Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan “Blangkon Surjan Yogyakarta” Dengan Meningkatkan Kemitraan Efektifitas Strategi Mariana Rachmawati; Dede Sutisna; R. Adjeng Mariana F.; Suharno Pawirosumarto; Lilis Yuaningsih
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23428

Abstract

Melestarikan dan melestarikan budaya Jawa adalah tugas seluruh masyarakat Jawa sendiri maupun masyarakat yang tinggal di Jawa serta masyarakat dan semua pihak yang peduli terhadap budaya Jawa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) budaya yang dimiliki sangat kental dan masih terjaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Di DIY terdapat beberapa tradisi yang mencerminkan pelestarian budaya Jawa, salah satunya adalah tradisi Kamis Pahing. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah DIY, setiap siswa sekolah, perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Tingkat Kapanewon hingga Pemerintah Kabupaten mengenakan pakaian adat Gagrag Ngayogyakarta. Blangkon dipakai sebagai penutup kepala dan dipasangkan dengan pakaian adat. Untuk Yogyakarta, blangkon memiliki ciri khas mondholan di bagian belakang. Desa Beji di Sleman dikenal sebagai sentra pembuatan blangkon khas Yogyakarta. Banyak orang yang memesan untuk membuat blangkon di tempat ini mulai dari kalangan keraton, artis, politisi hingga konsumen dari luar negeri. Salah seorang perajin blangkon, Ibu Ari Link, yang memulai usaha blangkon pada tahun 1980, mengaku keahliannya dalam membuat blangkon diturunkan secara turun-temurun dari keluarganya. Di desanya dalam satu RT terdapat 20 pengrajin blangkon yang tergabung dalam paguyuban. Diakuinya pesanan blangkon cukup banyak dan terkadang kewalahan karena keterbatasan tenaga.serta kurangnya informasi dan pengetahuan strategi Kemitraan dan strategi pemasaran, Saat seorang pengusaha khususnya para UMKM ingin memasarkan produknya di pasar ekspor atau pasar global, mereka harus mengetahui cara agar produk memasuki pasar ekspor.
KODE ETIK BIROKRAT Lilis Yuaningsih; Anastasya Puspa Rahayu; Bagas Muhajir Suangsa; Ahmad Buhor
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.60

Abstract

AbstrakBirokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat dan seringkali dilihat dari dua sudut yaitu sisi baik dan buruknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menggali informasi tentang kode etik birokrat di Indonesia. Karena selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi pula sering disebut sebagai sistem yang mengakibatkan jalannya pemerintahan serta layanan publik tersendat dan bertele-tele. Sebab itulah kode etik birokrat dibutuhkan dalam administrasi public dan perlu ditinjau kembali. Karena dalam hal ini etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data (Observasi, wawancara, dan kepustakaan) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya. Sehingga pembahasan mendasar dalam hal ini adalah tentang etika pada birokrat. Dari hasil penelitian ini kami menyimpulkan bahwa kode etik birokrat sangat penting dan menentukan kualitas dalam suatu organisasi dan pelayanan publik. Kemudian kode etik bagi birokrat masih perlu tambahan berupa kode etik yg berlaku bagi semua birokrat atau aturan menyeluruh, kode etik yg lebih jelas merinci kepada perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan misalnya dalam hal konflik kepentingan, pemisahan antara hak milik peribadi dan publik, pelaksanaan tugas secara amanah, dan standar kinerja yg jelas. Kata Kunci: Birokrasi, Birokrat, Etika, Kode Etik, Pelayanan Publik. AbstractBureaucracy has a very important role in society and is often seen from two angles, namelythe good and the bad side. In addition to being needed to carry out daily government affairs, thebureaucracy is also often referred to as a system that causes the running of government and publicservices to stagnate and ramble. That's why a code of ethics for bureaucrats is needed in publicadministration. Because in this case ethics is one of the most decisive factors and a measure ofthe satisfaction of the public being served as well as a measure of the success of public serviceorganizations. In this research, we use the library research method. So the basic discussion in thiscase is about ethics in bureaucrats. Keywords: Bureaucracy, Bureaucrats, Ethics, Code of Ethics, Public Service.
ANALISIS PELAYANAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KOTA BANDUNG Lilis Yuaningsih; Intan Lestari; Mia Armiati; Mita Fatari Ramadhani; Mochammad Rizal Zulham
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.78

Abstract

Abstrak Saat ini kualitas pelayanan menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi untuk itu pemerintah berperan sebagai penyedia jasa untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan masyarakat. Kantor imigrasi 1 kota Bandung adalah salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan yang berkaitan dengan keimigrasian dan salah satu pelayanan yang menjadi sorotan yaitu pembuatan paspor karena dalam proses pembuatannya masih belum optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui masalah pelayanan di kantor imigrasi kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian, ditemukan hasil bahwa kelima dimensi tersebut sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu adanya peningkatan peningkatan pada setiap dimensinya seperti pada dimensi tangibles yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi onlinenya, dimensi responsiveness yang diharapkan dapat mengembangkan sistemnya serta dimensi emphathy yang diharapkan agar lebih ditingkatkan lagi kualitas SDMnya. Abstract Currently, the quality of service is a problem that occurs quite often, for the government acts as a service provider to meet the wishes and needs of the community. Immigration office 1 Bandung is one of the government agencies engaged in services related to immigration and one of the services that are in the spotlight is making passports because the manufacturing process is still not optimal. The purpose of this research is to find out service problems at the immigration office in the city of Bandung. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Based on the research, it was found that the five dimensions have been running well, it's just that there needs to be an increase in each dimension such as the tangibles dimension which is expected to improve the quality of the online application, the responsiveness dimension which is expected to develop the system and the empathy dimension which is expected to be further improved. the quality of human resources.