Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Hasanuddin Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law SASI
Kindom Makkulawuzar, Kindom
Universitas Ichsan Gorontalo
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Singkeru Rukka
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.885 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i2.84

Abstract

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.
DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1742

Abstract

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami menunjukan bahwa posisi ketidakberdayaan dan ketidakadilan bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Artikel ini akan membahas tentang dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik.
Kekuatan Hukum Alih Debitur dalam Kredit Pemilikan Rumah di bawah Tangan Mustafa, Mohamad; Insani, Nur; Makkulawuzar, Kindom
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 2 (2023): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i2.2748

Abstract

Indonesia berupaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bagi masyarakat di segala aspek baik politik, sosial, budaya dan ekonomi.  Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yakni dengan memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank selaku kreditur kepada masyarakat tertentu atau konsumen selaku debitur, atas pembelian tanah dan bangunan di atasnya. Hal tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian atau akad tertentu guna mendapatkan kepastian hukum di kemudian hari. perspektif hukum Islam bahwa alih debitur atau oper kredit tidak terlepas dari akad atau perjanjian oleh para pihak, sebab akad tersebut merupakan perilaku yang melahirkan suatu keputusan tertentu dari dua pihak atau lebih. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum alih debitur atas kredit pemilikan rumah di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui kredit pemilikan rumah di bawah tangan merupakan perjanjian yang tidak sah atau batal demi hukum, karena alih debitur atau oper kredit hak atas tanah dan bangunan melalui Kredit Pemilikan Rumah harus dilakukan dengan persetujuan pihak kreditur beserta akta otentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebab  kepemilikan hak tersebut tidak dapat dilakukan balik nama, kecuali memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan putusan pengadilan dengan menggunakan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang.
Analysis of Crimes of Violence against Children in Gorontalo Province Hadju, Moh. Tri Mulya; Makkulawuzar, Kindom; Rusmulyadi, Rusmulyadi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.5833

Abstract

Currently, many criminal acts are often committed, such as violence. Violence is an arbitrary act committed by someone with the aim of causing physical or psychological harm. Parents have an important role to protect and protect, but instead acts of violence against children are carried out by those closest to them, such as parents. Child Victims of violence who are part of a society whose development is immature both physically and psychologically require special assistance in handling it. This study aims to determine the emergence of factors that cause victims of physical violence against children in the Gorontalo region to reduce the number of victims of acts of violence against children. Which examines the existence of violence perpetrated against children. Data collection was done by interview technique. So a way is needed so that acts of violence against children are not continuously carried out and strict action must be given by the government to the perpetrators who commit violence. So it is deemed necessary to emphasize the regulations that have been implemented in the government, especially Law Number 23 of 2002 concerning child protection
The Role of Bawaslu in Preventing Money Politics in the 2019 Legislative Election in Gorontalo City Pakaya, Awang Dharmawan ramadhan; Makkulawuzar, Kindom; Rusmulyadi, Rusmulyadi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6365

Abstract

to ensure that the holding of general elections is not polluted by disgraceful acts, so that in addition to upholding the rule of law and raising the dignity of society from the habit of committing acts of money politics towards holding honest and fair general elections. The aim of the research is to determine the role of Bawaslu in preventing money politics in the 2019 legislative elections in Gorontalo City. This research uses normative legal research (normative law study) using normative case studies in the form of legal behavior products. The main point of study is law which is conceptualized as a norm or rule that is merely in society and becomes a reference for everyone's behavior. Bawaslu's role in the 2019 regional elections was carried out in accordance with Law No. 15 of 2011 concerning the Implementation of General Elections. Similar to what has been proven by the money politics violations that occurred in Gorontalo City in 2019, there were acts of promising and/or giving money or other materials to influence the holding of elections and/or elections in a structured, systematic and massive manner. Awareness about money politics must be based on shared awareness. Public Knowledge about Politics, of course, candidate pairs and the public must be able to change thought patterns that have an impact on social culture. Both candidate pairs and society must change their perspective. Not only giving, but also changing thought patterns which will later have a permissive impact.
Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province Lahaling, Hijrah; Lasori, Siti Alfisyahrin; Makkulawuzar, Kindom; Yunus, Yudin; Salam, Safrin
SASI Volume 28 Issue 2, June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i2.887

Abstract

Introduction:  The practice of child marriage is quite common and is rife in Gorontalo Province. From 2019 to 2021, there were 1,383 data on applicants for child marriage dispensation at the Religious Courts of the Gorontalo Province Regency/City.Purposes of the Research: To complement the shortcomings of previous studies that did not pay attention to legal protection against neglect of children's rights in line with the increasing age of child marriage in terms of the perspective of children's rights.Methods of the Research: This study uses empirical legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using literature review techniques and interviews Data analysis uses qualitative data analysis, which is analyzed theoretically to obtain prescriptive legal solutions. Results of the Research: The neglect of children's rights in cases of child marriage is more due to the unavailability of legal protection that guarantees the fulfillment of children's human rights and the legitimacy aspect of customs, culture, and traditions regarding social status in society
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Lahaling, Hijrah; Makkulawuzar, Kindom; Rahmawati, Rahmawati; Nur, Rafika; Darmawati, Darmawati; Insani, Nur
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat
Co-Authors Darmawati Darmawati Hadju, Moh. Tri Mulya Hijrah Lahaling Lasori, Siti Alfisyahrin Mustafa, Mohamad Nur Insani Pakaya, Awang Dharmawan ramadhan Rafika Nur Rahmawati, Rahmawati Rusmulyadi, Rusmulyadi Safrin Salam Singkeru Rukka Singkeru Rukka, Singkeru Siti Alfisyahrin Lasori Yudin Yunus Yunus, Yudin