Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Verstek Jurnal Pengabdian Mandiri E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Adlhiyati, Zakki; Kurniawan, Itok Dwi; Soehartono, Soehartono; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.197 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532

Abstract

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Kurniawan, Itok Dwi; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039

Abstract

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.
PELAKSANAAN INOVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL SEBAGAI WUJUD TRANSFORMASI DIGITAL DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGANYAR Tristiana, Enis; Ardyati, Rizda; Yulianti, Sri Wahyuningsih
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 11: Nopember 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Identitas Kependudukan Digital atau yang biasa disebut dengan IKD merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan berkembangnya zaman yakni kemajuan teknologi informasi maka memungkinkan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan digital. Inovasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen yang membutuhkan data kependudukan dengan tidak perlu membawa bukti fisik tetapi hanya menunjukkan data tersebut melalui Smartphone Android. Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan hadirnya inovasi tersebut yang masih sangat tergolong baru. Maka, di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar sebagai Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki permasalahan yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mitra sasaran tentang adanya Inovasi “Identitas Kependudukan Digital” yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Evalusi, yaitu dengan memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan Tahapan pada hasil dari kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar diharapkan agar keberlanjutan program pengabdian ini terus membawa manfaat bagi masyarakat Desa Pojok, maka akan dipilih Kader Adminduk yaitu Perwakilan Karang Taruna di wilayah Desa Pojok yang memiliki pengetahuan yang baik. Kader Adminduk dipilih untuk memberi contoh kepada masyarakat lainnya agar senantiasa tertib admininstrasi kependudukan. Kader Adminduk juga bertujuan untuk mendampingi masyarakat dengan membantu menjawab persoalan kepengurusan admininstrasi kependudukan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta membagikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan.
PELAKSANAAN INOVASI PELITA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN CAKUPAN DOKUMEN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SRAGEN Ardyati, Rizda; Tristiana, Enis; Yulianti, Sri Wahyuningsih
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3: September-Desember 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i3.3630

Abstract

The Sragen Regency Population and Civil Registration Service has published an innovation related to recording Death Certificates, namely the Pelita Innovation or Direct Reporting of Death Issued Deed. Pelita's innovation is in collaboration with local villages/sub-districts. The service was carried out with the aim of introducing the presence of Pelita innovation, because the Death Certificate recording service in its implementation was still found to be lacking. Because the coverage of Death Certificates is still low. Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency. As a partner in this community service activity, there are problems, namely the lack of literacy in the target partner community regarding the Pelita Innovation issued by the Population and Civil Registration Service of Sragen Regency and the target partner community's low level of understanding regarding procedures for administering Death Certificates through Pelita Innovation. The activity was carried out in several stages, namely: 1) Preparation Stage, at this stage the service team made preparations, namely discussing and reviewing the problems that dominated the implementation of the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service. 2) Technical Stage, implementation of workshops related to the socialization of Pelita innovation. 3) Cumulative Stage, namely working together with the community to provide direction regarding Pelita innovation which aims to make it easier for the community to manage Death Certificate documents. As well as disseminating information through distributing leaflets and video appearances. Later, leaflets and videos will also be distributed to the community throughout Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency so that all people can know about the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service
DEMOGRAPHY-BASED DEVELOPMENT: THE CHALLENGES OF CIVIL REGISTRATION TO REDUCE POVERTY IN INDONESIA Kharisma, Dona Budi; Yulianti, Sri Wahyuningsih
Yustisia Vol 7, No 2: August 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i2.15048

Abstract

The present study seeks to analyze the functions of civil registration in poverty reduction and to identify various problems encountered in civil registration in Indonesia. This study was conducted by using an empirical law research. Primary data and legal materials are analyzed qualitatively with empirical juridical approach. The results conclude that civil registration yields demographic data that play a strategic role in the utilization of public services and development planning. Improving the quality of human life, either in the field of education, health or revenue requires demographic data as the policy focus. This gives implications that the basis of development program interventions in the three sectors refer to the aforementioned demographic data. Therefore, the use of demographic data and expansion of the coverage of ownership of demographic documents present as strategic steps for poverty reduction. However, the low attainment of document ownership in some regions and the limited number of civil registration apparatuses become an indicator of the absence of roles of demographic data in development. This has an impact on improperly targeted development planning. Several strategies that need to be implemented include: (1) Strengthening regulations at the regional level that regulate the utilization of demographic data in development planning; (2) establishing study program of civil registration law as an attempt of population-based development in Indonesia.
PENILAIAN KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL Pratiwi, Feroca Mevihanna Noor; Yulianti, Sri Wahyuningsih
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.63940

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam tindak pidana pornografi dan dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus tepatnya disebut studi kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana pornografi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme berdasarkan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik juga bisa menjadi alat bukti yang bebas yang berdiri sendiri diluar KUHAP dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sah atau tidaknya alat bukti elektronik tersebut harus dibuktikan validasinya dengan dilakukan digital forensik, mengingat alat bukti elektronik sangat mundah untuk diubah-ubah, direkayasa serta dimanipulasi.Kata kunci : Alat bukti elektronik, pembuktian, tindak pidana pornografi.ABSTRACT: This study aims to examine the strength of evidence of electronic evidence in the form of information or electronic documents in the crime of pornography and is associated with Pasal 184 ayat (1) KUHAP. This type of research used by the author in compiling this legal research is prescriptive and applied normative legal research. This research uses a case approach precisely called a case study with the sources of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies relating to the problems being investigated about criminal acts of pornography. The analysis of legal material uses the syllogical deductive method based on the mayor and minor premises that are interconnected and then drawn conclusions. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the electronic evidence in the form of information or electronic documents are extensions of the evidence available at Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Electronic evidence can also be free evidence that stands alone outside the KUHAP and in accordance with Undang Nomor 19 Tahun 2016 change over Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions.  But the validity of the electronic evidence must be proven valid by digital forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornofraphy.
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2107 K/Pid.Sus/2017) Septiana Putri, Annisa Novira; Yulianti, Sri Wahyuningsih
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.63933

Abstract

ABSTRAKS: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berdasar dissenting opinion telah sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP tentang pengambilan suara terbanyak sebagai suatu bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa.Kata Kunci: Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, Tindak Pidana KorupsiABSTRACT: The purpose of this study is to determine the defendant's exemption as the reason for the Public Prosecutor's corruption in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the reason for the appeal and the judgment of the judge severed the case of dissenting opinion pursuant to Article 182 Jo article 256 of Criminal Code Procedure. The method of research used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law clarifies that the defendant's exemption as a reason for the public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. Secondly, the judge's consideration in the dissenting of corruption-based criminal proceedings in accordance with Article 182 Jo article 256 Criminal Code Procedure about the most votes as a form of criminal proceedings to the defendant. Key words: Reason for the appeal, Judge’s Consideration, Dissenting Opinion, Corruption Crimes
Co-Authors Ardyati, Rizda Arifin Budhi Cahyono, Arifin Budhi Bintoro Adi Wicaksono, Bintoro Adi Cindy Adiastari, Cindy Dona Budi Kharisma, Dona Budi Enis Tristiana Harjono Harjono Indra Sukma Putra, Indra Sukma ITOK DWI KURNIAWAN Pratiwi, Feroca Mevihanna Noor Septiana Putri, Annisa Novira Septiningsih, Ismawati Soehartono Soehartono Yustiandar Prahani, Yustiandar zakki adlhiyati, zakki Zulfikar Suryo Waskito, Zulfikar Suryo