Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Syura: Journal of Law
Triana Dewi Seroja
Universitas Internasional Batam
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Winsherly Tan; Triana Dewi Seroja; Inggrid Rosemary Santoso; Adiyanto Adiyanto; Baiq Shefania Adristy; Michelle Lee; Vinny Aprilia
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.6972

Abstract

Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah banyak sekali terjadi belakangan ini. Banyak sekali faktor yang kerap kali menjadi objek pelecehan seksual dan kebanyakan remaja tidak berani berbicara dan takut untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Maka untuk itu, kami bersama mitra kami, yaitu Ibu Siska Sukmawati melaksanakan kegiatan ‘’Penyuluhan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah’’ ini yang menargetkan kepada 100 siswa/i SMKS Multistudi High School dengan tujuan memberikan ilmu dan wawasan mengenai pelecehan seksual kepada siswa/i agar mereka memahami akan pentingnya untuk mencegah pelecehan seksual dan agar siswa/i tersebut tidak takut untuk melaporkan kejadian-kejadian pelecehan seksual yang pernah terjadi kepada mereka serta menyediakan ruang konsultasi untuk para siswa/i yang ingin speak up tentang masalah yang mereka alami. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan teknik analisis deskriptif.
Perancangan Video Edukasi dan Penyuluhan Terkait Integritas dan Gerakan Anti Korupsi di Sekolah Kasih Maitreya Selatpanjang Augustino Sanduo; Delvin Lim; Melvin Winata; Vennes Owen; Riswanto Riswanto; Triana Dewi Seroja; Winsherly Tan
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.6913

Abstract

Korupsi adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang tentunya sangat merugikan. faktanya berdasarkan data dari lapangan, korupsi bukan hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah namun juga dilakukan oleh kalangan masyarakat, termasuk siswa/i pada sekolah yang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu pendidikan dan pengetahuan mengenai antikorupsi harus ditanamkan sejak masa pertumbuhan seorang anak, yaitu di bangku sekolah. Penulis merancang sebuah video edukasi dalam bentuk animasi 2 dimensi dan juga melakukan pemaparan terkait pentingnya pendidikan gerakan antikorupsi serta mengadakan kuis yang berdasarkan pada video. Video dibuat dengan Animaker, video yang dihasilkan memiliki durasi 7 menit dan dipertontonkan pada saat proses penyuluhan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini penulis bertujuan agar dapat menambah ilmu dan juga kewaspadaan siswa/i mengenai bahayanya korupsi.
Dinamika Konflik dan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Kuliner Desy Crisyanti; Nurlaily Nurlaily; Triana Dewi Seroja
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 1: April - September 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i1.260

Abstract

This research examines the dynamics of conflict and dispute resolution in culinary business partnership agreements in Batam. This study combines normative and empirical research methods. Primary data collection was done through direct interviews with informants, while secondary data were obtained through a literature review of legal materials. Subsequently, the collected data were analyzed qualitatively to describe the problem and address the research purposes. The results show that the parties still commit breaches of contract within culinary business partnership agreements in Batam. For instance, in the steak franchise partnership case, the receiving partner unilaterally breached the contract with the providing partner by purchasing some of the raw materials from traditional markets. Dispute resolution in culinary business partnership agreements can occur through court and out-of-court proceedings. The T-brand cake business case is an example of dispute resolution at all court levels. Meanwhile, alternative dispute resolution is a method of resolving disputes outside the court proceedings, encompassing various methods such as negotiation, mediation, arbitration, and conciliation. Therefore, it is recommended that the involved parties in culinary business partnership agreements enhance their understanding of dispute resolution methods. Moreover, business actors must ensure they comprehend and comply with the legal provisions in their partnership agreements. In this regard, the government and business associations should play an active role in providing information and training related to dispute resolution and valid partnership agreements, as well as ensuring that fair business policies and practices are implemented in the culinary business sector in Batam.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BEKERJA SAMA DENGAN POLDA KEPULAUAN RIAU Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang; Triana Dewi Seroja; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/madani.v2i1.7443

