Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Mohd. Yusuf Daeng M; Geofani Milthree Saragih; Fadly YD
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (visum et repertum). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHAP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

URGENSI METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN WALFARE STATE Geofani Milthree Saragih
SOL JUSTICIA Vol 5 No 2 (2022): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Some time ago, there was a debate in the world of constitutional law, especially in legislation. This is because in early 2020, the use of the Ombibus Law method was realized in the formation of several bills that were included in the priority prolegnas. In particular, the use of the Ombibus Law method is part of the implementation of the government's political agenda in improving several legal problems in Indonesia, especially in the world of employment. Then, one of the arguments used is to realize people's welfare through expanding employment opportunities. This can be seen from the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where the formation of the law uses the Ombibus Law method which has never been used in Indonesia, moreover, this method is generally used in countries that adhere to the common law legal system. . One of the problems that arise from this situation is the submission of a judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The tests carried out on the law were a material test and a formal test, in which the application for a formal review contained in the application to the Constitutional Court included an objection to the use of the Ombibus Law method which does not have a clear legal basis in positive law in Indonesia. The research method used in this research is normative research with analytical descriptive nature. This study aims to find out how the urgency of the Omnibus Law method in the formation of laws in Indonesia is related to the goal of the welfare state. The results of this study will answer how the urgency of using the Omnibus Law method in Indonesia is and what is its relation to the goal of the welfare state

Analisis Terhadap Penyebab Terjadinya Kebanjiran Di Kota Medan Akibat Pencemaran Lingkungan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Fahrizal S.Siagian; Geofani Milthree Saragih; David Chrisna Pangihutan; Frans Maruli Silaban; Gamal Abdul Nasser; Muhammad Hanafie Arrasyid
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3446

This research analyzes the causes of flooding in Medan City due to environmental pollution, with the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU-PPLH). Medan City is one of the flood-prone areas in North Sumatra, which experiences flooding almost every year. Factors that cause flooding include poor city drainage systems and environmental pollution due to careless dumping of rubbish. Law Number 32 of 2009 regulates environmental management and protection, but its implementation is not yet optimal. The research method used is normative legal research with a document study and field observation approach. The research results show that public awareness of the importance of waste management and environmental preservation is still low, which contributes to flooding. There is a need to increase supervision and law enforcement as well as educate the public to reduce the risk of flooding in the future.

Implementation of Straight Liability and Liability Based On Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia Fahrizal S.Siagian; Geofani Milthree Saragih; Frans Maruli Silaban
JUSTICES: Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v3i3.111

This research aims to answer problems related to the regulation of the concept of punishment in environmental aspects in the Indonesian criminal justice system. Secondly, this research aims to answer the juridical implementation of the concept of Straight Liability and Liability Based On Fault in environmentally sound economic development in Indonesia. This research uses normative legal research that focuses on primary, secondary, and tertiary legal materials. This research obtained several important points including legal arrangements related to the concept of environmental crime regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Indonesian Environment. Second, the implementation of the concept of Straight Liability and Liability Based On Fault in environmentally sound economic development in Indonesia so far has not been maximised. This is due to the lack of mentality and consistency of law enforcement officials to enforce environmental law in a complex manner. So that this research proposes to strengthen the essence and existence of law enforcement officials in enforcing environmental law in order to preserve Indonesia's environmental ecosystem.

KASUS BAIQ NURIL TINJAUAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENCAPAIAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA M. Fadhli; Geofani Milthree Saragih; Joko Dwi Mulyono; Ari Armanda Putra; Khairunisak Warianti
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19066

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu isu hukum yang menarik perhatian publik, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat hukum sebagai upaya mencapai keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini berpusat pada kriminalisasi atas rekaman percakapan yang dilakukan Baiq Nuril, yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, kajian filsafat hukum penting untuk mengupas secara mendalam prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban pelecehan, dan harmoni antara aturan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip keadilan menurut filsafat hukum dapat diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan korban yang seharusnya dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini mengabaikan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi Baiq Nuril sebagai korban pelecehan verbal. Putusan pengadilan yang menghukumnya mencerminkan kekosongan kebijakan hukum yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga mengutamakan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility), sebagaimana ditekankan dalam filsafat hukum. Kata kunci: Baiq Nuril, filsafat hukum, keadilan, hak asasi manusia, penelitian hukum normatif.

