Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Muhammad Akil
Universitas Muslim Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Hukum Islam Muhammad Akil; Maryati Maryati
Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol 3, No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/altafaqquh.v3i1.161

Abstract

A marriage dispensation is an exception or permission given to the applicant to marry in the Religious Court. This study employs a sampling technique due to the nature of the data, namely data on marriage dispensation requests at the Makassar Religious Court Class 1A in 2019 and 2020. The results of this study indicate that in accordance with Law Number 16 of 2019, article 7 paragraph (1), which is a revision of Law Number 1 of 1974, prospective brides who are not yet 19 years old must obtain a marriage dispensation. The most important condition for obtaining a marriage dispensation is a refusal from the Office of Religious Affairs (KUA) of the original model letter N9, which states that the bride and groom have not yet reached the age of 19. The average application before promulgation was 6.6667, while the average application after being enacted was 4.9167. However, because sig (2-tailed) > i.e., 0.226 > 0.05, the final conclusion of the research accepted by H0 is that there is no effect because there is no significant difference in the application for marriage dispensation between before and after Law Number 16 of 2019. Therefore, the implementation of Law No. 16 of 2019 at the Makassar Religious Court class 1A cannot be known in detail based on the results of a comparison of data before and after its stipulation, the results of which show no significant differences.
Kajian Hukum Islam terhadap Praktik Mappajak (Sewa Menyewa) Pohon Cengkeh di Desa Bonto Salama Kabupaten Sinjai Rosmi Andini; Muhammad Hasibuddin; Muhammad Akil
Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/altafaqquh.v3i2.220

Abstract

The study aims to investigate the mechanism of mappajak (lease) practice of clove trees in Bonto Salama Village and analyze the Islamic law perspective on mappajak (lease) practice of clove trees in the area. This qualitative research sources data from the village head and involved parties. Data collection techniques include observation, interview, and documentation. The collected data is processed through editing, organizing, and finding the results and then analyzed using the inductive method, followed by a conclusion. The study reveals that the mappajak (lease) practice of clove trees in Bonto Salama Village is not valid according to Islamic law because it does not fulfill one of the pillars of ijarah (lease), namely benefits. The benefit gained from mappajak (lease) of clove trees is in the form of material (clove fruit), while ijarah (lease) is a contract that transacts a property to be taken its benefit according to its function, not to take the material produced. Furthermore, the mappajak (lease) practice of clove trees in Bonto Salama Village involves uncertainties in terms of profit and loss before the harvest, as it only relies on estimation, which may cause regret, dispute, or even litigation in the future
Efektivitas Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Islam dalam Mengembangkan Pondok Pesantren di Makassar (Studi Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Imam ‘Ashim) Muflihun Ramadhan; M. Akil; Abbas Ali Mayo
Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2023): January
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/altafaqquh.v4i1.212

Abstract

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah pemberdayaan kegiatan ekonomi Islam di PPTQ al-Imam ‘Ashim Makassar berjalan efektif dan sesuai dengan pandangan ekonomi Islam”. Dari permasalahan inilah kemudian lahir beberapa rumusan masalah yang meliputi (1) pemberdayaan kegiatan ekonomi Islam pesantren di PPTQ al-Imam ‘Ashim Makassar, dan (2) Perspektif Islam terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi di PPTQ al-Imam ‘Ashim Makassar.Untuk menelusuri dan memperoleh data-data terkait pokok masalah di atas, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian yakni mulai dari teknik pengumpulan data yang diawali dengan kegiatan observasi, inerviu, dan dokumentasi. Data yang dikumpul ini bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data setelah data terkumpul, lalu disajikan dan menarik kesimpulan.Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah pemberdayaan ekonomi santri di PPTQ al-Imam ‘Ashim Makassar secara keseluruhannya telah berjalan dengan baik dan berkembang dengan melibatkan santri sebagai upaya membina dan mendidik santri untuk berwirausaha setelah mereka kembali ke masyarakat. Indikator perkembangannya dapat dilihat pada kemajuan usaha yang dimiliki PPTQ al-Imam ‘Ashim yang awalnya berupa Butik lalu ditambah lagi dengan Koperasi Santri (Kampus I), sedangkan Kampus II Antang telah dibangun sebuah Kanting, Halal Mart, dan Elektronik Media. Adapun indikasi alumninya antara lain ada alumni yang telah membuka wirausaha seperti “usaha warkop, usaha air mineral Air Santrita’, usaha peternakan seperti ayam potong dan ayam petelur, dan Cafe”. Pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi di PPTQ al-Imam ‘Ashim Makassar dapat dikatakan pengelolaan dan pemberdayaannya sesuai dengan perspektif Islam yakni pengelolaan berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam (ekonomi Islam) sehingga pemberdayaannya semakin hari semakin baik walaupun pengembangannya yang paling signifikan terlihat pada kampus II Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar.Implikasi penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian yang telah disusun sebagai sebuah karya ilmiah walaupun dalam bentuk sederhana agar dapat memberikan kontribusinya pada peneliti berikutnya minimal sebagai bahan komparasi dengan hasil temuan peneliti lainnya. Selain itu, hasil penelitian inipula diharapkan berimplikasi pada kegiatan ekonomi yang mengarah pada pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat
Strategi Komunikasi Guru Mengaji Dalam Meningkatkan Aklaqul Karimah Santri TKA/TPQ Nurul Amin Sukaria, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkkukang, Kota Makassar Muh, Nurwahidin Nasir; M. Akil; Syamsuriah; Nur Setiawati; Martini
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 03 (2025): Volume 11 No. 03 September 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i03.7809

