Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Privat Law
Pranoto ,, Pranoto
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : PRIVAT LAW II

 1 
PENGAWASAN PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE PADA PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT CV. SELO PUTRO WONOGIRI PRA DAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Septina Ayu Handayani; ,, Pranoto; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV. Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) menghasilkan data primer dan data skunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya Undang-Undang Pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan. Pasca terbitnya Undang-Undang pemda, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan good mining practice.Kata Kunci: Penerapan, Pengawasan, good mining practice, pra dan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS ,, Mutiara Nur Hanifa; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objectives of this legal research issues concerning the factors used by the banks in providing loans with guarantee of commodity goods. The writing of this law is the legal research that is descriptive. Legal writing this using this type of approach to legislation. Types of data used are secondary data. In this study, data gathering technique used is to study library or study documents, data analysis technique used is explanatory research. Results of the study show that the commodity goods in a Fiduciary Guarantee legislation included in the fiduciary guarantee object, so in granting credit loans with guarantee of commodity items to watch out for with regard to the principle of prudence, the principle of trust, specified as a speciality, and the mechanism of granting credit focused on imposition and registration is warranties. Fiduciary guarantee in respect of the goods in the form of a number of commodity and its value can fluctuate, the bank as lender should provide oversight of actively and passively objects to the existence of the guarantee.Keywords: Credits, Guarantee, Commodity Goods. AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang digunakan oleh bank dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan jenis pendekatan undangundang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang komoditas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam objek jaminan fidusia, sehingga dalam pemberian pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dirinci sebagai syarat spesialitas, dan mekanisme pemberian kredit terfokus pada pembebanan dan pendaftaran jaminan. Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut.Kata kunci: Kredit, Jaminan, Barang Komoditas.
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG ,, Elza Sylvania Pittaloka; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine the conditions necessary to make grosse deed of acknowledgment of debt as well as to know the problems that arise in the implementation of grosse dees of acknowledgement of debt. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from the District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. The results of research and discussion is about the definition and the terms of use grosse deed of acknowledgement of debt, there are two conditions namely formal requirements and materiil requirements. The problems that arise in the implementation of the grosse deed of acknowledgement of debt is about substantive factor, the parties factor, and the non fulfillment of formal requirements and materiil requirements.Key Words: grosse deed, acknowledgement of debt, terms of use, problem AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat grosse akta pengakuan hutang serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatifdengan interaktif model. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pengertian dan syarat-syarat dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yaitu terdapat beberapa faktor baik dalam faktor substansi hukum, faktor pihak-pihak, dan faktor tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.Kata Kunci: grosse akta, pengakuan hutang, syarat, kendala
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) ,, Dikta Angga Bhijana; ,, Diana Tantri Cahyaningsih,; ,, pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Constitutional Courts decision would have brought a new paradigm in the system of civil law and family law in particular prevailing in Indonesia. Granting the judicial review set forth in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 with the pronunciation of the date February 17, 2012. However, the decision is a lot of controversy that raises the pros and cons. It became the subject of conversation after the Constitutional Court (MK) decided to children born outside marriage has a civil relationship with his father. Condition, the blood relationship can be proven based on science and technology or other evidence according to the law. Therefore in this paper on the implications of lifting the issue of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the division of inheritance for children outside of marriage. Results show that the discussion Kosntitusi Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has the legal implications of the provisions of the division of inheritance for children outside of marriage. Furthermore, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 also has implications for the division of the estate conducted by notaries. Many manyarakat and notary who still do not use this Constitutional Court decision on the division of inheritance.Key Words: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/ 2010, Inheritance, Children Outside of MarriageAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi ini tentu telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012. Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan ini di angkat permasalahan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga berimplikasi pada proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh notaris. Banyak manyarakat dan notaris yang masih belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk pembagian harta warisan.Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Warisan, Anak Luar Kawin
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) ,, Monica Putri M.C.; ,, Pranoto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study reviews the implementation of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 decision against children which born out of marriage in the controversy between Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald in South Jakarta District Court.This study aims to determine the status of civil and inheritance rights of a child from Jessica Iskandar with Ludwig Franz Willibald, according to the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 decision. This study uses normative legal research which is using legislation and approach conceptual approach. The results obtained from this study is that Constitutional Courts decision only grants a judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage with Act of 1945. Such decision to reject or not to grant the petition for judicial review (judicial) Article 2 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, associated children outside marriage in the case of Jessica Iskandar. This was due to the Constitutional Court decision did not explain about natural child specifically, so in the case of Jessica Iskandar’s decision that his child still obtain a civil status by the biological father through DNA testing and also have rights to inheritance from his father.The writing approach which is used in this legal writing (thesis) is the laws approach and conceptual approaches.Keywords: Decision of the Constitutional Court, Children Outside of Marriage, The Rights of The ChildAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam putusan sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertujuan untuk mengetahui status keperdataan dan hak waris anak dari Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsetual. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait anak diluar perkawinan dalam kasus Jessica Iskandar karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara spesifik tentang anak diluar perkawinan, sehingga dalam putusan kasus Jessica Iskandar anaknya tetap memperoleh status perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan juga memiliki hak waris dari ayahnya.Kata Kunci: Keputusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Perkawinan, Hak Anak
Co-Authors ,, Asmarsha Qathrinada ,, Rida Halimah ,, Sekar Salma Salsabila Adi Sulistiyono ,, Adi Sulistiyono Anna Sari Dewi ,, Anna Sari Dewi Arum Savitry, Allysa Arum Savitry, Allysa Chandraresmi, Harumi Chandraresmi, Harumi Diana Tantri Cahyaningsih, ,, Diana Tantri Cahyaningsih, Dikta Angga Bhijana ,, Dikta Angga Bhijana Elza Sylvania Pittaloka ,, Elza Sylvania Pittaloka Kartika, Dheana Kartika, Dheana Monica Putri M.C. ,, Monica Putri M.C. Mutiara Nur Hanifa ,, Mutiara Nur Hanifa Najib Imanullah ,, Najib Imanullah Permatasari, Yuanita Permatasari, Yuanita Pratiwi, Astrian Endah Salsabila, Sekar Salma Salsabila, Sekar Salma Septina Ayu Handayani ,, Septina Ayu Handayani