Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Mohamad Rana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.659 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v3i1.2745

Abstract

AbstrakIslam sebagai agama memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh umatnya yang selanjutnya disebut sebagai hukum Islam. Keberadaan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan seiring masuknya agama Islam itu tersendiri. Bahkan sebelum pihak kolonial Belanda datang menjajah wilayah Nusantara, hukum Islam telah dilaksanakan secara menyeluruh (kāffah) dalam berbagai aspeknya dan telah menjadi sumber hukum bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Datangnya Belanda ke wilayah Nusantara dengan menerapkan politik hukumnya yaitu teori receptie. Teori receptie yang merupakan gagasan dari Snouck Hurgonje memberikan implikasi besar terhadap hukum Islam yang selama ini telah diamalkan oleh umat Islam, dan pengaruhnya masih dapat dirasakan pasca kemerdekaan Indonesia.Kata Kunci: Hukum Islam, Politik Hukum, dan Teori Receptie AbstractIslam as a religion has rules that must be implemented by its people, hereinafter referred to as Islamic law. The existence of Islamic law in Indonesia has been implemented as the entry of Islam is separate. Even before the Dutch colonial colonists came to occupy the archipelago, Islamic law has been implemented thoroughly (kāffah) in various aspects and has become a source of law for the Islamic kingdoms in the archipelago. The arrival of the Netherlands into the archipelago by applying its legal policy of receptie theory. Receptie theory which is the idea of Snouck Hurgonje has major implications for Islamic law which has been practiced by Muslims, and its influence can still be felt after Indonesian independence.Keywords: Islamic Law, Political Law, and Receptie Theory 
TALFĪQ DALAM BERMADZHAB (KAJIAN PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN) Mohamad Rana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.099 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v2i1.1611

Abstract

AbstrakTalfīq dalam khazanah hukum Islam mulai populer pada periode ulama muta’akhirin. Kemunculannya dilatar belakangi ketika mewabahnya sikap taqlid dalam madzhab yang melanda oleh umat Islam. Istilah talfīq dalam madzhab menjadi perhatian serius Ibrahim Hosen, seorang pakar Ushul Fiqh dan Fiqh dari Indonesia. Dalam  Penelitian ini, penulis berusaha menelusuri pemikiran Ibrahim Hosen dalam masalah talfīq, baik berkaitan dengan biografinya, maupun landasan pemikirannya. Dari hasil penelitian penulis sendiri, Ibrahim Hosen lebih cenderung membolehkan talfīq, karena sejalan dengan prinsip agama Islam, yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Akan tetapi pengamalan talfīq itu sendiri tidaklah bersifat mutlak, talfīq dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan (dharurat). Kata Kunci: talfīq, Madzhab, dan Ibrahim Hosen   AbstractTalfīq in the treasury of Islamic law began to popular in the period ulama muta'akhirin. The emergence of the background when the outbreak of taqlid attitude in schools that hit by Muslims. The term talfīq in the madhhab became a serious concern Ibrahim Hosen, an expert of Ushul Fiqh and Fiqh from Indonesia. In this study, the author tries to trace the thought of Ibrahim Hosen in the matter talfīq, both related to biography, as well as the basis of his thinking. From the results of the authors own research, Ibrahim Hosen more likely to allow talfīq, because in line with the principle of Islam, which provides convenience for its people. However, the exercise of talfīq itself is not absolute, talfīq can be done if situations and conditions are not possible (dharurat). Keywords: talfīq, Madzhab, and Ibrahim Hosen
FORMULASI BAGIAN WARIS BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUFASSIR Mohamad Rana; Akhmad Shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.5945

Abstract

Penelitian ini merupakan satu kajian mengenai formulasi bagian waris bagi laki-laki dan perempuan perspektif mufassir . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan landasan argumentasi mufassir terkait jumlah bagian waris bagi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam mengumpulkan data, kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research). Hasil kajian ini menegaskan bahwa ketetapan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 merupakan bentuk pengangkatan martabat perempuan yang sebelum Islam datang berada pada posisi termarginalkan. Disamping itu, ketentuan tersebut merupakan bentuk keadilan universal Islam baik kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki beban tanggung jawab yang berbedam baik secara teologi, sosial, dan ekonomi.
REINTERPRETASI MAKNA JIHAD (STUDI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI) Mohamad Rana
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1256.994 KB) | DOI: 10.24235/inklusif.v2i1.1523

