Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Adlhiyati, Zakki; Kurniawan, Itok Dwi; Soehartono, Soehartono; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.197 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532

Abstract

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Kurniawan, Itok Dwi; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039

Abstract

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.
PELAKSANAAN INOVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL SEBAGAI WUJUD TRANSFORMASI DIGITAL DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGANYAR Tristiana, Enis; Ardyati, Rizda; Yulianti, Sri Wahyuningsih
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 11: Nopember 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Identitas Kependudukan Digital atau yang biasa disebut dengan IKD merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan berkembangnya zaman yakni kemajuan teknologi informasi maka memungkinkan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan digital. Inovasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen yang membutuhkan data kependudukan dengan tidak perlu membawa bukti fisik tetapi hanya menunjukkan data tersebut melalui Smartphone Android. Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan hadirnya inovasi tersebut yang masih sangat tergolong baru. Maka, di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar sebagai Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki permasalahan yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mitra sasaran tentang adanya Inovasi “Identitas Kependudukan Digital” yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Evalusi, yaitu dengan memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan Tahapan pada hasil dari kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar diharapkan agar keberlanjutan program pengabdian ini terus membawa manfaat bagi masyarakat Desa Pojok, maka akan dipilih Kader Adminduk yaitu Perwakilan Karang Taruna di wilayah Desa Pojok yang memiliki pengetahuan yang baik. Kader Adminduk dipilih untuk memberi contoh kepada masyarakat lainnya agar senantiasa tertib admininstrasi kependudukan. Kader Adminduk juga bertujuan untuk mendampingi masyarakat dengan membantu menjawab persoalan kepengurusan admininstrasi kependudukan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta membagikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan.
PELAKSANAAN INOVASI PELITA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN CAKUPAN DOKUMEN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SRAGEN Ardyati, Rizda; Tristiana, Enis; Yulianti, Sri Wahyuningsih
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3: September-Desember 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i3.3630

Abstract

The Sragen Regency Population and Civil Registration Service has published an innovation related to recording Death Certificates, namely the Pelita Innovation or Direct Reporting of Death Issued Deed. Pelita's innovation is in collaboration with local villages/sub-districts. The service was carried out with the aim of introducing the presence of Pelita innovation, because the Death Certificate recording service in its implementation was still found to be lacking. Because the coverage of Death Certificates is still low. Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency. As a partner in this community service activity, there are problems, namely the lack of literacy in the target partner community regarding the Pelita Innovation issued by the Population and Civil Registration Service of Sragen Regency and the target partner community's low level of understanding regarding procedures for administering Death Certificates through Pelita Innovation. The activity was carried out in several stages, namely: 1) Preparation Stage, at this stage the service team made preparations, namely discussing and reviewing the problems that dominated the implementation of the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service. 2) Technical Stage, implementation of workshops related to the socialization of Pelita innovation. 3) Cumulative Stage, namely working together with the community to provide direction regarding Pelita innovation which aims to make it easier for the community to manage Death Certificate documents. As well as disseminating information through distributing leaflets and video appearances. Later, leaflets and videos will also be distributed to the community throughout Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency so that all people can know about the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service
Policy On Additional Criminal Regulation Of Chemical Castration As An Optimization Of The Protection Of Child Victims Of Sexual Crimes From The Perspective Of Pancasila Humanitarian Precepts Yulianti, Sri Wahyuningsih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4854

Abstract

The research was conducted to discuss government policies related to the additional criminal regulation of chemical castration in Indonesia and was also examined from the perspective of the Pancasila Humanitarian Precept by Soekarno. Research of this kind is known as normative legal research, and it holds that law is the universal and natural principle of truth and justice. Using literature review methods, this study tracks legal materials through a logical process of deduction based on a believed and self-proof normative premise. According to the study's findings, chemical castration is part of the government's strategy to combat sexual assault against children, as mandated by Law 17 of 2016. The use of chemical castration as a means of execution in Indonesia is still controversial, but it has been determined that this measure is necessary to both deter criminals and ensure victims receive justice. The conceptual underpinnings of chemical castration punishment in Indonesia can be found in the 2nd Precept of Pancasila, which contains a notion of humanity. With the passage of Law No. 17 of 2016, the government has taken steps to ensure that victims of sexual assault against children receive justice and protection under the law. Therefore.  To carry out chemical castration procedures in the future, standards and protocols will be required
Bonus Demografi Dalam Bayang-Bayang Pernikahan Anak: Penguatan Literasi Siswa Sma Al Islam 1 Surakarta Melalui Program Edukasi Ningsih, Yuliana Ristantya; Wicaksono, Muhammad Bagus Adi; Yulianti, Sri Wahyuningsih
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4299

Abstract

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi yang diharapkan mampu menjadi peluang mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045 dan pembangunan nasional. Namun, tingginya prevalensi pernikahan anak menjadi ancaman serius terhadap kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia dan keberhasilan memanfaatkan momentum tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Al Islam 1 Surakarta dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak dalam segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga ancaman bonus demografi. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi, penyusunan materi edukasi berupa video dan leaflet, sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi partisipasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis siswa tentang bahaya pernikahan anak, baik di level individu, keluarga, maupun bangsa. Siswa juga dapat mengaitkan fenomena pernikahan anak dengan isu kemiskinan, ketenagakerjaan, dan bencana demografi. Program edukasi terbukti efektif dalam membentuk kesadaran preventif di kalangan siswa remaja dan direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah lain untuk memperkuat pencegahan pernikahan anak.