Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

SINERGI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 156 AYAT 2 DAN HUKUM ISLAM Nurhayati, Siti; Syamsul, E. Mulya; Rusmiyati, Kurnia
Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : STIBANKS Al Ma'soem Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32483/maps.v3i1.33

Abstract

Various conflicts between workers and employers always occur. Besides the issue of wage rates, and other related problems. Termination of employment is a latent conflict in the interaction between workers / employers allegedly trying to reduce severance pay, retirement fees, compensation payments, and costs as compensation for layoffs. So that the problem arises in this study about the Synergy of Law No. 13 of 2003 Article 156 Paragraph 2and Islamic Law. With the aim of understanding how the purpose and objectives of the Manpower Act Article 156 Paragraph 2 is reviewed from Islamic Law. The methodology used in this study is a descriptive method with a qualitative approach to the description of severance. And the results of research on the Synergy of Labor Law Article 156 Paragraph 2, is one of the severance pay in Article 156 Paragraph 2 based on the achievement of tenure and the amount of salary / wages. The lowest value for tenure less than one (1) year is one (1) wage month, while the lowest value for tenure more than eight (8) years is nine (9) wage months. And the provision of severance pay is made when the employee stops working. The view of Islamic law on the obligation to pay severance pay as compensation for layoffs is a mandatory law, as Islam requires the strengthening of contractual agreements for work to ensure the rights and upholding of justice among all people, and Islam also considers that the contract is carried out in accordance with the rules that have been stipulated and agreed.
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN PENINGKATAN EKONOMI DENGAN MENINGKATKAN WAWASAN PELAKU UMKM Rajip Rusdiyanto; Dadang Sudirno; Kurnia Rusmiyati
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.34 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i1.1632

Abstract

Dampak pandemi covid-19 menjadi ancaman bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi merupakan jantung dari sebuah ekosistem. Melalu kegiatan sosialisasi seminar tentang protokol kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, menjadi upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung program pemerintah. Upaya yang sudah dilakukan adalah mendorong masyarkat untuk mengikuti program vaksinasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan penyebaran covid-19 melalui patuhi protokol kesehatan. Kegiatan peningkatan ekonomi yaitu memberikan wawasan tentang bagaimana memaksimalkan UMKM untuk lebih kreatif dan berinovasi serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Melalui pembuatan packaging serta pembuatan media sosial dan web desa, diharapkan perekonomian masyarakat akan kembali meningkat.
SINERGI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 156 AYAT 2 DAN HUKUM ISLAM Siti Nurhayati; E. Mulya Syamsul; Kurnia Rusmiyati
Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Masoem University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32627/maps.v3i1.138

Abstract

Various conflicts between workers and employers always occur. Besides the issue of wage rates, and other related problems. Termination of employment is a latent conflict in the interaction between workers / employers allegedly trying to reduce severance pay, retirement fees, compensation payments, and costs as compensation for layoffs. So that the problem arises in this study about the Synergy of Law No. 13 of 2003 Article 156 Paragraph 2and Islamic Law. With the aim of understanding how the purpose and objectives of the Manpower Act Article 156 Paragraph 2 is reviewed from Islamic Law. The methodology used in this study is a descriptive method with a qualitative approach to the description of severance. And the results of research on the Synergy of Labor Law Article 156 Paragraph 2, is one of the severance pay in Article 156 Paragraph 2 based on the achievement of tenure and the amount of salary / wages. The lowest value for tenure less than one (1) year is one (1) wage month, while the lowest value for tenure more than eight (8) years is nine (9) wage months. And the provision of severance pay is made when the employee stops working. The view of Islamic law on the obligation to pay severance pay as compensation for layoffs is a mandatory law, as Islam requires the strengthening of contractual agreements for work to ensure the rights and upholding of justice among all people, and Islam also considers that the contract is carried out in accordance with the rules that have been stipulated and agreed.
Investasi Online dalam Perspektif Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris Kurnia Rusmiyati; E Mulya Syamsul
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v6i2.8397

