Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Model Integratif Kegagalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah Najarudin Najarudin; Jamaluddin Hos
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8156

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Muna. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui systematic literature review terhadap 20 publikasi ilmiah periode 2017–2025. Analisis dilakukan dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola utama penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan lima faktor dominan, yaitu keterbatasan sumber daya, fragmentasi tata kelola, ketidaksesuaian desain kebijakan dengan konteks lokal, kelemahan instrumen kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan diperkuat oleh kondisi kontekstual seperti karakteristik wilayah kepulauan dan kapasitas institusional daerah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa adanya hambatan birokratis dan kurangnya koordinasi lintas sektor memperparah situasi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka integratif dalam memahami kegagalan implementasi kebijakan secara komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Dengan kerangka ini, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta inovasi dalam mekanisme pengawasan agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah.
Systematic Literature Review: Transformasi Digital dan Fungsi Manajemen dalam Administrasi Publik Alda Almaaidah; Jamaluddin Hos
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 14 No. 1 (2026): PUBLIKAUMA, JUNI 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v14i1.17613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara transformasi digital dan fungsi manajemen dalam konteks administrasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Data dikumpulkan melalui proses dokumentasi dan penelaahan terhadap artikel ilmiah yang relevan, dengan total 33 artikel yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak semata-mata berfokus pada penggunaan teknologi, melainkan juga melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, proses kerja, serta pengembangan sumber daya manusia. Transformasi tersebut berimplikasi pada fungsi manajemen, meliputi perencanaan berbasis data, pengorganisasian yang lebih adaptif, pengelolaan kepegawaian yang menuntut kompetensi digital, pengarahan melalui kepemimpinan digital, serta pengendalian yang didukung sistem digital. Meskipun mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi digital, serta belum optimalnya integrasi sistem. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti dukungan kebijakan dan dinamika perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi transformasi digital yang lebih efektif dan adaptif dalam administrasi publik.
Peran Tokoh Adat dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Akmal Akmal; Jamaluddin Hos
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i1.1090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Tokoh adat merupakan salah satu unsur penting dalam struktur sosial masyarakat desa yang memiliki kedudukan dan pengaruh kuat dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keberlangsungan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Keberadaan tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga berperan aktif dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan mengendalikan perilaku masyarakat melalui norma dan sanksi adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tokoh adat, aparat pemerintah desa, serta masyarakat Desa Lasuai. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara kedudukan tokoh adat, harapan masyarakat, dan pelaksanaan peran dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat di Desa Lasuai memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Tokoh adat berperan sebagai pengatur kehidupan sosial, mediator dalam penyelesaian konflik sosial, pengendali sosial melalui penegakan norma dan sanksi adat, serta penjaga keharmonisan dan solidaritas sosial masyarakat. Meskipun peran tokoh adat masih berjalan dengan baik, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa perubahan sosial dan menurunnya minat generasi muda terhadap adat istiadat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran tokoh adat melalui pelibatan generasi muda serta sinergi dengan pemerintah desa agar peran tokoh adat tetap relevan dan berkelanjutan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat desa.
Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Bahari: Studi Kasus Kabupaten Buton Selatan Hensroni Rompas; Jamaluddin Hos
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i1.1093

Abstract

Pengembangan pariwisata bahari merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan wilayah pesisir. Keberhasilan pengembangan pariwisata bahari sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat kunci Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan daerah dan laporan kepariwisataan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi bentuk pemberdayaan masyarakat, peran kelembagaan, serta tantangan dalam pengembangan pariwisata bahari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan desa wisata, serta fasilitasi usaha mikro berbasis pariwisata. Pemberdayaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan destinasi wisata bahari, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan kontribusi ekonomi yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat di daerah pesisir.