Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Empowerment Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
La Ode Ismail
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BIDANG ELEKTRONIK PADA KANTOR BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) La Ode Ismail
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.927 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i2.7

Abstract

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diajukan melalui proses litigasi maupun non litigasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial di Indonesia dan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK merupakan lembaga quasi yudisial yang keberadaan berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. BPSK sebagai lembaga quasi yudisial berperan dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan serta menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan dalam UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para pihak yang tidak sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaiakan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan, SDM, dan rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen.
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM La Ode Ismail
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.44

Abstract

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepadaahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak,Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutamahal kewarisan, Sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, seta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian.
Training on making Pidada syrup and jam for the people of Roda Village, South Konawe Agusrinal Agusrinal; Ismi Fadjriah Hamzah; Samsi Burhan; Armadi Chairunnas; Aqmal Khaery; Wandy Murti Prasetya; La Ode Ismail; Syahruddin Syahruddin; Habil Hamid; Murni Murni
Community Empowerment Vol 8 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.8001

Abstract

Roda Village, which is located on the coast of Moramo Bay, has a fairly extensive mangrove area, most of which have been converted into shrimp and milkfish ponds. Converting mangrove land into ponds is quite dangerous if not balanced with land restoration efforts. One type of mangrove that is abundant on the coast of Roda Village is pidada (Sonneratia caseolaris). This activity aims to provide education to the public about the role and utilization of mangrove plants and processing pidada fruit into syrup and jam so that it can become an alternative livelihood. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach to involve the active role of the community in implementing the activity. The result of this activity is that the people of Roda Village can understand the role and utilization of mangrove plants. In addition, the people of Roda Village can process Pidada fruit into syrup and jam.
Co-Authors Agusrinal Agusrinal Aqmal Khaery Armadi Chairunnas Habil Hamid Murni Murni Samsi Burhan Syahruddin Syahruddin Tamaulina Br Sembiring Wandy Murti Prasetya