Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Legisia Journal of Innovative and Creativity
Atmari Atmari
Universitas Sunan Giri Surabaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELECEHAN SEKSUAL ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014 Atmari Atmari
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.327 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i1.157

Abstract

The phenomenon of street children in Indonesia must immediately receive special attention and management, considering that children are the assets of the next generation of the nation, all Indonesian children including street children must receive a portion of attention as children's rights and protection from parents, families, communities and especially the government. The number of street children in Indonesia is still so high, and all the consequences that must be faced by street children from violence to sexual harassment and free sex, they live on the streets to sustain life without protection from their parents, family and the state, they experience traumatic events that will influence the behavior and mindset of children in adulthood from the description of the facts on the ground how the form of state protection against street children who experience sexual harassment and sanctions for perpetrators of sexual crimes. This research is normative with a normative juridical approach by examining problems with the law as the main legal material as well as legal material outside the law which is then described as a result of research and the implementation of child protection covering various fields of life services must be done together, requires a coordinating organization. Implementation of child protection. Guarantees for the implementation of child protection must be carried out in various ways, among others by laws and regulations and the obligation of every member of the community, citizen to participate in child protection. Sanctions based on the provisions in Law Number 35 of 2014 and additional punishments of castration, installation of chips and so on, are likely to have a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against minors, especially for street children
Analisis Analisis Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM : Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing UMKM atmari atmari
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3199

Abstract

Penetapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menimbulkan dinamika hukum dan sosial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban tersebut dari perspektif hukum positif, serta dampaknya terhadap kemampuan adaptasi UMKM di tengah keterbatasan sumber daya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dikombinasikan dengan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di beberapa daerah, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif, kewajiban sertifikasi halal mengandung asas perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal. Namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menemui kendala, mulai dari literasi hukum yang rendah, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung yang belum merata. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya dukungan afirmatif negara melalui penyederhanaan prosedur, pemberian subsidi, serta penguatan peran pendamping halal. Dengan demikian, kewajiban hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan pelaku UMKM menuju ekosistem usaha yang kompetitif dan berkeadilan.
PELESTARIAN TRADISI MALAM TIRAKATAN 17 AGUSTUS: MEMBUMIKAN SEMANGAT KEMERDEKAAN LEWAT EDUKASI BUDAYA Sudjai Sudjai; Atmari Atmari; M. Zufar Afifudin; Ananda Syalum Saputra; Wiati Samawati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i2.57735

Abstract

Tradisi Malam Tirakatan yang dilaksanakan setiap malam menjelang 17 Agustus merupakan bagian penting dari warisan budaya bangsa Indonesia. Tradisi ini berfungsi sebagai ruang refleksi dan penghormatan terhadap perjuangan kemerdekaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutannya mulai tergerus oleh perubahan sosial dan minimnya keterlibatan generasi muda. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melestarikan kembali tradisi malam tirakatan melalui pendekatan edukasi budaya yang partisipatif di Kampung Karangrejo Sawah, Surabaya. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk yang inovatif dan kontekstual, seperti penampilan seni tradisional, sesi reflektif sejarah perjuangan, pemutaran film dokumenter kemerdekaan, dan diskusi lintas generasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, serta terbentuknya forum warga untuk pelestarian budaya secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini berdampak pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas sosial antarwarga. Tradisi tirakatan tidak hanya berhasil dilestarikan, tetapi juga dimaknai ulang sebagai sarana pendidikan karakter yang hidup dan relevan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelestarian budaya lokal dapat menjadi instrumen efektif dalam membumikan kembali semangat kemerdekaan di tingkat komunitas.
Reformulasi Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Kerja Fleksibel Berbasis Keadilan Gender Atmari Atmari; Sudjai Sudjai
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2023): Juli : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/xasdmr60

Abstract

Intiasri Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pekerja perempuan dalam hubungan kerja fleksibel di Indonesia, dengan fokus pada kekosongan norma dan urgensi reformulasi hukum. Hubungan kerja fleksibel seperti perjanjian kerja waktu tertentu, kerja proyek, alih daya, dan platform digital menawarkan efisiensi bagi dunia usaha, tetapi menimbulkan kerentanan bagi pekerja perempuan. Ketidakjelasan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi, jam kerja, jaminan penghasilan, dan keberlanjutan hubungan kerja menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang rentan, sekaligus memperkuat ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, melalui studi kepustakaan dan analisis regulasi ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi berdampak sistemik terhadap keadilan gender. Perlindungan berbasis status kerja tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja perempuan yang menghadapi beban biologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang inklusif, adaptif, dan responsif gender, dengan prinsip inklusivitas untuk seluruh bentuk hubungan kerja fleksibel, fleksibel terhadap dinamika pasar kerja dan teknologi, serta keadilan substantif untuk menjamin hak-hak fundamental pekerja perempuan. Reformulasi hukum harus mencakup perlindungan kontraktual, pengawasan efektif, hak maternitas, pengaturan jam kerja manusiawi, jaminan keberlanjutan hubungan kerja, dan akses pengembangan karier. Dengan demikian, hubungan kerja fleksibel tidak lagi menjadi ruang abu-abu hukum yang merugikan pekerja perempuan, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, kesejahteraan, dan kesetaraan gender.
Co-Authors Ananda Syalum Saputra M. Zufar Afifudin Sudjai Sudjai Sudjai Sudjai Wiati Samawati