Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Cakrawala Hukum FENOMENA Mazahib Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hukum Volkgeist Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Suwardi Sagama
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Tepatkah Kebijakan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Diterapkan di Kelurahan ? Aminah, Siti; Murjani, Murjani; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5372

Abstract

KPU sebagai salah satu lembaga negara independen yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan. Dalam artikel ini membahas terkait Kebijakan KPU yang ditetapkan, yakni membuat program pendidikan pemilih secara nasional yakni desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3). KPU Kota Samarinda telah memetakan lokasi untuk dijadikan lokasi program tersebut dan terpilihlah Kelurahan Pelabuhan. Dengan ditetapkannya kelurahan Pelabuhan maka dengan ini untuk mengetahui pertimbangan apa yang menjadi faktor ditetapkan kebijakan tersebut serta implementasinya ditinjau dari kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris . Objek kajian pada penelitian ini adalah surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Hasil peneilitian yang ditemukan yakni Pertimbangan partisipasi terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2020, Kelurahan Pelabuhan menduduki angka terendah dengan presentase 37% dibanding dengan Kelurahan lainnya. Dalam hal ini berdasarkan syarat/kriteria locus project tersebut telah terpenuhi. secara normatif rendahnya partisipan pemilih dan pelanggaran admnistrasi merupakan faktor utama yang keterkaitan dengan pemilu dan bencana alam merupakan faktor lain penyebab turunnya kualitas dan kuantitas pemilih yang bersifat kumulatif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah berjalan secara tidak maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak memenuhi standar pelaksanaan, tidak ada penegasan waktu dalam pelakanaan, kurang nya komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Artinya secara normatif standarisasi pelaksanaan yang dijadikan acuan/petunjuk teknis kurang kompleks dan berdampak pada pelaksaaan yang tidak maksimal. Kata Kunci: (Desa; Kebijakan; KPU; Pemilu; Pelaksanaan)
Dualisme Partai Demokrat dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Setiawan, Ahmad Yogi; Murjani, Murjani; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5378

Abstract

Konflik internal partai politik sering terjadi di Indonesia dan belakangan ini terjadi timbulnya dualisme partai politik, yaitu pada kasus dualisme partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Kubu AHY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi serta faktor penyebab dualisme partai Demokrat, bagaimana logika hukum dari tinjauan Dualisme Partai Demokrat di dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah serta mekanisme penyelesainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC). Kronologi kasus ini adalah ketika kepengurusan baru kubu Moeldoko mengklaim kekuasaan partai dari kubu AHY melalui KLB Deli Serdang, akibat tidak demokratisnya KLB Partai pada tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus partai Demokrat ini ialah dualisme partai politik dan prosedur tahapan penyelesaiannya dimulai dari Mahkamah Partai, kemudian Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Penyelesaian sengketa ini dalam Fiqih Siyasah adalah mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah putusan hakim menyelesaikan perselisihan melalui putusan Hakim atau Qadhi.
Hak Anak Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pendidikan Dasar dalam Siyasah Syar'iyyah dan Perda Provinsi Kalimantan Timur Fitriyah, Luthfi; Pancasilawati, Abnan; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5384

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjadi sebuah landasan bahwa pengakuan akan hak penyandang disabilitas mulai diterapkan. Terutama bagi hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif. Berdasarkan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perspektif siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu siyasah syar’iyyah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif berupa membangun kesadaran orang tua siswa menenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif. Tetapi implementasinya masih belum berjalan. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyah. Aturan-aturan dalam peraturan pemerintah daerah tersebut sudah berkesuaian dengan fikih siyasah serta isi dari pasal 9,10,11 dalam aturan tersebut sudah mencerminkan hukum islam. Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Anak, Disabilitas, Inklusif, Kalimantan Timur, Siyasah Syar’iyyah
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah Fatmala, Siski; Pagala, Ashar; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6543

Abstract

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. “Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala.,M.H.I dan Bapak Suwardi Sagama, S.H, M.HLatar belakang penelitian ini ialah pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda. Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasrana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana.Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran dan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda serta bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal. Banyaknya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda yang hanya dibiarkan dan mengakibatkan pengelolaan sarana dan prasarana tidak terjalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah, dalam tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, namun dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia.
Sengketa Wanprestasi Jual beli Akun Media Sosial di Facebook Perspektif Hukum Islam Marfuah, Umi; Hervina, Hervina; Sagama, Suwardi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8483

