Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Adabiyah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Andi Intan Cahyani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS cahyani, andi intan
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hadis tentang ihtikar  dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah berkualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar . Namun demikian,  mereka berbeda pendapat  mengenai cara yang digunakan  dalam menetapkan keharaman ihtikar.  Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.
PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677

Abstract

AbstractHajj in the sense of making a pilgrimage to a place that has been determined with the intention and purpose of worship, known by all mankind through religious guidance or advice, especially in the eastern hemisphere. By carrying out this worship is expected to be able to lead people to get to know themselves, cleanse and purify their souls, All scholars agree with the way Ijma 'that the Hajj is mandatory for all Muslims, both men and women. Hajj is indeed an obligation for Muslims where the general requirements are Islam, peace, understanding and ability. In carrying out the pilgrimage there are pillars of pilgrimage that must be done namely ihram, wukuf, tawaf, sa'I, and tahallul. Special prohibitions for men are to wear clothing that is sewn deeply when performing Ihram, wear headgear while in Ihram, and wear shoes that cover the ankles during the Ihram process. Special prohibition for women is not allowed to cover the face and hands when doing Ihram. Keywords: Law, Hajj Implementation, Hajj Regulations. AbstrakHaji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, Semua ulama sepakat dengan jalan Ijma’ bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim yang mana syarat-syarat umum yaitu islam, baligh, berakal, dan mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa’I, dan tahallul. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam pada saat melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.Kata Kunci : Hukum, Pelaksanaan Haji, Peraturan Haji.
MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS (SUATU KAJIAN TEMATIK) Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13845

Abstract

AbstractHadith research on ihtikar and especially on the hadith relating to the forbidden ihtikar which is the object of research in this paper is the quality of authentic Hadith, both viewed from the sanad and its mature quality. Therefore, this hadith can be used as a legal basis in establishing Islamic law. The Hadith states the prohibition on doing ihtikar with the phrase "la yahtakiru illa khathi’un", regarding the hadith jumhur Ulama agreed on the prohibition of ihtikar. However, they differed on the method used to determine the prohibition of ihtikar. Because ihtikar's actions can cause instability in society, ihtikar's perpetrators are very appropriate if given severe criminal sanctions and in accordance with their actions.Keywords: Ihtikar, Haram, Law, Jumhur Ulama.AbstrakPenelitian hadis tentang ihtikar dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah kualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matangnya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman ihtikar.  Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.Kata Kunci: Ihtikar, Haram, Hukum, Jumhur Ulama.
ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351

Abstract

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam yang harus  muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk social  mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.            Zakat adalah ibadah m±liyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat.[1] Jadi, disamping merupakan ibadah yang berdimensi mahdhah, zakat juga berdimensi sosial.[1]Yusuf Qardhawi, al-Ibadah fi al-Isl±m  (t.t., t.p., 1993), h. 235.
MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS andi intan cahyani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.628

Abstract

Penelitian hadis tentang ihtikar  dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah berkualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar . Namun demikian,  mereka berbeda pendapat  mengenai cara yang digunakan  dalam menetapkan keharaman ihtikar.  Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.
Poligami dalam Perspektif Hukum Islam Andi Intan Cahyani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7108

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Poligami dalam Prespektif Hukum Islam. Poligami merupakan laki-laki memiliki istri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur’an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan ebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.This study discusses polygamy in the perspective of Islamic law. Polygamy is a man who has a wife more than one up to four people. In Islamic view, polygamy can be done if it meets the requirements that are clearly mentioned in the Qur'an, that is, being able to be fair. The fair referred includes several parts, namely: fair in the shared time, fair in living, fair in the place of residence and fair in the cost of the child. Rasulullah's polygamy is different from the polygamy phenomena that we face today. The practice of the Prophet's polygamy is not based on biological needs, but there are several considerations including wanting to honor the widow, raising the degree of widows and women who offer herself to be married. In the present, polygamy is based solely on biological needs, and lose the element of justice in it
Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Andi Intan Cahyani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Abstract

