Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Junaidi Abdullah Ingratubun
Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAH MELALUI NON LITIGASI Renyaan, Wilhelmus; Ingratubun, Junaidi Abdullah; Kliwon
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.47

Abstract

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan nya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Perspektif Dari Undang-Undang 21 Tahun 2007 Ingratubun, Junaidi Abdullah; Ingratubun, Fitriyah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41913

Abstract

Tujuan riset berikut ialah guna mengidentifikasi dan memahami perlindungan hukum pada anak korban perdagangan prespektif dari UU No.21/2007 mengenai pemberantasan delik perdagangan orang dan juga guna memahami factor-faktor apa yang mempengaruhi perdagangan terhadap anak. Riset berikut memakai metode studi hukum yuridis normatif melalui pendekatan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi norma, asas, keputusan pengadilan, aturan hukum, doktrin dan perjanjian. Temuan riset memaparkan bahwasanya kejahatan perdagangan anak biasanya sering dijalankan oleh pelaku yang merekrut anak di bawah umur dengan harapan mendapat bayaran tinggi untuk dijadikan korban perdagangan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan dijalankannya kejahatan perdagangan anak biasanyanya ialah aspek ekonomi yang rendah, seringkali disertai dengan prospek pekerjaan guna menunjang penghidupan.
RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Maswandi, Maswandi; Ingratubun, Fitriyah; Ingratubun, Junaidi Abdullah
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.187-196

Abstract

The aim of this research is to understand and evaluate restorative justice formulation policies in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The judicial normative method is employed in this research approach. It can be concluded that in order to achieve restorative justice for every child, to create a balance between the interests of the perpetrator and the victim, and to also pay attention to the impact settlement of criminal cases so that they can live, grow, and develop, it is necessary to pay attention to how these provisions can be implemented in society, not just in the formulation of all laws and regulations.
Formulation Of Criminal Sanctions Policy Against Drug Crimes At Jayapura Resort Police Muhammad Topan Syah; Junaidi Abdullah Ingratubun
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5780

Abstract

This study aims to determine the application of sanctions against perpetrators of narcotics crimes and what factors hinder law enforcement officers in the context of overcoming narcotics crimes in the jurisdiction of the Jayapura Police. The type of research used is the socio-juridical approach method, namely in addition to studying the law theoretically and normatively in the form of analyzing various laws and regulations, books and articles that have a correlation and are relevant to the problems studied, it will also study the law in its implementation with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that the formulation of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in positive law is contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the context of eradicating narcotics crimes regulated in Article 111 - Article 148 and the inhibiting factors of the police in preventing the eradication and handling of narcotics crimes are due to the lack of awareness of the general public about their role in efforts to prevent and eradicate drug abuse, the lack of involvement of elements of society that are actually very strategic, effective and efficient for preventive efforts such as religious leaders, counseling that has been carried out so far in the community, especially teenagers, is lacking, paying attention to the conditions of the targets, drug prevention and rehabilitation programs have not reached rural areas. Therefore, it is necessary to revise the articles in Law Number 35 of 2009 which have legal weaknesses and complicate the law enforcement process; and it is necessary to prepare Indonesian legal instruments that can prevent the entry of organized crime such as narcotics, especially in terms of accommodating modern technology that can be used as a mode of crime.
Co-Authors Ingratubun, Fitriyah Kliwon Maswandi Muhammad Topan Syah Renyaan, Wilhelmus