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atau perkara wanprestasi dalam jual beli akun media sosial di Facebook melalui layanan Rekening Bersama di Kota Samarinda. Rekening Bersama merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu mengamankan barang (akun) dan uang selama proses transaksi serta memastikan tidak terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak. Namun fakta di lapangan tidak sepenuhnya aman menggunakan jasa Rekening Bersama. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama di Kota Samarinda, dan 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk memahami problem yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk menuntaskan masalah tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden diantaranya konsumen dan pelaku jasa Rekening Bersama, untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya. Teknik yang digunakan ialah teknik sampling snowball kemudian data tersebut dianalisis secara reduksi (ringkas) kemudian data tersebut diuraikan atau disajikan dalam bentuk narasi dan diverifikasi untuk memaparkan hasil temuan peneliti. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam Hukum Perdata apabila mengalami permasalahan wanprestasi dalam proses penjualan akun media sosial di Facebook melalui jasa Rekening Bersama penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum namun permasalahan tersebut diselesaikan melalui non litigasi dengan cara negoisasi dan mediasi, sedangkan di dalam Hukum Islam penyelesaiannya melalui Al-Shulhu (perdamaian) cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan metode mediasi serta negoisasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti kerugian secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan.
PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI KETERLIBATAN ANAK DI MASA KAMPANYE PEMILU KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 astarina, dini; Sagama, Suwardi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2022): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketertarikan dan kepedulian peneliti terhadap perlindungan anak dalam ranah politik khususnya keterlibatan anak dalam kampanye kepemiluan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap anak dalam masa kampanye saat Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 . Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena menggunakan kajian secara mendalam, di butuhkan pendekatan UU atau normatif serta pengalaman ataupun pengamatan dilapangan. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana. Ada berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu sehingga dalam menjalankan wewenangnya menjadi tidak maksimal maka langkah yang harus dilakukan Bawaslu dalam mengawasi ketelibatan anak adalah dengan memperkuat sinergitas bersama masyarakat dan Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta menerapkan kampanye yang ramah anak. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda sebagai lembaga pengawas dan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mengawasi keterlibatan anak karena Bawaslulah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai proses pengawasan tahapan Pemilu termasuk kampanye yang terlaksana.
Praktik Jual Beli Kartu Perdana Registrasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah Pada Konter Di Kelurahan Lok Bahu Aswina, Hesa Indy; Pancasilawati, Abnan; Sagama, Suwardi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 1 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i1.5365

Abstract

Artikel ini ingin membahas tentang banyaknya pelaku usaha konter yang melakukan praktik jual beli kartu perdana siap pakai khususnya di konter Kelurahan Lok Bahu. Kondisi ini tentunya menjadi pertimbangan, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5 dan apakah praktik jual beli tersebut sah. Adapun yang juga perlu diketahui apa-apa saja faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli kartu perdana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan masyarakat lebih memilih membeli kartu perdana siap pakai karena didukung oleh keadaan baik secara internal maupun eksternal, hal ini terindikasi karena kurangnya sosialisasi secara langsung terkait Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5, serta sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial. Adapun bentuk praktik jual beli kartu perdana tersebut tidak dibenarkan dalam hukum positif karena syarat objektifnya tidak terpenuhi hal tersebut diakibatkan kartu perdana siap pakai merupakan produk ilegal. Serta penekanan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 berupa 12 tahun penjara dan denda sebanyak 12 miliar. Sedangkan menurut fiqh muamalah dalam kaidah jual beli, praktik jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli serta terdapat unsur penipuan (gharar) pada objek yang diperjualbelikan. Sebab tidak diketahui kuantitasnya yaitu masa aktif dan jumlah pulsa di kartu tersebut yang dapat merugikan pihak pembeli serta tidak ada jaminan keamanan bagi konsumen.
Co-Authors Abnan Pancasilawati astarina, dini Aswina, Hesa Indy Bambang Iswanto Fatmala, Siski Fitriyah, Luthfi Hervina Hervina Muhammad Izzatullah Muhammad Saparuddin Murjani Murjani Muzayyin Ahyar Pagala, Ashar Setiawan, Ahmad Yogi Siti Aminah Umi Marfuah