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai pengadilan  Islam limitatif  mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menjadi tongak supremasi hukum peradilan Agama di Indonesia. Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam  merupakan tanggung jawab Pengadilan Agama yang didasari atas kewenangan relatif dan kewenangan absolut. The existence of the Religious Court as an Islamic court that limits the influence of the Islamic community to obtain justice. Thus, the existence of Law Number 50/2009 on the second amendment to Law Number 7/1989 concerning the Religious Courts, has become a pillar of the supremacy of the law of the Religious Courts in Indonesia. The legal source of the Religious Courts in general consists of material legal sources sourced from Islamic law and material law which are bound by Law Number 50/2009 concerning the second amendment to Law Number 7/ 1989 concerning Religious Courts and formal legal sources are sources of law which consists of statutory law, customary law, jurisprudential law, religious law and customary law which are stated as positive law. The authority to examine, decide and settle cases in the first level among people who are Muslim is the responsibility of the Religious Court which is based on relative authority and absolute authority
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN Harni Eka Wati; Patimah; Andi Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27093

Abstract

Abstract The main problem of this research is what is the role of the penghulu in determining the guardianship of daughters born out of wedlock? The sub-problems are: 1. How to determine guardianship of a girl born as a result of pregnancy outside of marriage in the KUA, Kahu District, Bone Regency? 2. What are the considerations of the penghulu in determining guardianship of a girl born as a result of a pregnancy outside of marriage at the KUA, Kahu District, Bone Regency? This research is a field research using qualitative methods, in which the research focuses on the results of data collection from predetermined informants. The approach used in this thesis research is descriptive-qualitative because the data needed and used by researchers is in the form of information distributions that do not need to be quantified. The results of the research are the guardianship rights of girls who were born as a result of pregnancy outside of their parents' marriage, the head of the KUA Kahu District gave it to the guardian judge, because the child was only assigned to his mother and her mother's family. The implication of this research is that it is hoped that the head of the KUA or as the head of the Kahu sub-district, Bone Regency, maximizes efforts to determine marriage guardians for girls born as a result of pregnancies outside of marriage, and can minimize pregnant marriages outside of marriage. Keywords: Born out of wedlock, Penghulu, Guardianship of daughters.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

Abstract

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.
STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT M Fajran Sidiq P; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739

Abstract

 AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya bagi umat muslim yang membutuhkan dana untuk kesehatan BAZNAS Kota Makassar selaku lembaga pengelola zakat, memiliki legalitas untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan salah satu programnya yakni Makassar Sehat yaitu memberikan bantuan kepada Mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar yang berekonomi lemah kurang mendapatkan bantuan dan pelayanan kesehatan yang baik. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.Kata Kunci : Baznas, Hukum Islam, Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan ZakatAbstractZakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. One of them is for Muslims who need funds for health BAZNAS Makassar City as a zakat management institution, has the legality to create programs in the utilization of zakat funds, especially running one of its programs, namely Healthy Makassar, which is to provide assistance to Mustahik related to health insurance. Many people, especially the people of Makassar City, who are economically weak, do not get good health assistance and services. The main problem in this study is the strategy of managing zakat funds for the public health compensation program carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Makassar City. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is juridical and empirical and sharia. Based on the results of this study indicate that the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) strategy towards the management of zakat funds for health assistance programs or healthy Makassar, Makassar City BAZNAS first makes an annual work plan and budget (RKAT) which is carried out at the end of the year to be exact in December by looking at the results of the evaluation of activities in the previous year and making distribution targets that are adjusted to the programs that have been set by the Makassar City BAZNAS.Keywords: Baznas, Islamic Law, Public Health, Zakat Management
Co-Authors Alfiah, Dhiya amal, mutayyib Andi Rahmat Basyirah Mustarin Bayu Anggara Firna Ummi Kasmira Fuad, Iwan Zainul Haekal Fikri Haekal Harni Eka Wati Hasbi Husain, Muhammad Zakir Ibnul Jamal Ismayanti Rais Jumadi M Fajran Sidiq P M. Taufan B. Marzuki Marzuki Misbahuddin Misbahuddin Muh. Saleh Ridwan Muhammad Anis Muhammad Rasywan Syarif Muhammad Saleh Ridwan Nasaruddin Nasaruddin Nasrullah Bin Sapa Patimah Rahim, Irawati Risaldi Risaldi Risdayanti Riswana Sapruddin Sapruddin Sohrah Suriyadi, Suriyadi syamsul arif Syarif As'ad, Muhammad Tahir Maloko Titin Samsudin Ulfa, Fadila Ulfa Wahyuni, Wenni Ys, Arba'iyah YUSUF, MUTMAINNAH