Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REKONSILIASI PENAMBANGAN ANTARA RENCANA PENAMBANGAN BULANAN DENGAN REALISASI DI TAMBANG SWAKELOLA B2 PT. BUKIT ASAM (PERSERO), TBK musmualim, musmualim; Ibrahim, Eddy; suwardi, fuad rusydi
Jurnal Ilmu Teknik Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Teknik
Publisher : Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kegiatan penambangan sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan kondisi aktual dilapangan, ketidaksesuaian ini ditemukan setelah dilakukan rekonsiliasi di akhir progress (bulan). Penggunaansoftware sangat membantu dalam melakukan perencanaan penambangan. Namun, dalam kesempatan ini jugadigunakan untuk merekonsiliasi antara rencana penambangan dengan kondisi actual. Ketidaksesuaian yang seringterjadi mencakup overcut (kelebihan penggalian berdasarkan RL), undercut (kekurangan penggalian), overstripping(pengupasan melebihi target posisi yang ditentukan). Jika tidak diidentifikasi secara dini, ketidaksesuaianini dapat terjadi berulang dan berlanjut setiap bulan, dan akan berpotensi menyebabkan kerugian terhadapperusahaan. Untuk mengetahui mengapa dan dimana saja ketidaksesuaian itu terjadi maka diperlukan rekonsiliasipenambangan. Analisis rekonsiliasi dilakukan menggunakan data pada bulan Juli 2014. Ketercapaian actual progressbulan Juli 2014 adalah 76,33% untuk tanah penutup dan 101,04% untuk batubara. Hasil analisis didapatkan bahwapenggalian sesuai dengan rencana (In Mine Plan Design) adalah 60,43% untuk tanah penutup dan 83,42% untukbatubara. Dengan kelebihan penggalian (overcut) 11,95% untuk tanah penutup dan untuk batubara adalah17,44%.Penggalian diluar batas rencana penambangan (over-stripping) 8,66% untuk tanah penutup. Sedangkan untuk materialyang belum terselesaikan (undercut) adalah 39,57% untuk tanah penutup dan 16,58% untuk batubara. Factorpenyebab ketidaksesuaian antara rencana penambangan dengan realisasi disebabkan oleh factor kinerja alat gali muat(overburden) yang digunakan tidak optimal karena banyaknya waktu effektif yang hilang dan factor pengawasan akibatsering hilangnya patok-patok elevasi. Ketidaktercapaian rencana penambangan berdampak pada stripping ratio sisapenggalian tahun 2014. Hal ini terlihat pada meningkatnya stripping ratio pada sisa penambangan 2014 dari rencanaawal 1:4,22 naik menjadi 1:6,39. Hal ini dikarenakan material yang tidak selesai penggaliannya terakumulasi padabulan selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian rencana penambangan denganpenjadwalan ulang penggunaan alat gali muat (excavator backhoe) dan meningkatkan pengawasan.
Legal Protection for Consumers in Transations E-Commerce by Era Digital Musmualim, Musmualim; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 12 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i12.33413

Abstract

The rapid development of information and communication technology (ICT) has brought significant changes in various aspects of life, including in the world of commerce in the form of e-commerce. Although e-commerce offers many conveniences and advantages, it also presents multiple risks and potential law violations for consumers. This study aims to analyze the legal framework that regulates consumer protection in e-commerce transac-tions in Indonesia. This research uses a normative juridical method. The data was collect-ed through a literature review of legal literature, laws and regulations related to e-commerce, and recent research reports highlighting consumer protection issues. The data collected will be analyzed qualitatively. The results of the study show that legal protection for consumers in e-commerce transactions in the digital era is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumer protection includes effective dispute resolution mechanisms, such as mediation or arbitration, as well as legal procedures if necessary. This aims to ensure that consumers have fair and fast access to resolving is-sues with manufacturers or service providers. Efforts to strengthen legal protection for consumers need to be carried out on an ongoing basis by various parties, including the government, business actors, and the community.