Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

INTERVENSI HINDIA BELANDA TERHADAP BIROKRASI KERAJAAN MUNA, 1910-1947 Herni Inggraeni; Aslim Aslim; Ali Hadara; Salebaran Salebaran
Journal Idea of History Vol 5 No 1 (2022): Volume 5 Nomor 1, Januari - Juni 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i1.1647

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna, 1910-1947 dengan tujuan untuk: (1) Menjelaskan struktur pemerintahan Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (2) Menjelaskan intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (3) Menerangkan dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pascamasuknya Hindia Belanda struktur pemerintahan Kerajaan Muna mengalami perubahan, pertama pemerintahan pusat (gouvernement) terdiri dari aparat pemerintah dan aparat agama. Kedua, pemerintah daerah (swapraja) terdiri dari Raja (Omputo), Bhonto bhalano, Mintarano bhitara, Kapitalao, Ghoerano, Kino Bharata, Kino dan Mino. Fato Lindano, Parabhela, Kapita, Pengawal Raja. (2) Hindia Belanda melakukan intervensi pada birokrasi Kerajaan Muna seperti pengahapusan Dewan Sara, membentuk pemerintahan distrik, berwenang dalam memilih raja, mengubah sistem pemerintahan, serta menghapus beberapa kedudukan pejabat kerajaan. (3) Dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna yakni, menimbulkan gerakan perlawanan masyarakat pada Hindia Belanda, perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang sosial, serta perubahan di bidang kebudayaan.
DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA (DI/TII) DI KAMBOWA BUTON UTARA : 1958-1962 La Suriadin; Ali Hadara; Aslim; Salebaran; Sarman
Journal Idea of History Vol 5 No 2 (2022): Volume 5 Nomor 2, Juli - Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i2.1882

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kambowa Buton Utara, 1958-1962 dengan tujuan : (1) Menjelaskan masuknya DI/TII di Kambowa (2) Menjelaskan aktivitas Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kambowa, 1958-1962. (3) Menerangkan dampak dari aktivitas Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kambowa, 1958-1962. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masuknya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Buton Utara dari Kendari melewati daerah Amolengo. Mereka kemudian menyeberang ke Kepulauan Buton melalui pesisir Labuan hingga sampai di daerah Kambowa. Kelompok ini dalam melakukan gerakannya dipimpin oleh Bahtiar tahun 1958. (2) Aktivitas yang dilakukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia adalah memaksa warga Kambowa untuk membayar pajak atau dikenal dengan‘sumbangan perjuangan’ atau ‘uang suci’. Bentuk pajak yang dibayarkan adalah sebagian hartamasyarakat yang berbentuk materi atau uang untuk dipergunakan mendukung gerakan DI/TII di Kambowa. Pajak ini digunakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. (3) Dampak yangditimbulkan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia bagi masyarakat Kambowa yaitu masyarakat meninggalkan desanya (mengungsi), minimnya pendapatan masyarakat, dan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat yang masif.
PERANAN MAOLA DAUD DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MUNA 1986-1994 La Ode Jodi Hernanda; Aswati; La Ode Dirman; Salebaran
Journal Idea of History Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1, Januari - Juni 2023
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Maola Daud dalam Pembangunan Kabupaten Muna 1986-1994 dengan tujuan untuk: (1) menjelaskan peran Maola Daud dalam pembangunan Kabupaten Muna. (2) menjelaskan kendala yang dihadapi Maola Daud selama memimpin Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni: Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Maola Daud merupakan Bupati Muna ke-VII yang menjabat sejak tahun 1986-1994. Di masa kepemimpinan Maola Daud, Kabupaten Muna mengalami berbagai macam pembangunan dari berbagai bidang baik mulai bidang perekonomian, pendidikan dan infrastruktur. Pada pengembangan bidang perekonomian, Maola Daud melakukannya dengan mengeluarkan berbagai program dalam sektor pertanian serta pembagian alat sebagai pendukung kreativitas masyarakat Muna. Dalam pengembangan bidang pendidikan, Maola Daud melakukannya dengan mempelopori beberapa pembangunan sarana belajar mengajar di beberapa wilayah Kabupaten Muna dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Swasta. (2) Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kabupaten Muna, Maola Daud menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya yang menjadi kendala Maola Daud selama menjabat sebagai Bupati Muna adalah status Kabupaten Muna yang pada saat itu belum otonomi daerah sehingga segala jenis pembangunan yang akan dilaksanakan bergantung pada Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci: Maola Daud, Pemerintahan, Pembangunan
MIGRASI ORANG BUGIS DI DESA TOLI-TOLI KECAMATAN KABAENA TIMUR KABUPATEN BOMBANA, 1970-2018 Akhmad Marhadi; Arfika Arfika; Salebaran Salebaran; Arman Arman
Journal Idea of History Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2, Juli - Desember 2023
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang migrasi orang Bugis di Desa Toli-Toli Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, 1970-2018 dengan tujuan untuk menjelaskan beberapa hal: (1) Latar belakang migrasi orang Bugis di Desa Toli-Toli Kecamatan Kebaena Timur, (2) Proses migrasi orang Bugis di Desa Toli-Toli Kecamatan Kebaena Timur, (3) Perkembangan sosial ekonomi orang Bugis di Desa Toli-Toli Kecamatan Kebaena Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan yakni: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, latar berlakang migrasi orang Bugis di Desa Toli-Toli dipengaruhi dua faktor yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong terdiri dari, faktor tradisi budaya merantau, sempitnya lapangan pekerjaan, berkurangnya lahan pertanian. Faktor penariknya antara lain tersedianya lahan dan letak geografis. Kedua, proses migrasi orang Bugis di Desa Toli-Toli mulai tahun 1970 yang dipelopori oleh Musa, Idrus, dan M. Nur yang berasal dari daerah Bone. Migrasi di Desa Toli-Toli dilakukan secara langsung dan bertahap. Migrasi secara langsung yaitu suatu proses perpindahan langsung di daerah tujuan secara individu. Sedangkan migrasi secara bertahap yaitu mingrasi yang dilakukan secara terpisah dengan keluarga. Ketiga, kehidupan sosial ekonomi orang Bugis di DesaToli-Toli Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana mengalami peningkatan secara bertahap karena para migrasi memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu berinteraksi dengan penduduk.
Representasi Perempuan dalam Pariwisata di Pantai Toronipa Desa Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara La Ode Sudu; Lestariwati Lestariwati; Nurmin Suryati; Salebaran Salebaran; Taufiq Said
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 13 No. 1 (2024): Volume 13 Issue 1, February 2024
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/etnoreflika.v13i1.2455