KASUS BAIQ NURIL TINJAUAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENCAPAIAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA M. Fadhli; Geofani Milthree Saragih; Joko Dwi Mulyono; Ari Armanda Putra; Khairunisak Warianti
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19066

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu isu hukum yang menarik perhatian publik, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat hukum sebagai upaya mencapai keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini berpusat pada kriminalisasi atas rekaman percakapan yang dilakukan Baiq Nuril, yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, kajian filsafat hukum penting untuk mengupas secara mendalam prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban pelecehan, dan harmoni antara aturan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip keadilan menurut filsafat hukum dapat diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan korban yang seharusnya dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini mengabaikan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi Baiq Nuril sebagai korban pelecehan verbal. Putusan pengadilan yang menghukumnya mencerminkan kekosongan kebijakan hukum yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga mengutamakan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility), sebagaimana ditekankan dalam filsafat hukum. Kata kunci: Baiq Nuril, filsafat hukum, keadilan, hak asasi manusia, penelitian hukum normatif.

Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020 Geofani Milthree Saragih
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.631

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Efektivitas Penerapan Check and Balances: Perbandingan Presidensial Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan Mirza Nasution; Geofani Milthree Saragih
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study stems from the urgency of maintaining the stability of the presidential system through the effective implementation of the principle of checks and balances. The research focuses on a comparison of the implementation of this principle in three countries with presidential systems, namely Indonesia, the Philippines and South Korea. The main problem is how the checks and balances mechanism is designed and implemented in the constitutional structure of each country, and how effective the mechanism is in preventing the domination of power by one state institution. The method used is normative juridical research with a comparative legal approach, through analysis of legislation, judicial decisions, and relevant academic documents. The results show that the effectiveness of checks and balances is highly dependent on constitutional design, political culture, and the strength of countervailing institutions. The Philippines demonstrates an active oversight system, mainly by the legislature and the Supreme Court. South Korea has effective oversight through audit institutions and impeachment procedures. Indonesia still faces challenges in strengthening oversight due to overly harmonious executive-legislative political relations. This research suggests the importance of strengthening the state's institutional structure and acculturating the principle of mutual supervision between branches of power as the main prerequisites for the creation of a healthy, balanced presidential system, and able to prevent the domination of power by one state institution.

Pengaruh Teknologi Digital terhadap Aparat Penegak Hukum: Studi Perbandingan Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat Geofani Milthree Saragih; Yasmirah Mandasari Saragih; Kartika Septiani
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 5 SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi digital, khususnya artificial intelligence (AI), big data, dan digital forensics, telah membawa perubahan signifikan dalam kerja aparat penegak hukum di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaruh teknologi digital terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Pendekatan yuridis-komparatif digunakan untuk menganalisis bagaimana masing-masing negara merespons tantangan dan peluang yang muncul dari integrasi teknologi ke dalam sistem hukum mereka. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengembangkan kerangka hukum serta infrastruktur teknologi yang memungkinkan pemanfaatan AI dalam proses investigasi, analisis kejahatan, dan prediksi kriminalitas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan kesiapan teknologi. Temuan awal menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi kerja aparat penegak hukum, namun juga menimbulkan persoalan etis dan hukum baru, seperti pelanggaran privasi dan bias algoritma. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulatif dan peningkatan kapasitas teknologi hukum di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam mendorong pembaruan sistem penegakan hukum Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan digital global.

Judge's Dilemma in Determining Bankruptcy Decisions: Dichotomy Between Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 and Law 37 of 2004 Concerning Bankruptcy- PKPU M.O. Saut Hamonangan Turnip; Geofani Milthree Saragih; Evanto Pandora Manalu
Melayunesia Law Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/j18mj114

This study aims to examine the dilemma faced by judges in determining bankruptcy decisions, especially in the context of conflict between Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 and Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy-PKPU. The research method used is a normative research method that focuses on analyzing laws and regulations, court decisions, and related legal documents. This approach allows researchers to understand and analyze relevant legal aspects to obtain a comprehensive understanding of the judge's dilemma in determining bankruptcy decisions. In the context of normative research, the researcher conducted an in-depth study of the conflict between Supreme Court Circular Letter Number 3 Year 2023 and Law 37 Year 2004 on Bankruptcy-PKPU. This research explores how judges face the challenge of applying different regulations and their potential impact on their decisions. The analysis is conducted with reference to applicable legal principles, legal interpretations, as well as relevant cases in court practice. The results of this study are expected to contribute to clarifying the framework of thought and legal solutions to the problem of judges' dilemma in the context of bankruptcy in Indonesia. In addition, this research can also serve as a basis for stakeholders, both legal practitioners and policy makers, to consider the necessary steps to minimize legal conflicts and improve consistency and fairness in handling bankruptcy cases.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search