of environmental functions, especially trees in Sidoarjo government policies carried out by the Sidoarjo Environmental Service against business actors. Aiming at the people of Sidoarjo can get a good living environment and fulfillment of human rights. The research method is conducted normative juridical by means of norm analysis and norm interpretation, with a statutory approach (statue approach), and using descriptive analysis. The results of this study indicate that the protection of the environmental function of trees in Sidoarjo district has not maximally protected the protection of the function of the tree itself. Based on the interview process and the findings of the academic paper, which has a lot of updates from Regent Regulation Number 29 of 2018 concerning Trees on the Edge of the Road, in the content of the Academic Paper.
Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia Rahma, Anita Rizkia; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 19 No 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i3.1199

Abstract

General Background: The regulation of halal products in Indonesia is critical for ensuring compliance with Islamic dietary laws and consumer protection. Specific Background: The Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), established in 2014, manages halal certification, but its effectiveness is hindered by limited public resources, complex certification processes, and low public awareness. Knowledge Gap: While existing literature addresses the legal aspects of halal regulation, there is insufficient exploration of the socio-legal dynamics influencing compliance and enforcement in Indonesia. Aims: This study aims to analyze BPJPH's regulatory effectiveness in the halal certification process, identify the challenges faced, and propose actionable solutions. Results: Utilizing socio-legal methods, including legal analysis and interviews with key stakeholders such as the Ministry of Religion and the Indonesian Ulema Council, the findings reveal that BPJPH's implementation efforts are hindered by resource constraints and public ignorance about halal certification's significance. Novelty: This research uniquely integrates legal and social perspectives to provide a comprehensive understanding of the regulatory landscape, highlighting the interplay between law and societal values in shaping halal compliance. Implications: The study emphasizes the need for improved socialization, inter-agency collaboration, and educational initiatives to raise public awareness and enhance enforcement of halal products in Indonesia. Highlights: Regulatory Framework: BPJPH enforces halal certification under Law Number 33 of 2014. Challenges: Resource limitations and public ignorance hinder effective implementation. Socio-Legal Approach: Combines legal and social perspectives on halal compliance. Keywords: halal certification, BPJPH, socio-legal methods, regulatory effectiveness, public awareness
Marriage Validity and Divorce Resolution in Islamic Law Perspective: Keabsahan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Stefany, Inge Bethzeda; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Islamic Studies Vol. 13 No. 1 (2025): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijis.v13i1.1796

Abstract

Background: Marriage and divorce are central issues in Islamic family law and need to be analyzed in the context of modern society. Specific Background: Many divorce cases arise due to infidelity and communication breakdown, creating challenges for legal and social resolution. Knowledge Gap: Few studies analyze court decisions comprehensively by combining Islamic law interpretation and legal practice. Aim: This study aims to examine marriage validity and divorce resolution from the perspective of Islamic law and statutory regulations. Results: The study reveals that court decisions are largely consistent with Islamic principles but highlight areas requiring better public understanding of legal grounds for divorce. Novelty: This research integrates legal analysis with social implications, providing a holistic view of divorce resolution. Implications: Findings suggest the need for strengthening legal literacy and counseling programs to reduce preventable divorce cases. Highlights : Marriage validity and divorce law reviewed Islamic law and legal practice integrated Recommendations for counseling and education Keyword: Marriage Law, Islamic Family Law, Divorce Resolution, Court Decision, Legal Analysis
Co-Authors Abdul Fatah Afianto, Bagus Aidul Fitriciada Azhari al-akbar, Wildan Aldianto, Muchammad Yusuf Alif , Muhammad Wildan Amelya, Anggita Diva Amien, Muhammad Najmy Archintya, Noviana Azhar, Lucilia Bimantara, Arya Damai Yanti Zulfatal Mawa Dewi, Citra Surya Effendi, Muhammad Imam Emy Rosnawati Faizin, Moh Fiddina, Irta Hakim, Achmad Luqman Hasmara, Shilla Ibrahim, Danie Ilmi Usrotin Choiriyah Imam Syafaat Iqbal Purwo Nugroho Ira Sanjaya Irta Fiddina Kevin Garnida Putra Lindi Rohma Octavia Maghfiroh . Mayasari, Sephia Melanie Merliya Cahyo Melati Indah Purnama Minan Zuhri Asnawi Moch Tanzil Multazam Moch. Ichyak Ulumuddin Muhammad Ary Taufik Nada, Dewi Kusuma Narwoko Ni’mah, Mufidatun Noor Fatimah Mediawati Permatasari, Eka Yuni Prasetyo, Andika Bujang Pratama, Candra Surya Rahardi, M. Rendy Rahma, Anita Rizkia Regita Amanah Huzairin Rizal Bagus Habibulloh Safari, Ferdi Safitri, Sifa' Ulya Said Fitra Akbar Sari, Rizqi Puspita Septia, Andien Siti Musdalifa Sri Budi Purwaningsih, Sri Budi Stefany, Inge Bethzeda Wisnu, Ido Wulandari, Shofia Eka Putri