Abstract

AbstractJihad as one of the Islamic Shari'ah is often misunderstood by both Muslims and non-Muslims. For most Muslims, interpreting jihad is only a form of struggle to take up arms against the unbelievers. As for the non-Muslims, jihad justification for imaging Islam as a religion of violence and terrorism. The bad imagery arose from a series of violations committed by certain groups of people in the name of jihad and the number of victims who fell due to these actions further confuse the image of Islam in the view of non-Muslims.Yusuf Qardhawi, one of the contemporary moderate scholars, attempted to counter the term jihad which has been understood by the majority of Muslims as a war arming against infidels. In his view the meaning of jihad must be restored to its basic meaning, which is not only meaningful of war. That way, jihad will have a wide scope and it is in line with the initial goal of the tasyri 'jihad itself as the shari'a wishes. Thus, reducing the meaning of jihad which means only war does not match the original purpose of the jihad command itself.Keyword: Jihad, war, Yusuf Qardhawi AbstrakJihad sebagai salah satu syari’at Islam seringkali disalah pahami baik kalangan Muslim maupun non Muslim. Bagi sebagian besar umat Islam, memaknai jihad hanya sebagai bentuk perjuangan mengangkat senjata untuk melawan orang-orang kafir. Sedangkan bagi kalangan non muslim, jihad dijadikan justifikasi untuk mencitrakan Islam sebagai agama kekerasan dan teroris. Pencitraan buruk tersebut muncul akibat serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh oknum kelompok tertentu dengan mengatasnamakan jihad dan banyaknya korban yang berjatuhan akibat tindakan tersebut semakin memperkeruh citra Islam dalam pandangan non muslim.Yusuf Qardhawi salah satu ulama moderat kontemporer berusaha melakukan counter terhadap terma jihad yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam sebagai perang mengangkat senjata melawan orang kafir. Dalam pandangannya makna jihad harus dikembalikan pada makna dasarnya, yang tidak hanya bermakna perang. Dengan begitu, jihad akan memiliki cakupan luas dan hal tersebut sesuai tujuan awal dari tasyri’ jihad itu sendiri sebagaimana yang dikehendaki syari’ah. Dengan demikian, pereduksian makna jihad yang hanya bermakna perang tidak sesuai dengan tujuan awal dari perintah jihad itu sendiri.Kata Kunci: Jihad, Perang, Yusuf Qardhawi
Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Rosianti, Elshi Elvira; Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Sugianto, Sugianto
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v2i2.659

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) of Kuningan Regency plays a crucial role in the formation of Regional Regulations, as stipulated in Article 41 of Law Number 32 of 2004, which mentions the functions of legislation, budgeting, and supervision for DPRD. However, in practice, DPRD tends to propose fewer Regional Regulations than the regional heads each year. Based on this, this research aims to assess the implementation of the authority held by the DPRD of Kuningan Regency based on Law No. 12 of 2011 and Regional Regulation (Perda) of Kuningan Regency No. 21 of 2013 concerning the Guidelines for the Formation of Local Legal Products. Additionally, the objective of this research is to understand the fiqih siyasah perspective on the authority of the DPRD and the Regional Head of Kuningan Regency in forming Regional Regulations. This field research employs an empirical juridical approach using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. Data analysis involves processing, presenting, and verifying the gathered information. The findings indicate that the determination of Kuningan Regency's Regional Regulations is achieved through the agreement between the DPRD and the Regional Head. Thus, both the DPRD and the Regional Head have equal positions in establishing Regional Regulations. However, the implementation of the DPRD's authority to form Regional Regulations has not been optimal. During the period 2020-2021, Regional Regulations were predominantly proposed by the Regional Government. From a fiqih siyasah perspective, such authority should be held by a representative institution capable of channeling the aspirations of the community.
Fenomena Perceraian Pada Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon Sukardi, Didi; Rana, Mohamad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16561

