Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Hemat Zagoto
Universitas Nias Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

 1 
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA Hemat Zagoto
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.09 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundang- undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.
UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DICABUTNYA HAK-MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN GANTI RUGI YANG LAYAK Hemat Zagoto
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.472 KB)

Abstract

Pembangunan disegala bidang untuk kepentingan umum semakin hari semakin meningkat, seiring dengan itu maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan itulah yang mendorong dilaksanakannya pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, pertama secara sukarela dari pemilik hak atas tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Kedua,secara paksa, melalui cara pencabutan hak atas tanah dan bendabenda diatasnya,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah. Berbicara mengenai pencabutan yang menjadi persoalan adalah pencabutan pasti dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Karena dilakukan secara sepihak tentunya kita harus memperhatikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah yang terkena pencabutan secara sepihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah, tidak ada yang lain selain melakukan upaya hukum yang telah digariskan oleh peraturan Undang-Undang. Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. Sebagaimana yang terantum dalam Pasal 8. Selama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah (PP )Nomor 39 Tahun 1973 belum dicabut, apabila terdapat keberatan terhadap isi Keputusan Presiden tentang penetapan ganti rugi dalam rangka pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya, berarti keberatan tersebut tetap diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat letak tanah dan bendabenda yang ada diatasnya, dan bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
PELESTARIAN BAHASA NIAS SEBAGAI PILAR EKONOMI: PERAN DIALEK LI NIHA RAYA DALAM KONJUNGSI KOORDINATIF, SUBORDINATIF, PADA KEARIFAN LOKAL NIAS SELATAN Zagoto, Anita; Sarumaha, Murnihati; Zagoto, Hemat; Trielman Lature, Raihfan; Karia Buulolo, Niscaya Putri; Laia, Maria Septyani
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa daerah merupakan pilar penting dalam pelestarian budaya dan identitas suatu komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dialek Li Niha Raya dalam penggunaan konjungsi koordinatif dan subordinatif sebagai media penyampai nilai-nilai kearifan lokal di Nias Selatan, serta hubungannya dengan penguatan ekonomi berbasis budaya. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana struktur kalimat, khususnya penggunaan konjungsi seperti “dan”, “atau”, “karena”, dan “agar”, mengandung makna sosial dan ekonomi dalam narasi masyarakat lokal, terutama dalam praktik gotong royong (möi mamasua ba laza), pembagian hasil panen, dan komunikasi adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi teks lisan dan tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konjungsi dalam dialek Nias tidak hanya membentuk struktur kalimat, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan penyampaian nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan, dan tujuan bersama yang menjadi fondasi ekonomi lokal. Selain itu, bahasa daerah juga terbukti memiliki peran dalam promosi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya. Oleh karena itu, pelestarian dialek Li Niha Raya tidak hanya menjadi tanggung jawab linguistik, tetapi juga strategi penguatan ekonomi lokal melalui edukasi, digitalisasi, dan pengembangan potensi pariwisata budaya di Nias Selatan.
Co-Authors Anita Zagoto Bu’ulolo, Idarwati Fitriyanti Wau Fitriyanti Wau Harefa, Darmawan Hulu, Fatolosa Idarwati Bu’ulolo Karia Buulolo, Niscaya Putri Laia, Maria Septyani Laia, Ozianus Murnihati Sarumaha Ozianus Laia Sesuaikan Sarumaha Trielman Lature, Raihfan ZAI, EKA PERIAMAN