Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Tekinfo | Scientific Journal of Industrial and Information Engineering Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri (JAPTI) Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Sri Hartanti
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REFORMULASI PENGATURAN PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN JARINGAN INTERNET WI-FI Sri Hartanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sri Hartanti, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: hartantisri.sh@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis implikasi yuridis ketidaklengkapan pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi saat ini; serta (2) Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan merumuskan reformulasi pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dengan penelusuran studi pustaka dan dianalisis menggunakan logika hukum induktif serta teknik penafsiran autentik dan sistematikal. Dari hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa implikasi yuridis ketidaklengkapan pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi saat ini bagi penyidik Polri diantaranya adalah: (1) Ketidakpastian hukum dalam penyidikannya; (2) Problematika potensial dalam penyidikannya; serta (3) Keragu-raguan penyidik dalam penyidikannya. Kemudian untuk mengatasi implikasi yuridis tersebut, maka perlu menghadirkan reformulasi dengan klasifikasi substansi reformulasi yang diusulkan penulis sebagai berikut: (1) Konsideran Menimbang, Mengingat, Menetapkan; (2) Bab I Ketentuan Umum; (3) Bab II Prinsip Dasar; (4) Bab III Alat Bukti; (5) Bab IV Penyelidikan; (6) Bab V Penyidikan; (7) Bab VI Bantuan Teknis Penyidikan Dengan Forensik Digital; (8) Bab VII Keadilan Restoratif; (9) Bab VIII Kerjasama; (10) Bab IX Ketentuan Peralihan; (11) Bab X Ketentuan Penutup. Kata Kunci: Ketidaklengkapan, Penyidikan, Wi-Fi, Reformulasi ABSTRACT This research aims to (1) identify, describe, and analyze the juridical implication of the incompleteness in Criminal Case Guidelines over the theft of Wi-Fi Internet Network and (2) identify, describe, and formulate the regulation governing this case. The legal materials obtained from library research were analyzed using the logic of inductive law and authentic and systematic interpre
Analisis Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Pasokan Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity Mathilda Sri Lestari; Sri Hartanti; Dwi Awan Sulistiyanto
Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Teknik Industri Universitas Setia Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31001/tekinfo.v11i1.1491

Abstract

CV Bintang Timur Graphic is a company that produces learning tools for schools with a make-to-order production system. However, the ups and downs of production capability and capacity are one of the variables in inventory planning and control that needs to be controlled. Inventory control activities are very important for the company. If there is a stockout, the company cannot meet customer needs. Because consumer demand often fluctuates, especially in terms of quantity, type, or frequency. The inventory policy implemented at CV Bintang Timur Graphic does not use past historical data so excess or shortage of inventory often occurs. This study aims to analyze the number of raw material supplies, to be able to provide effective and efficient planning. The method used is the Economic Order Quantity (EOQ). The proposed inventory control plan using the EOQ method provides significant cost efficiency. Based on the results of the EOQ, 3 items have the highest efficiency ratings, including CD paper, which can save up to 81% of inventory costs, HVS Indigo Roll 73, which can save up to 72% of inventory costs, and 58.5x84 size paper, which can save up to 53% of inventory costs. For other raw material items, the average cost-saving efficiency reaches 35%. Then the application of the Economic Order Quantity (EOQ) method is appropriate for inventory control at CV Bintang Timur Graphic. Keywords: Efficiency, Fluctuation, Frequency, Make to Order, Production
Eco-Efficiency dalam Green SCM: PLTSa Sebagai Alternatif Manajemen Sampah dan Sumber Listrik Fauzan Yoga Pratama; Sri Hartanti; Deta Handy Prasetyo
Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri (JAPTI) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/japti.v5i2.5298