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Strategi Komunikasi Guru Mengaji Dalam Meningakatkan Akhlaqul Karimah santri TKA/TPQ Nurul Amin Sukaria Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Strategi Komunikasi ini dapat meningkatkan akhlaqul karimah Santri dan Santriwati yang berada di TKA/TPA Nurul amin Sukaria Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Studi Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi guru mengaji dalam meningkatkan ahlaqul karimah santri di TKA/TPA Nurul Amin Sukaria dan memahami hambatan yang dihadapi oleh guru mengaji dalam melakukan pembacaan iqro kepada santri dan santriwati di TKA/TPA Nurul Amin Sukaria. Jenis Penelitian Ini Menggunakan Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bersifat gambaran, kata-kata, tidak menekankan pada angka atau memaparkan kondisi objek yang akan diteliti sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi yang harus sesuai pada penelitian yang dilakukan. Karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memahami Kondisi dan pembinaan santri/santriwati dalam meningkatkan Akhlaqul Karimah Santri TKA/TPQ Nurul Amin Sukaria. Berdasarkan Hasil Peneliti, Maka dapat disumpulkan yaitu bahwa Strategi komunikasi guru mengaji dalam meningkatkan Akhlaqul Karimah Santri/santriwati di TKA/TPQ Nurul Amin Sukaria yaitu: Strategi Komunikasi Bil Lisan dilakuakn dengan cara: membaca Al- Qur’an,pembelajaran dinul islam untuk para santri dan santriwati dan uji hafalan santri, Strategi Komunikasi Bil Kalam Yaitu dengan cara: Menuliskan Al-Qur’an dan materi materi dinul Islam, Strategi Komunikasi Bil Hal dilakukan dengan cara: Berwudhu sebelum shalat ,menunaikan shlat lima waktu dan berdoa sebelum belajar. faktor penghambat guru mengaji dalam menanamkan nilai nilai agama di TKA/TPQ Nurul Amin Sukaria yaitu ada beberapa Aspek yang pertama Aspek internal, yang kedua Aspek Eksternal. Aspek Internal yaitu kurangnya percaya diri, dan semangat belajarnya rendah, ketidak disiplinan santri. Aspek Eksternal yaitu lingkungan kelurga yang kurang humoris, hubungan antar ayah dan ibu, memiliki teman sepermainan yang nakal.
Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Makassar) Muhammad Yunus; Andi Darmawangsa; M. Akil
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 4 No. 1: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61169/el-fata.v4i1.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad terhadap akad pembayaran ongkos layanan ojek online maxim dan untuk menjelaskan sistem kerja ojek online maxim di kota makassar perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif deskriktif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakuakan analisis melalui empat tahapan, yaitu membuat deskripsi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua akad yang saling berkaitan. Akad pertama terjadi anatara pihak apikasi maxim dan driver, akad tersebut merupakan jenis akad musyarakah yang pembagian hasilnya yakni 90% untuk pihak driver dan 10% untuk pihak aplikasi maxim. Kemudian akad yang kedua antara pihak driver dan customer Kemudian akad yang kedua terjadi antara pihak customer dan pihak driver, akad tersbut yakni akad ijarah, dimana pihak customer menyewakan jasa driver ojek online maxim dengan memberikan upah secara tunai.
Judi Online: Problematika dan Implikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah Asmi Asmi; Andi Mauludin; Nurul Aini Putri; Syarifah Raehana; M. Hasibuddin; M. Akil
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 4 No. 2: OKTOBER 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61169/el-fata.v4i2.298

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang judi online: problematika dan implikasinya dalam hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library research) dengan pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif dan sosiologi ekonomi. Teknik pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, larangan terhadap perjudian sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan pidana yang sanksinya tidak secara tegas ditentukan dalam al-Quran maupun Hadis, melainkan kepada pemerintah/hakim untuk menetapkannya. Problematika dan implikasi Perjuring online dapat mengakibatkan kemerosotan moral/nilai dalam masyarakat, seperti nilai material, nilai vital serta terhadap nilai agama. Judi Online memiliki dampak yang buruk terhadapat masyarakat muslim termasuk merusak prinsip-prinsip Maqashid Syariah, seperti dampak terhadap hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-mal, hifzh al-nasl.
Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Iberahim; M. Akil; Andi Hasriani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v2i1.286

