Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Madralio, Pryma; Ismansyah
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qk0kd224

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk perlindungan dan jaminan negara atas hak Anak. Terobosan dalam UU SPPA dalam penanganan tindak pidana Anak adalah pendekatan keadilan restoratif. Pencurian sebagai salah satu tindak pidana yang sering dilakukan Anak. Permasalahan yang muncul terkait penerapan keadilan restoratif yang ditemukan di tengah masyarakat adalah tidak berkurangnya kasus yang terjadi dan anak yang kasusnya telah selesai melalui keadilan restoratif kembali mengulangi perbuatan yang serupa. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman sudah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari dari adanya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyelesaian oleh Bhabinkamtibmas, dan secara kekeluargaan oleh masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman dapat dikatakan sudah efektif untuk menyelesaikan sebagian besar dari kasus pencurian yang dilakukan Anak di wilayah Kabupaten Pasaman.

Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang Zahara, Usi; Ismansyah; Yoserwan Hamzah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.494

Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap. Pembuktian tindak pidana ini, sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, disebabkan mudahnya tindak pidana penghasutan berlindung dibalik hak untuk kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian ini ditemukan fakta bahwa, perbuatan Ananda Harahap, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini pada unjuk rasa anarkis, yaitu: tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil, tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) chaniago, anjani upik; Ismansyah; Mulyati, Nani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sy41r659

Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (non self incrimination)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti.

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Juanda Sari, Vinsa; Ismansyah; Azmi Fendri
Jurnal Niara Vol. 17 No. 3 (2025): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i3.22259

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada Putusan Nomor 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG. Studi ini menganalisis kasus Eli Satria Pilo, seorang Notaris/PPAT yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris/PPAT dalam kasus ini perlu ditinjau ulang, mengingat sifat formil dari tugas Notaris/PPAT dan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahan administratif seharusnya tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat dan perbuatan melawan hukum yang disengaja. Diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap profesi Notaris/PPAT untuk menjamin integritas sistem hukum dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait jabatan Notaris/PPAT dan peningkatan sistem pengawasan serta perlindungan hukum bagi profesi ini.

A TERRITORIAL RIGHTS PROVISION ALLOWING FOR THE ENTRY OF FOREIGN INVESTMENTS Pelawi, Jhon Tyson; Ismansyah; Lubis, Muhammad Yamin; Marlina; Rosmalinda
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16707

One of the main issues that arises when investors plan to make investments in Indonesia is the transfer of land rights to one of the five investment barriers, which are connected to obstacles to land certification, building licenses, and land zoning. This effort discusses how problems involving land transfers are handled by national criminal law and how giving foreign investors legal certainty is achieved by the effectiveness of criminal legislation against land transfers. The aim of this research is to find out whether criminal law can resolve disputes related to the transfer of land rights so as to provide certainty and security for foreign investors regarding the transfer of land rights. by investigating problems through normative legal research or legal research carried out in libraries using a jurisprudential approach and theory of legal objectives, we will get solutions to existing problems so that this research provides qualitative research results based on the data and theory used. The study's findings lead to the conclusion that Article 52, paragraphs (1) and (2) of the UUPA, which deals with criminal laws against the transfer of land rights, regulates the criminal law of land area for its infringement. The form of attained legal certainty in the transfer of land rights for investors is provided by the effectiveness of criminal law in enforcing the law against communities that occupy property over the subject matter.

Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Aritonang, David Rioland; Ismansyah; Elvandari, Siska
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024

There is a comparison the regulation of the formulation of the death penalty between the Indonesian Criminal Code and Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical, which is a research method using library literature, which consists of books, laws, scientific works, and various kinds of library literature. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data. The implementation of the death penalty based on Law No.02/PNPS/1964 concerning the Implementation of the Death Penalty, namely that the death penalty imposed in general justice or military justice is carried out by being shot to death. A comparison of the formulation of the death penalty between the Old Criminal Code and the National Criminal Code is that the death penalty can be changed to life imprisonment if the convict behaves well during the 10 years in prison, the death penalty is no longer included in the basic criminal category and becomes an alternative (special) punishment, the regulation of delaying the death penalty Pregnant women, breastfeeding mothers and mentally ill people are included in the National Criminal Code, the death penalty in the National Criminal Code prioritizes human rights, the regulation of the death penalty in the National Criminal Code is more modern, advanced and follows Indonesian legal culture

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Refdiantoni; Ismansyah; Arliman S, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8kk9rr03

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.

Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan Wiraharma, Junaedhi; Ismansyah; Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p3z6nw39

Tugas Petugas jaga di lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan sesama warga binaan dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan. Melalui pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Peran lainnya melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan serta melakukan penjagaan dan pengawasan. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, tentang penjagaan dan pengawasaan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban. Memaksimalkan metode pembinaan dengan sistem penjagaan ketat pada masa orientasi. Memberikan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindakan kekerasan. Hambatan dalam peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding. kurangnya Sarana dan Prasarana dan dana misalnya senjata untuk petugas keamanan. Kurangnya keterampilan yang menunjang tugas-tugas penjagaan, di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan.

Fungsi Palanta Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Jalur Mediasi Dedi, Amri; Ismansyah; Fitriati
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/048aw321

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang adalah untuk melakukan pemulihan keadaan baik bagi korban ataupun pelaku. Di Polsek Padang Utara, restorative justice dilakukan melalui Palanta Mediasi. Polisi berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, di mana pelaku mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi bisa dalam bentuk ganti rugi finansial atau pengembalian barang yang dicuri. Polsek Padang Utara tetap memantau pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindakannya dan mematuhi kesepakatan yang dibuat selama mediasi. hambatan yang ditemui oleh Polsek Padang Utara dalam mengoptimalkan fungsi palanta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui jalur mediasi di Polsek Padang Utara Polresta Padang diantaranya pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai. Adanya intervensi dari pihak ketiga Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep restorative justice, khususnya di kalangan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana juga sering kali tidak kooperatif dalam proses mediasi. Palanta Mediasi di Polsek Padang Utara mungkin masih mengalami keterbatasan dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan mediasi yang optimal.

Judge's Considerations in Criminalizing the Crime of Plantation Without a Permit in Forest Areas: Decision No. 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg Gusti, Mahesa Cakra; Ismansyah
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.38-53.2025

Deforestation in Indonesia is a serious issue that has broad impacts on both environmental and legal aspects. One of the main contributing factors is the conversion of forest areas into plantation land without official permits. This act is regulated under Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction and Law Number 6 of 2023 concerning the Job Creation Law. One notable case reflecting this issue is the Timbul Hasibuan case in Nagari Air Bangis, West Pasaman Regency, decided through the Padang District Court Decision Number 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg, in which the defendant was found guilty of conducting plantation activities within a forest area without a business permit. This study aims to identify the legal considerations of the judges in rendering their decision and to analyze the evidentiary process applied in the case. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using both case and statute approaches. Secondary data were used and processed through a legal data editing technique. The results indicate that the panel of judges based their decision on juridical considerations, including the indictment, witness testimonies, evidence, and criminal law provisions, as well as non-juridical considerations such as the defendant’s background and personal condition. However, it was found that relevant facts, such as the defendant’s tax payments and the selective enforcement of law by authorities were not fully considered. Moreover, the ultimum remedium principle in forestry criminal law after the enactment of the Job Creation Law has not been optimally implemented. Therefore, this study emphasizes the need for a more selective, objective, proportional, and equitable enforcement of forestry criminal law to ensure justice for communities living around forest areas.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search