Marsanuddin Marsanuddin
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Oki Dwi Kuncoro; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.782

Abstract

AbstrakPerkembangan kasus korupsi di Indonesia saat ini begitu parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena telah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi sebagai masalah nasional harus dihadapi secara serius melalui langkah-langkah keseimbangan yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan hukuman tersangka korupsi dalam pemeriksaan in absentia, 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemeriksaan tindak pidana korupsi in absentia berdasarkan UU No. 20 tahun 2001.Penelitian ini menggunakan hukum-hukum normatif empiris dan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, pengolahan data menggunakan data. seleksi, klasifikasi data dan sistematisasi.Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas 1 Tanjung Karang atau pemeriksaan in absentia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dimana Pidana Korupsi in a absentia Anda tanpa kehadiran terdakwa mengirimkan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) adalah ketidakhadiran terdakwa pada beberapa kali atau beberapa kali proses persidangan, tanpa hukum sedangkan hakim memanggil terdakwa secara hukum, untuk pertanggungjawaban terdakwa prosesnya akan berjalan dan segala putusan telah diserahkan kepada terdakwa korupsi. , sehingga terdakwa harus mengambil keputusan tanpa ada yang dijatuhkan oleh pembelaan terdakwa. Faktor pemeriksaan bahwa korupsi dalam sidang in absentia memiliki prospek yang berbeda-beda.Kata Kunci: Korupsi, In Absentia, Pengadilan.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sapta Sapta; Marsanuddin Marsanuddin; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.788

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam usaha mendidik dan melindungi hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap anak harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa serta agar menghindari prilaku-prilaku menyimpang pada anak. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi sebagai akibat pengaruh keluarga yang gagal mendidik anak adalah perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tjk. Dalam kasus tersebut, seorang anak berusia 17 tahun berlatar belakang korban perceraian dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Permasalahan yang di bahas yakni apakah yang mempengaruhi perilaku anak pelaku tindak pidana narkotika? Serta apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjk?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan antara lain dengan seleksi data dan klasifikasi data. Data yang telah ada dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi Prilaku anak pelaku tindak pidana narkotika adalah dari individu seperti keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial, serta pisikis. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 71/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Tjk. adalah bahwa anak mengakui perbuatan yang dilakukan, anak belum pernah dihukum, anak masih usia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki prilakunya di masa depan.Kata Kunci: Kriminologis, tindak pidana, anak, narkotika
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI Edi Haryanto; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.779

Abstract

AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundupan senjata api di lingkungan Pemprov Lampung. Bagaimana Tindak Pidana Penyelundupan Senjata Api di Peraliran Lampung, Hambatan Penanggulangan Penyelundupan Senjata Api di Lampung.Terdiri dari, metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, pendekatan permasalahan normatif dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tindak pidana penyelundupan senjata api di perairan Lampung adalah sebagai berikut upaya represif berupa koordinasi terbuka yang dilakukan oleh polda lampung khususnya dit Polairud berkoordinasi dengan Kepala Harian Perbakin Kesatuan Penembak Indonesia Kota bandar lampung untuk mengungkap terjadinya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di lampung. Upaya represif dan preventif melalui koordinasi tertutup berarti koordinasi hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja untuk mengetahui adanya penyelundupan senjata api dengan melaukan penyadapan telepon seluler dengan penyelenggara bantuan internal seluler yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan senjata api di Lampung yaitu faktor lemahnya kendali atas penyebab maraknya penyelundupan senjata api akibat lemahnya kendali peredaran senjata api di Lampung. Lemahnya hukum juga menyebabkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kata Kunci: Penyelundupan, Kejahatan, Senjata Api.
TINJAUN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PENCULIKAN ANAK Ambun Firliana; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.772

Abstract

AbstrakMeningkatnya jumlah pengguna internet, menjadi sejumlah tantangan dan permasalahan. Peraturan mulai dari kepastian, pemerataan, infrastruktur hingga masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan siber internet dan kejahatan. Salah satu bentuk penganiayaan yang terjadi di sekampung media internet badut, kabupaten lampung timur, (khususnya desa pegunungan pasir jaya gpj). Penyalahgunaan media internet di desa dalam penyebaran kepalsuan atau hoaks tentang penculikan anak. tentang penyebaran hoax (kebohongan) penculikan anak dan penerapan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam mengurangi penyebaran kejahatan kepalsuan atau hoaks di sekampung timur badut lampung.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan menitikberatkan pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat-saat terakhir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh melalui akan diolah kemudian dianalisis secara analitik semacam himpunan deskriptif. Yang mana analisis data yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya pengetahuan dibidang ite mengakibatkan berbagai berita tersebar dengan cepat, tanpa mengetahui sebelumnya kebenarannya.Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana laporan tersebut masih minim tingkat kepolisian, tingkat kepentingan tertentu. Tidak dilakukannya penyidikan kasus tersebut oleh polisi yang dipicu oleh minimnya jumlah penyidik dan terbatasnya pengetahuan di bidang ITE. Sehingga jika ada laporan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri, Polri memiliki kasus pada Kepolisian, dan tetap kurang efektif dan efisien dalam penegakan hukum dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri.Kata Kunci: Polisi, Hukum Cyber, Hoax.