Abstract

Penegakan HAM telah berkembang pesat pada abad ke-21 ini, namun dalam perjalanannya masih menyisakan banyak perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Stigma seksualitas perempuan yang masih kuat berakar dalam budaya masyarakat global pada akhirnya menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya. Terlebih lagi ketika masyarakat maupun aparat penegak hukum menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kesadaran hukum tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kampung Pasir Merah, Kota Batam, dalam rangka pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengingat bahwa darurat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi, namun terkadang korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak yang berwajib dan memilih untuk diam, terlebih lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal sehingga hal tersebut menambah trauma yang dialami oleh para korban. Pelaksanaan pengabdian ini juga dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual masih rendah, khususnya perempuan dan anak yang rentan tertimpa kekerasan seksual. Sebagian besar kekerasan seksual masih dilakukan oleh keluarga terdekat sehingga hal tersebut masih menjadi pemakluman dan faktor pemicu tindak pidana kekerasan seksual.
Legal Certainty In Customs Law Enforcement Against Illegal Exports: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia Revo Garindra Herta Ananda; Febri Jaya; Triana Dewi Seroja
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i2.518

Abstract

Illegal exports pose a serious challenge to developing countries, including Indonesia and Malaysia, which have high natural resource wealth but are vulnerable to smuggling and illicit trade practices. This study aims to analyze and compare the policies and practices to counter illegal exports implemented by the two countries. This research uses a qualitative approach with literature study methods and policy analysis. The results of the study show that Indonesia and Malaysia have differences in legal frameworks, institutions, and law enforcement strategies. Indonesia tends to adopt a repressive approach with a focus on border surveillance and increased legal sanctions, while Malaysia emphasizes more cross-sector collaboration and the use of technology in tracking export goods. Although both face similar challenges, such as weak interagency coordination and corruption, the best practices of each country can serve as a reference in formulating more effective regional policies. This study recommends that to reduce illegal exports, the need to equalize the standards of export documents between Indonesia and Malaysia accompanied by an active role of joint patrols that are more intensive than just MoUs on paper, and to improve the legality of border markets so that the local economy runs legally. [Ekspor ilegal merupakan tantangan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah tetapi rentan terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan serta praktik penanggulangan ekspor ilegal yang diterapkan oleh kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam kerangka hukum, kelembagaan, serta strategi penegakan hukum. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan represif dengan fokus pada pengawasan perbatasan dan peningkatan sanksi hukum, sedangkan Malaysia lebih menekankan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pelacakan barang ekspor. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan praktik korupsi, praktik-praktik terbaik (best practices) yang diterapkan masing-masing negara dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan regional yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi standar dokumen ekspor antara Indonesia dan Malaysia, yang disertai dengan peran aktif patroli bersama yang lebih intensif dan tidak hanya terbatas pada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) semata. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan legalitas pasar perbatasan agar aktivitas perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.]
Mens Rea in Anti-Corruption Law: Challenges and Approaches in Regional Legal Frameworks Triana Dewi Seroja; Emiliya Febriyani; Vicko Taniady; Febri Jaya; Antony Antony
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.864

Abstract

This study examines the implications of mens rea in anti-corruption laws across Indonesia, Thailand, and the Philippines, focusing on the philosophical basis behind corruption as a breach of the social contract. The objective is to assess how the mens rea concept in these countries' legal frameworks impacts the effectiveness of anti-corruption enforcement. Through normative legal research, the study analyzes key legal norms, particularly focusing on inconsistencies in mens rea provisions that may hinder the full potential of anti-corruption laws. The findings reveal that while Indonesia’s framework incorporates severe penalties and reverse burden of proof, its inconsistency in defining corrupt intent weakens its deterrence power. Thailand’s legal framework, although more consistent, lacks provisions for willful blindness, while the Philippines suffers from fragmented laws and ambiguous mens rea standards. The study highlights the need for a more coherent mens rea framework to strengthen anti-corruption enforcement and align legal systems with public expectations for government integrity and accountability.
Co-Authors Adiyanto Adiyanto Antony Antony Augustino Sanduo Baiq Shefania Adristy Delvin Lim Desy Crisyanti Febriyani, Emiliya FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Inggrid Rosemary Santoso Jaya, Febri Melvin Winata Michelle Lee Nurlaily Nurlaily Revo Garindra Herta Ananda Rina Shahriyani Shahrullah Riswanto Riswanto Situmeang, Ampuan Tan, Winsherly Vennes Owen Vicko Taniady Vinny Aprilia