Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA Keisha Anabel br Ginting; Februati Trimurni
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci komunikasi dan advokasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Mbal-Mbal Petarum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengamati dan mencatat dokumen yang berkaitan dengan advokasi dan komunikasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan teori komunikasi dan advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh John Hopkins, 1988 melalui tahapan analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinam-bungan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum dinilai dari beberapa tahapan. Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis masalah dan penyebab masalah konflik agraria. Tahap strategi dibangun dengan forum diskusi Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)  Sumatera Utara bersama masyarakat dan menggiring opini publik melalui media massa KontraS. Pada mobilisasi masyarakat bekerja sama dengan KontraS dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian hubungan dengan pemerintah berhasil dibangun dengan Komnas HAM dan DPRD Kabupaten Karo. Dalam tahap aksi DPRD Kabupaten Karo merespon gerakan yang dilakukan masyarakat bersama KontraS untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat. Evaluasi menunjukkan perjuangan masyarakat dan GMNI belum maksimal, selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Karo juga belum menunjukan perhatian serius dalam masalah ini, dilihat dari rekomendasi kebijakan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Pada kesinambungan Dinas pertanian Kabupaten Karo melakukan sosialisasi terkait penggunaan perhutanan sosial bagi petani kemudian KontraS menghubungi Komnas HAM untuk turut serta hadir dalam penanganan konflik.
Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Binaan Di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Dimas Prasetyo; Februati Trimurni
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4482

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM binaan di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan menggunakan teori pengelolaan George R. Terry yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum optimal. Partisipasi UMKM dalam perencanaan masih rendah, pembagian tugas dan kapasitas SDM pelaksana belum memadai, serta komunikasi dan pengawasan belum berjalan efektif. Meski demikian, Dana Desa tetap berperan penting dalam peningkatan jumlah UMKM binaan dari 2022 hingga 2024. Kesimpulannya, penerapan fungsi manajemen George R. Terry memerlukan perbaikan pada aspek partisipasi, kapasitas SDM, komunikasi, dan pengawasan guna memperkuat pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.
Otonomi Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) di Nagori Cingkes, Kabupaten Simalungun Netanya Nava Arella Ginting; Februati Trimurni
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 9 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v7i9.9585

Abstract

Village autonomy is a form of decentralization that grants villages the authority to manage community interests based on original rights and local values. In this context, Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) plays a vital role in supporting economic independence through the sustainable utilization of local resources, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, the development of BUMNag in Nagori Cingkes still encounters various challenges, including technical limitations, weak institutional capacity, and low community participation. This study employs a qualitative descriptive method to explore the dynamics of BUMNag’s development in Nagori Cingkes. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies involving village officials, BUMNag administrators, and local community members. The analysis is based on the theory of village autonomy by H.A.W. Widjaja (2003), which emphasizes the village's right, authority, and obligation to manage its resources independently and responsibly. The findings reveal that while village autonomy has been initiated through the establishment and management of BUMNag, its development remains limited. Business operations are currently focused only on the clean water sector, while other potentials such as agriculture and tourism remain untapped. Although basic services are being provided, BUMNag’s economic contribution is still minimal due to the absence of significant profit generation. Therefore, it is recommended that the Nagori Cingkes government diversify BUMNag’s business units, improve human resource capacity through training, develop business plans based on local potentials, and increase community participation to realize sustainable village-owned enterprise development.
Implementasi Program Penyediaan Air ,Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sentang Kabupaten Serdang Bedagai Putri Trisuci; Februati Trimurni
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan (Januari - Maret 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpmpt.v3i1.794

Abstract

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) (merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PAMSIMAS di Desa Sentang, Kabupaten Serdang Bedagai dengan fokus pada implementasi terhadap proses, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dengan menggunakan dimensi Isi Kebijakan (Content of policy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PAMSIMAS di Desa Sentang menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, baik dalam bidang sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pamsimas Dengan demikian, implementasi program pamsimas di Desa Sentang ini dapat dikatakan belum berjalan baik dikarenakan belum adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Strategy to Improve Digital Literacy in Public Service Delivery in North Sumatra Province Victor Lumbanraja; Februati Trimurti; Wiro Oktavius Ginting
Women, Education, and Social Welfare Vol. 3 No. 1 (2026): January - March 2026 | Women, Education, and Social Welfare
Publisher : WISE Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70211/wesw.v3i1.437