Abstract

Abstrak. Karbon dioksida (CO2) dan gas metan (CH4) memberikan kontribusi terbesar terhadap pemanasan global. Salah satu cara untuk mengurangi polusi udara khususnya kandungan CO2 adalah menggunakan pembangkit listrik yang rendah emisi CO2. Hal ini sejalan dengan kondisi di TPST Piyungan yang mengalami overcapacity sampah. Sampah tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan yang mampu menghasilkan energi listrik melalui pembakaran incinerator. Metode open dumping yang saat ini diterapkan di TPST Piyungan dinilai tidak efektif.bTPST Piyungan mengalami penutupan selama 1,5 bulan karena overcapacity. Integrasi teknologi Waste to Energy dalam sistem pengelolaan limbah menggunakan incinerator dapat menjadi solusi untuk menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hasil energi listrik dari pembakaran sampah dapat digunakan sebagai sumber energi untuk mengoperasikan incinerator, maupun untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Strategi yang digunakan adalah Eco-Efficiency, untuk mengurangi dampak lingkungan dari setiap proses yang dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Piyungan. Eco-Efficiency merupakan kombinasi efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi. Evaluasi yang digunakan adalah EEI (Eco Efficiency Index) dan EER (Eco Efficiency Ratio). Penulis mengusulkan 2 skenario, diantaranya penggunaan spesifikasi incinerator yang memiliki kapasitas burn rate sebesar 600 kg/h, dan sebesar 12.500 kg/h. Berdasarkan perhitungan menggunakan EEI, EVR, dan EER pada penerapan PLTSa menghasilkan kesimpulan bahwa PLTSa lebih terjangkau secara finansial dan ramah lingkungan serta layak diterapkan. Skenario yang menjadi rekomendasi adalah pada skenario 2, memiliki nilai ERR sebesar 89%. Artinya nilai eko-efisiensi dari penerapan insinerator nilai eko efisiensi sebesar 89%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan insinerator di TPST Piyungan dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang signifikan menuju pengelolaan limbah yang lebih green.
AKIBAT HUKUM MERGER BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP NASABAH FUNDING Sri Hartanti; Nurhasanah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.608

Abstract

Kebijakan merger Bank Syariah Indonesia, nasabah funding dirugikan baik materiil dan immateriil sebagaimana dialami oleh nasabah (Ex-BNIS, Ex- BRIS, Ex-BSM). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan melawan hukum, penyelesaian/upaya hukum secara non litigasi/litigasi, dan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum BSI pada nasabah funding. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum BSI yang dilakukan pasca merger dengan merujuk pasal 1365 KUHPerdata diantaranya: perbuatan melawan hukum (sisi positif/negatif), perbuatan harus melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Sedangkan upaya hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah baik secara litigasi/non litigasi belum mampu memberikan kemanfaatan dan penegakan hukum dalam ketentuan perlindungan nasabah. Dan perbuatan melawan hukum menurut hukum ekonomi syariah terhadap nasabah funding diatur dalam fatwa no. 2/DSN- MUI/IV/2000, menunjukkan bahwa kerugian materiil/immateriil akibat merger dan diselesaikan secara non litigasi (Alternatif Dispute Resolution) / litigasi (sesuai kewenangan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49, perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama).
AKIBAT HUKUM MERGER BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP NASABAH FUNDING Sri Hartanti; Nurhasanah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.608

Abstract

Kebijakan merger Bank Syariah Indonesia, nasabah funding dirugikan baik materiil dan immateriil sebagaimana dialami oleh nasabah (Ex-BNIS, Ex- BRIS, Ex-BSM). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan melawan hukum, penyelesaian/upaya hukum secara non litigasi/litigasi, dan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum BSI pada nasabah funding. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum BSI yang dilakukan pasca merger dengan merujuk pasal 1365 KUHPerdata diantaranya: perbuatan melawan hukum (sisi positif/negatif), perbuatan harus melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Sedangkan upaya hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah baik secara litigasi/non litigasi belum mampu memberikan kemanfaatan dan penegakan hukum dalam ketentuan perlindungan nasabah. Dan perbuatan melawan hukum menurut hukum ekonomi syariah terhadap nasabah funding diatur dalam fatwa no. 2/DSN- MUI/IV/2000, menunjukkan bahwa kerugian materiil/immateriil akibat merger dan diselesaikan secara non litigasi (Alternatif Dispute Resolution) / litigasi (sesuai kewenangan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49, perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama).
Co-Authors Deta Handy Prasetyo Dwi Awan Sulistiyanto Fauzan Yoga Pratama Mathilda Sri Lestari Nurhasanah