Abstract

Gender inequality can often hinder the development of tourism, especially in Toronipa Beach, Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The objective of research is to be an alternative to reduce gender inequality in tourism development that has not been intended to women. The theory used in this research is tourism theory with ethnographic method proposed by Spradley (2006) that the analysis of women's representation must be in accordance with field data. The results shows that women's participation in tourism activities at Toronipa Beach has several impacts: positive impacts including land utilization, increasing income, and making business run more easily, and negative impacts including less time for children, and competition between traders, and social conflict. The representation of women in tourism activities is expected to increase the vocabularies of tourism science.
Representasi Perempuan dalam Pariwisata di Pantai Toronipa Desa Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara La Ode Sudu; Lestariwati Lestariwati; Nurmin Suryati; Salebaran Salebaran; Taufiq Said
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 13 No 1 (2024): Volume 13 Issue 1, February 2024
Publisher : Laboratory of Anthropology Department of Cultural Science Faculty of Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/etnoreflika.v13i1.2455

Abstract

Gender inequality can often hinder the development of tourism, especially in Toronipa Beach, Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The objective of research is to be an alternative to reduce gender inequality in tourism development that has not been intended to women. The theory used in this research is tourism theory with ethnographic method proposed by Spradley (2006) that the analysis of women's representation must be in accordance with field data. The results shows that women's participation in tourism activities at Toronipa Beach has several impacts: positive impacts including land utilization, increasing income, and making business run more easily, and negative impacts including less time for children, and competition between traders, and social conflict. The representation of women in tourism activities is expected to increase the vocabularies of tourism science.
Strategi Bertahan Etnis Tionghoa di Kota Kendari pada Masa Orde Baru, 1967–1998 Aslim Aslim; Salebaran Salebaran; Basrin Melamba; Sarman Sarman; Khabirun Khabirun; Hasni Hasan; Hisna Hisna
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 11, No 1 (2026): In Progress
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jscl.v11i1.78572

Abstract

Discrimination against Chinese in Indonesian historiography has persisted from the Dutch colonial period to contemporary times. Although Indonesia is home to various migrant ethnic groups such as Arabs, Indians, and Europeans, government policies, particularly during the New Order era, tended to be more discriminatory toward ethnic Chinese. This study aims to analyze the underlying factors behind these discriminatory policies and to examine the survival strategies of the Chinese community in Kendari City during the New Order period. The research employs a historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that discriminatory policies against ethnic Chinese were closely linked to the political aftermath of the September 30, 1965 incident. This event led to the issuance of New Order policies, including Presidential Instruction No. 14 of 1967 concerning Chinese religion, beliefs, and customs, which significantly restricted the public expression of Chinese culture in the name of political stability. These conditions were also experienced by the Chinese community in Kendari between 1967 and 1998. As a survival strategy, they adapted by adopting Indonesian names, nationalizing Chinese schools, using the Indonesian language in daily life, and complying with administrative requirements such as obtaining the Certificate of Indonesian Citizenship (SBKRI).