Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum LamLaj
Annalisa Y, Annalisa
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN THRIFTING FASHION IMPOR DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN Sulistyaningrum, Helena Primadianti; Afrilia, Dian; Y, Annalisa; Murty, Theta; Zulaikha, Almira Novia
CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.2.229-244

Abstract

Perdagangan Indonesia semakin maju, berbagai peluang bisnis menjadikan pelaku usaha semakin banyak menjalankan aktivitas dagang yang mendatangkan banyak keuntungan, seperti halnya penjualan thrifting fashion impor (jual beli pakaian bekas). Semakin berkembangnya Bisnis Thrifting Fashion impor ini dianggap mematikan industry local dalam negeri di Indonesia. Tujuan penelitian ini menelaah problematika hukum apa yang terjadi sehingga penjualan thrifting fashion impor ini semakin berkembang walaupun sudah ada peraturan terkait Larangan Impor Pakaian Bekas. Sejauhmana kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penjualan thrifting fashion impor ini dalam kaitan mewujudkan kesejahteran masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur impor pakaian bekas ini telah diatur dengan tegas. Namun setelah dikaji, ada peraturan yang saling bertentangan yang membuat celah untyk dapat menyimpangi peraturan yang lainnya khususnya terhadap impor pakaian bekas ini. Kepastian hukum akan peraturan yang ada sebenarnya sudah cukup dilakukan, namun yang terpenting adalah sinkronisasi peraturan-peraturan yang ada dilapangan yang dapat menindaklanjuti berkembanganya penjualan Thrifting Fashion impor ini yang mungkin dapat memberikan dampak negative bagi masyarakat sebagai konsumen.
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Azzanira, Azzanira; Y, Annalisa; Syaifuddin, Muhammad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.68

Abstract

Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun bersifat final tetapi masih dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Maupun Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makna teleologis Pasal 60 UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan putusan arbitrase yang sifatnya final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya upaya permohonan pembatalan di kemudian hari. Sementara itu Pasal 70 memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri maupun ke Mahkamah Agung. Meskipun putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan, hal ini tidak menghilangkan sifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap terhadap putusan arbitrase, tetapi belum final karena masih dapat diajukan permohonan pembatalan. Kesimpulan, pengaturan hukum arbitrase yang seharusnya sesuai dengan tujuan dan fungsi dasar hukum yaitu putusan arbitrase yang menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, dan tujuan arbitrase menciptakan prinsip benefit solution akan tercapai dengan baik. Sehingga, UU No 30 Tahun 1999 dapat diterapkan, dengan harapan tidak ada permohonan pembatalan putusan arbitrase di masa yang akan datang.
The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court Turatmiyah, Sri; Emirzon, Joni; Y, Annalisa; binti Md Mohtar, Haniyatul Husna
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1232

Abstract

Abstract: This article examines the ineffective of the mediation process in divorce disputes at the Palembang Religious Court during the period from 2020 to 2022. Data was collected through observations, documentation, and interviews with litigants and judges involved in divorce cases at the Palembang Religious Court. Relying on the legal effectiveness theory, the study found that over a span of three years (2020, 2021, and 2022), the Palembang Religious Court successfully mediated only 33 divorce disputes (0.45%) out of a total of 7,338 cases. This indicates that mediation of divorce disputes at the court has not been effectively implemented. The article also reveals several factors contributing to this ineffectiveness, including (1) the complex background and reasons for the parties involved in the disputes, (2) an imbalance between the number of mediator judges and the number of cases brought to the court, (3) a lack of good faith on the part of the parties to engage in the mediation process, (4) inadequate resources and facilities, and (5) a low legal culture and poor legal awareness among the litigants. These findings reinforce the results of previous research on the ineffectiveness of mediation in divorce lawsuits in various courts across Indonesia.Abstrak: Artikel ini mengkaji problem tidak efektifnya proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang selama rentang waktu 2020 hingga 2022. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah narasumber, baik yang berperkara maupun yang menangani perkara perceraian di Pengadian Agama Palembang. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2020, 2021 dan 2022), Pengadilan Agama Palembang hanya berhasil memediasi 33 sengketa perceraian (0.45%) dari total 7.338 sengekta perceraian. Hal ini membuktikan bahwa mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang belum berjalan secara efektif. Artikel ini juga menemukan bahwa penyebab tidak efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang, yakni (1) kompleksnya latar belakang alasan para pihak yang bersengketa atau mengajukan perceraian, (2) tidak berimbangnya rasio jumlah hakim mediator dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, (3) tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi, (4) sarana dan fasilitas yang tidak memadai, dan (5) budaya hukum yang rendah dan minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan para pihak yang bersengketa. Temuan ini menguatkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang tidak efektifnya mediasi dalam sengketa perceraian di berbagai Pengadilan di Indoensia. Keywords: The effectiveness of mediation; divorce disputes; the Palembang Religious Court 
Co-Authors Afrilia, Dian Azzanira, Azzanira binti Md Mohtar, Haniyatul Husna Elmadiantini, Elmadiantini Joni Emirzon Muhammad Syaifuddin Murty, Theta Sri Turatmiyah Sulistyaningrum, Helena Primadianti Zulaikha, Almira Novia