Abstract

Pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai investasi online dari persfektif Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap invetasi online yang sekarang marak dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana solusi dan cara aman berinvestasi secara Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan teoritis dan empiris yang mana pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi serta pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret mengenai investasi online. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegitan usahanya yang mengandung unsur haram, gharār, maysīr, ribā, tadlīs, talaqqī al-rukbān, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat and ẓulm. Dalam investasi, terdapat aturan syariah mengenai akad apa saja yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi.
PENGARUH PENGETAHUAN RIBA DAN KEBUTUHAN MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MAJALENGKA) Fikri Haikal Nur Habibi; Ayu Gumilang Lestari; Kurnia Rusmiyati
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 11 No. 02 (2025): JIEI : Vol. 11, No. 02, 2025
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan riba dan kebutuhan mahasiswa terhadap keputusan menggunakan pinjaman online di kalangan mahasiswa Universitas Majalengka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dari populasi Mahasiswa Universitas Majalengka yang menggunakan pinjaman online, Berdasarkan analisis regresi linier berganda terhadap 102 responden, ditemukan bahwa secara simultan, pengetahuan riba dan kebutuhan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan pinjaman online, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 76,3%. Namun secara parsial, hanya variabel kebutuhan mahasiswa yang menunjukkan pengaruh signifikan dan sangat kuat (β = 0,864, sig = 0,000), sedangkan pengetahuan riba tidak berpengaruh signifikan (β = 0,078, sig = 0,115). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian mahasiswa menyadari larangan riba, faktor kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan dan gaya hidup lebih dominan dalam memengaruhi keputusan finansial mereka. Hasil ini menegaskan pentingnya literasi keuangan berbasis syariah agar mahasiswa dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari jerat utang riba.
Analysis Of Riba in Household Consumer Debt Among The Community Of Sindanghaji Village lestari, Ayu Gumilang; Rendy Muhammad Susilo, Aa; Reza Abdul Aziz, Faisal; Rahayu , Sinta; Magfirah , Siti; Rusmiyati, Kurnia
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v7i1.11137

Abstract

This study explores the impact of consumptive debt practices involving usury (riba) in the community of Sindanghaji Village, Majalengka Regency, Indonesia. Amidst rapid economic growth and increasing inequality, rural communities face difficulties in meeting their basic needs, leading them to resort to borrowing from financial institutions such as "Bank Keliling" or "KOSIPA." These loans often come with high interest rates, which contravene Sharia principles prohibiting usury. Employing a qualitative method with a case study approach, this research analyzes community perceptions of usury and consumptive debt. The findings indicate that while these loans assist in meeting consumptive needs, they also risk exacerbating debt burdens and triggering social issues such as fraud and violence. The study underscores the necessity for financial alternatives aligned with Sharia principles and improved financial planning strategies to enhance community welfare.
Review of the Halal Product Guarantee Act Towards the Implementation of Halal Product Legality Registration in Indonesia Rusmiyati , Kurnia; Syamsul , Mulya; Gumilang Lestari, Ayu
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v7i2.12982

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the review of the Halal Product Guarantee Act describes the registration of halal certification products and the obstacles to its implementation based on existing facts. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Guarantee must be intervened by the government in order to maintain the interests of maslahah, especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required as a facilitator, regulator and supervisor.
Perbankan Syariah; Restrukturisasi Utang; Kepatuhan Syariah; Fikih Muamalah Syhabudin, Abu; Dedi, Dedi; Kurnia Rusmiyati; Jaelani, Alan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6227

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of debt restructuring in syariah banking by exploring three key perspectives i.e., institutional policy, customer perception, and Islamic legal scholarship. Using BJB Syariah Majalengka as a case study, the research investigates how the bank’s restructuring mechanisms align with Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 and principles of Fiqh Muamalah. The study employs a qualitative approach, combining document analysis, in-depth interviews with bank officials and fiqh scholars, and structured questionnaires distributed to customers who have undergone restructuring. The findings reveal that BJB Syariah has implemented debt restructuring through rescheduling, restructuring, and reconditioning while maintaining the syariah-compliant framework. From the customers’ perspective, debt restructuring is perceived as a supportive solution during financial hardship, yet knowledge gaps about their rights and obligations persist. Meanwhile, fiqh scholars emphasize that the legitimacy of restructuring hinges on justice, transparency, and the avoidance of prohibited elements such as riba, gharar, and unjust enrichment (dzulm). This triangular perspective highlights the need for stronger integration between policy, customer literacy, and shariah oversight.