p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law_Jurnal ULJLS
Jhon Tyson Pelawi, Jhon Tyson
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA USAHA PERKEBUNAN Pelawi, Jhon Tyson; Ismansyah, Ismansyah; Lubis, Muhammad Yamin; Marlina, Marlina
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5438

Abstract

Penelitian ini bertujuan menciptakan pembangunan berkelenjutan dalam bidang usaha pada sektor perkebunan dan menjadi perhatian yang sangat khusus dan strategis dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi negara. Menurut teori keadilan yang dikemukakan L.A. Hart maka penegakan hukum yang adil seharusnya tidak memberikan penerapan diskriminatif terhadap subjek hukum tertentu. Metode penelitian ini menggunakan 274 putusan pengadilan sejak tahun 2015 - 2022 yang mengadili persoalan kepemilikan lahan Perkebunan antara Masyarakat dan Perusahaan. Hasil Analisa berdasarkan data putusan pengadilan memutuskan 274 putusan perkara penggunaan lahan perkebunan dijatuhkan sanksi pidana kepada Masyarakat dan tidak ada putusan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi. Terdapatnya inkonsistensi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha perkebunan di dasarkan pada terjadinya disharmoni atas Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasa 107 tentang sanksi pidana dan administrasi atas pelanggaran terhadap lahan perkebunan. Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya inkonsistensi yang menimbulkan diskriminasi penerapan sanksi terhadap korporasi dengan masyarakat pelaku usaha perkebunan yang melakukan tindak pidana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
A TERRITORIAL RIGHTS PROVISION ALLOWING FOR THE ENTRY OF FOREIGN INVESTMENTS Pelawi, Jhon Tyson; Ismansyah; Lubis, Muhammad Yamin; Marlina; Rosmalinda
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16707

Abstract

One of the main issues that arises when investors plan to make investments in Indonesia is the transfer of land rights to one of the five investment barriers, which are connected to obstacles to land certification, building licenses, and land zoning. This effort discusses how problems involving land transfers are handled by national criminal law and how giving foreign investors legal certainty is achieved by the effectiveness of criminal legislation against land transfers. The aim of this research is to find out whether criminal law can resolve disputes related to the transfer of land rights so as to provide certainty and security for foreign investors regarding the transfer of land rights. by investigating problems through normative legal research or legal research carried out in libraries using a jurisprudential approach and theory of legal objectives, we will get solutions to existing problems so that this research provides qualitative research results based on the data and theory used. The study's findings lead to the conclusion that Article 52, paragraphs (1) and (2) of the UUPA, which deals with criminal laws against the transfer of land rights, regulates the criminal law of land area for its infringement. The form of attained legal certainty in the transfer of land rights for investors is provided by the effectiveness of criminal law in enforcing the law against communities that occupy property over the subject matter.