zakki adlhiyati, zakki
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Adlhiyati, Zakki; Kurniawan, Itok Dwi; Soehartono, Soehartono; Harjono, Harjono; Yulianti, Sri Wahyuningsih; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.197 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532

Abstract

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PELANGGARAN HAK MEREK DULUX PENTALITE Auramahsa, Aisyah; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.96954

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa merek dalam Putusan 584K/Pdt.Sus-HKI/2021. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak merek “DULUX” dan “PENTALITE”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode silogisme deduktif berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukup Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Agung dalam mengadili sendiri sengketa ini mengabulkan tuntutan ganti rugi dengan pertimbangan bahwa Pemohon (dahulu Penggugat) telah mampu membuktikan pelanggaran hak merek “DULUX” dan “PENTALITE” oleh Termohon (dahulu Tergugat). Dalam pemenuhannya, Pertimbangan Hakim Agung juga telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis
Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum Adlhiyati, Zakki; Achmad, Achmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

Abstract

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court’s decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges’ rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of “Starbucks” and Pierre “Cardin”. This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges’ decisions and literature review. Therefore, knowing the judge’s rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff’s documented evidence was insufficient to establish the respondent’s bad faith, but the judge’s justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.