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi apa yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian dari data yang diperoleh tiga tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki tiga strategi yang digunakan dalam memediasi perkara khususnya perkara perceraian yaitu pertama, mediator harus tahu betul duduk perkara dalam perkara perceraian. Kedua, mencari tahu apa keinginan dari kedua belah pihak. Ketiga, memunculkan solusi-solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Adapun tingkat keberhasilan mediasi belum bisa dikatakan efektif dikarenakan banyaknya perkara yang masuk proses mediasi hanya sekitar 9% yang berhasil dimediasi. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dalam menerapkan proses mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/Pa.Sgm Dalam Prespektif Syariah Nirza Delwi; M. Akil; Hasanna Lawang
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v2i1.329

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan izin poligami berdasarkan putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Kedua, untuk mengetahui bagaimana putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm tentang izin poligami dalam  hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara mendalam serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kedudukan izin poligami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memutuskan mengabulkan izin poligami terhadap perkawinan pemohon dan termohon, sebab poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan. Kedua, Putusan tentang izin poligami dalam hukum islam adalah izin kepada istri pertama itu bukan syarat dan bukan sebuah kewajiban. Artinya jika ada suami tanpa izin istri dia berpoligami, nikahnya sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni baik dari kedudukan prespektif hukum islam dalam izin poligami adalah apabila permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk menikah lagi dapat dikabulkan dan menetapkan harta bersama.
Analisis Praktik Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Reski Amalia; Hasanna Lawang; M. Akil
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v2i1.340

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan dengan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pertama, Penerapan akad murabahah pada produk tabungan emas di pegadaian syariah hasanuddin Gowa diterapkan Ketika nasabah ingin membeli atau memiliki emas yaitu dapat dengan cara menabung. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening nasabah oleh Pegadaian Syariah, sehingga suatu saat nanti nasabah bisa memiliki emas tersebut sesuai dengan uang yang telah ditabungnya. Selanjutnya Ketika nasabah ingin melakukan transaksi buyback, maka keuntungan pada transaksi buyback tersebut akan mengikuti harga emas pada hari itu. Praktek akad murabahah  pada produk tabungan emas Pegadaian syariah Hasanuddin Gowa belum sepenuhnya sesuai dalam prespektif hukum ekonomi syariah karna Meninjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 ada ketentuan fatwa yang  belum sesuai dengan aturan yaitu, pada keuntungan dan harga beli pihak pegadaian syariah dengan pihak ketiga, karena semua itu dilakukan secara sistem jadi nasabah tidak mengetahui secara pasti, mereka hanya mengikuti yang sudah ada. Kesimpulan penelitian ini yakni akad murabahah diterapkan ketika nasabah ingin membeli emas dengan metode menabung dan akad murabahah juga terjadi ketika nasabah ingin melakukan transaksi buyback. Praktek akad murabahah dalam prekpektif hukum ekonomi syariah belum sepenunhnya sesuai dengan ketentuan fatwa yaitu dalam penegasan keuntungan.
Analisis Aspek Sosial Poligami dalam Islam Perspektif Maqashid Syariah Amran Saiful; Said Syarifuddin Abu Baedah; M. Akil
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 7 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Juli 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21647479

Abstract

Praktik kegiatan menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki dewasa atau yang sering disebut dikalangan luas dengan istilah “Poligami” merupakan hal yang cukup banyak di perbincangkan di kalangan luas baik dari para ulama maupun masyarakat umum terkhusus di Negara Indonesia, perspektif maqashid syariah dalam konteks poligami adalah pandangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah atau tujuan-tujuan Syariah dalam menilai praktik poligami. Poligami juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, menyelesaikan poligami juga dapat dipertimbangkan dari perspektif maqashid syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Kajian terhadap poligami dewasa ini semakin berkembang dan ramai, dimana menuai problematika dalam pandangan sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka (library research). Adapun instrument kunci dari penelitian ini adalah sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Islam menekankan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, baik dari segi materi maupun non-materi. Tanpa terpenuhinya keadilan, poligami dapat menimbulkan dampak sosial yang bertentangan dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial, poligami bukan sekadar hak yang boleh dijalankan, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan moral, kesiapan ekonomi, dan kesadaran akan dampaknya terhadap keluarga serta masyarakat. (2) Maqashid Syariah tidak secara mutlak mendukung atau menolak poligami. Syariah memberikan ruang bagi poligami, tetapi dengan catatan: harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat). Apabila poligami dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan Maqashid Syariah seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan memberikan perlindungan, maka dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa keadilan, hanya didorong oleh hawa nafsu, dan menimbulkan mudarat, maka praktik tersebut bertentangan dengan ruh Maqashid Syariah.
Co-Authors Abbas Ali Mayo Aditya Halim Perdana Kusuma Putra Putra Amran Saiful Andi Darmawangsa Andi Hasriani Andi Mauludin Ardi Ardi Asmi Asmi H.M Hasibuddin Mahmud Iberahim Lawang, Hasanna Martini Maryati Maryati Mira Susfita Muflihun Ramadhan Muh, Nurwahidin Nasir Muh. Zaid Muhammad Yunus Nirza Delwi Nur Setiawati Nurul Aini Putri Reski Amalia Rosmi Andini Rosmiati Said Syarifuddin Abu Baedah Surani Syamsuriah Syamsuriah Syarifah Raehana