Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

P-Index

This Author published in this journals

All Journal REPERTORIUM PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law

Pranoto ,, Pranoto

Unknown Affiliation

Author-ID : 542169

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Pranoto; Salsabila, Sekar Salma
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing usingnormative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inaddition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of thelegitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai

KAJIAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI Chandraresmi, Harumi; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19346

AbstractThis article has a purpose to find out about against the law that is based on the contractual relationship. The method used in this article is legal prescriptive,with approach legislation, the sources of law material that is included in this article come from primary and secondary. From the result of this article, it is known that against the law that is based on the contractual relationship can be done if of the claim supports their actions against the law, namely the Act violations both the rights of others and the obligations of actors and contrary to morals or decency, accuracy, and prudence.Keywords : Contract, Breach of Contract, Tort lawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual dapat dilakukan selama masih ada gugatannya yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran Undang-Undang, baik melanggar hak orang lain maupun kewajiban pihak pelaku dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.Kata Kunci : Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Permatasari, Yuanita; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19384

AbstractThis article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.Keywords: international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration awardAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.Kata Kunci: putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi di PT. Bank Panin Surakarta) Kartika, Dheana; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purpose of this article is to find out the responsibility of the bank in the Safe Deposit Box lease agreement as well as whether there is an exoneration clause in the agreement. Safe Deposit Box is a storage box for specially designed items of steel material and placed in a sturdy and fire-proof place to keep the goods safe and provide a sense of security for the goods it stores. Generally the items stored in the Safe Deposit Box have a high material value and are very important for Safe Deposit Box customers. The objective of the community for storage is for the security of the possibilities of fire, theft, robbery and other matters that may threaten the security of documents or valuables they possess. Regarding the duty of the bank in providing Safe Deposit Box is stipulated in Act Number 10 of 1998 concerning Banking article 6 (item h) which contains about providing a place to store goods or securities.Keywords: Safe Deposit Box; Responsibility; Exoneration ClauseAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Safe Deposit Box adalah sebuah kotak penyimpanan untuk barang yang dirancang khusus dari bahan baja dan ditempatkan di tempat yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpannya. Umumnya barang yang tersimpan dalam Safe Deposit Box memiliki nilai material yang tinggi dan sangat penting bagi nasabah Safe Deposit Box. Tujuan masyarakat melakukan penyimpanan adalah demi keamanan dari kemungkinan-kemungkinan kebakaran, pencurian, perampokan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan dokumen atau barang berharga yang mereka miliki. Mengenai tugas bank dalam menyediakan Safe Deposit Box diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.Kata Kunci: Safe Deposit Box; Tanggung Jawab; Klausula Eksonerasi

ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA) Arum Savitry, Allysa; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe aims of writing this article is to analyze the decision of polygamy preceded by the underhand marriage or marriage of sirri, because the marriage of polygamy done sirri is still done in society. Sirri marriage is a marriage that is only valid according to religion (islam) but does not get legal protection from the State because it is not registered. Meanwhile, in case the husband will apply for permission to have more than one (polygamy) wife must obtain permission from the religious court. In this paper using normative juridical approach which is based on marriage law in Indonesia, namely Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Government Regulation Number 9 Year 1975 on Implementation of Law Number 1 Year 1974 about Marriage and also Compilation of Law Islam (KHI).Therefore, the Parliament together with the Government must immediately amend Law Number 1 Year 1974 about Marriage because it can not accommodate the aspect of marriage.Keywords: Marriage; Judge’s Decision; Polygamy; Marry Sirri.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan poligami yang didahului dengan pernikahan sirri, karena pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri masih dilakukan di dalam masyarakat.Pernikahan sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama (islam) tapi tidak mendapat perlindungan hukum dari Negara karena tidak dicatatkan. Sedangkan, dalam hal suami akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu, DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan; Putusan Hakim; Poligami; Nikah Sirri

EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Sekar Salma Salsabila; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing using normative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number 16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of the legitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of credit cards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money. Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai

Co-Authors ,, Asmarsha Qathrinada ,, Rida Halimah ,, Sekar Salma Salsabila Adi Sulistiyono ,, Adi Sulistiyono Anna Sari Dewi ,, Anna Sari Dewi Arum Savitry, Allysa Arum Savitry, Allysa Chandraresmi, Harumi Chandraresmi, Harumi Diana Tantri Cahyaningsih, ,, Diana Tantri Cahyaningsih, Dikta Angga Bhijana ,, Dikta Angga Bhijana Elza Sylvania Pittaloka ,, Elza Sylvania Pittaloka Kartika, Dheana Kartika, Dheana Monica Putri M.C. ,, Monica Putri M.C. Mutiara Nur Hanifa ,, Mutiara Nur Hanifa Najib Imanullah ,, Najib Imanullah Permatasari, Yuanita Permatasari, Yuanita Pratiwi, Astrian Endah Salsabila, Sekar Salma Salsabila, Sekar Salma Septina Ayu Handayani ,, Septina Ayu Handayani

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Privat Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Privat Law