Abstract

This study examines the planning, implementation, and service-quality implications of digital literacy strategies in North Sumatra’s public service delivery. Data were gathered from planning documents, including the Strategic Plan (Renstra), Work Plan (Renja), and the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of the Communication and Informatics Agency (Diskominfo), using a qualitative case study methodology. In-depth interviews were also conducted with key officials. The thematic analysis indicates a clear gap between policy planning, program implementation, and service outcomes. Although digital literacy has been incorporated into regional planning documents, its implementation is constrained by limited technical capacity among civil servants and the public, uneven program coverage, and the absence of legally binding cross-sectoral regulations. As a result, digital public service applications have not yet fully improved public engagement, service efficiency, and information transparency, particularly among vulnerable groups and rural communities. This study does not go into great detail about the role of national initiatives and private sector partners because it is restricted to provincial policy. However, in order to guarantee that digital literacy actually becomes a cornerstone of bureaucratic reform and inclusive public service delivery, the findings provide unique value in the form of a thorough understanding of the necessity of regional regulations, a critical competency-based literacy curriculum, behavior change based evaluation, and a multi-stakeholder collaborative ecosystem
Penta Helix Collaboration in Coastal Waste Management for Sustainable Empowerment of Traditional Fishing Families Dara Aisyah; Elisa Julianti; Februati Trimurni; Muhammad Sontang Sihotang; M Deny Effendy Tambusay
Journal Public Policy Vol 12, No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i1.11590

Abstract

This study implements the Penta-Helix collaborative model in an empowerment program for traditional fishing households in Medang Deras Subdistrict, Batubara Regency, North Sumatra Province, through innovative interventions in coastal waste management, transforming waste into calcium-based products. The study aims to address suboptimal coastal waste management and the economic marginalization of fishing communities. The model engages five key actors: the Batubara Regency Government, academics from the University of Sumatera Utara, the private sector represented by PT Indonesia Asahan Aluminium, traditional fishing communities, and media personnel affiliated with the Indonesian Journalists Association. Employing an action research methodology, the study began with surveys, observations, interviews, and focus group discussions with the Penta-Helix actors, followed by empowerment interventions through structured training in coastal waste management. The intervention was implemented via knowledge transfer and training across four stages: (1) collection of coastal waste, (2) processing waste into calcium powder, (3) application of innovative products to meet household needs, and (4) continuous mentoring. The findings indicate that the innovation intervention significantly enhanced local knowledge and skills, increased environmental awareness, and fostered entrepreneurial capacities within traditional fishing households. Moreover, the Penta-Helix actor collaboration successfully established innovation-driven community groups acting as ambassadors to expand the program’s impact. The study recommends institutionalizing the Penta-Helix model within regional development strategies, complemented by fiscal incentives, to strengthen inclusive and sustainable coastal economies.
IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERSEROAN TERBATAS PERTAMINA HULU ENERGI NSB & NSO DI DESA RAYEUK MEUNYE, KECAMATAN TANAH LUAS, KABUPATEN ACEH UTARA Raina Safina; Februati Trimurni
TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN Vol. 2 No. 6 (2022): November 2022
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/transekonomika.v2i6.300

Abstract

long-term economic development in order to improve the quantity and quality of life in the society surrounding it. The goal of this research is to describe the execution of PT. Pertamina Hulu Energi NSB & NSO's CSR program in Rayeuk Meunye Village, Tanah Luas District, North Aceh Regency, with the program's target community being the Rayeuk Meunye Village Community. In this study, a descriptive method with a qualitative approach was used, and data was collected through observation, interviews, and recording. The general head of PT. Pertamina, the Head of Public Relations of PT. Pertamina, public relations staff/employees, and the Rayeuk Meunye village community were the ten informants involved for this study. Data analysis technique consisting of three stages: data reduction, data display, and conclusion drafting. The findings of this study reveal that PT. Pertamina Hulu Energi NSB & NSO's CSR initiative in the form of cocoa planting is ineffective since not all community members are targeted. Furthermore, the benefits perceived by the community have not been dispersed equitably because some people do not focus on operating the program. As such, the desired change is discovered, not everyone feels the change with the program since there are still people who do not collaborate in running the program, they set it aside and consider this cocoa cultivation program is a side job.