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the high rate of divorce in Muslim families in Cirebon Regency. This is based on the data from the annual report issued by the Sumber Religious Court. In addition, this study seeks to find solutions to minimize divorce rates. In this study, the method used is descriptive analysis with a sociological approach to law. The data collection techniques in this study were conducted using interviews with parties who filed for divorce, interviews with judges of the Sumber Religious Court and BP4, and literature studies. The results showed that factors of disharmony, economic problems, factors of no responsibility, the presence of third persons, factors of immoral acts, and factors of domestic violence caused the high divorce rate in Cirebon Regency. Solutive efforts to minimize the divorce rate in Cirebon Regency are by reconstructing mediation rules, reviving the role of BP4, maximizing premarital guidance, and making family resilience program policies.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI FANART ANIME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Rana, Mohamad; Dewi, Widianti Maharani
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.26784

Abstract

The commercialization of unofficial anime fanart is becoming more visible these days. This may have an impact on the anime business, including production house losses. The author plans to explore deeper into the relationship between anime fanart and intellectual property rights, as well as the relationship between copyright law and the legality of commercializing anime fanart in the form of unapproved items, on this occasion. The author employs a hit-or-miss approach to normative legal research approaches. According to research, Copyright Law Number 28 of 2014 governs this action.Komersialisasi unofficial fanart anime kian mencuat ke permukaan. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada industri Anime termasuk kerugian pada rumah produksi. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk mendalami lebih dalam hubungan antara fanart anime dengan hak kekayaan intelektual serta hubungan antara hukum hak cipta dan legalitas komersialisasi fanart anime dalam bentuk unofficial merchandise. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pengaturan mengenai tindakan komersialisasi unofficial fanart anime.
Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2): Menciptakan dan Menguatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Rita, Rita; Aryanti, Agustina; Mubarok, M. Zaki; Putri, Zelanti Deviana; Ikhsan, Ikhsan
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15805

Abstract

Kegiatan Pengembangan Penelitian Membantu Masyarakat (P2M2) bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Melalui pendekatan seminar interaktif, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan desa dan hukum yang berlaku, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, pelajar, dan mahasiswa, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dukungan penuh dari Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Perangkat dan Kepala Desa Susukan, serta LPBHNU Kabupaten Cirebon menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan P2M2 ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun komunitas yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.
Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality Agung Pratama Putra; Sugianto Sugianto; Mohamad Rana
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6876

Abstract

This article explores the relationship between legal theory and constitutional practice, focusing on how the principles of legal philosophy are applied in a constitutional context. The constitution not only serves as the supreme legal framework within a country, but it also reflects its underlying values and philosophies. This article examines how various legal theories, including legal positivism, natural law, and critical legal studies, affect the interpretation and application of the constitution. Through this analysis, this article aims to bridge the understanding between legal theory and the reality of constitutional legal practice.
Pentingnya Mendeley dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Literatur dan Referensi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Hafizd, Jefik Zulfikar; Rana, Mohamad; Alfaris, Dean
Jurnal Pendidikan Impola Vol. 1 No. 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : PT. Impola Toba Lendt

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70047/jpi.v1i2.142

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berkualitas membutuhkan pengelolaan referensi yang sistematis, akurat, dan efisien. Mendeley, sebagai salah satu perangkat lunak manajemen referensi, banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pengutipan sumber literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan Mendeley dalam menyederhanakan pengelolaan literatur dan referensi di kalangan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melibatkan wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang aktif menggunakan Mendeley dalam proses penulisan tugas akhir atau skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mendeley memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa dalam hal pengelolaan referensi. Aplikasi ini membantu menurunkan tingkat kesalahan sitasi, mempercepat proses pembuatan daftar pustaka, serta memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan mengelola referensi dari berbagai perangkat melalui fitur sinkronisasi otomatis. Selain itu, fitur anotasi dan manajemen folder juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengorganisasikan literatur berdasarkan topik penelitian. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala teknis yang dihadapi mahasiswa, seperti kesalahan pengenalan metadata dan kurangnya pemahaman awal tentang fitur-fitur Mendeley. Meskipun demikian, dengan bimbingan yang tepat, kendala tersebut dapat diatasi, dan mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan Mendeley untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik mereka. Temuan ini menekankan pentingnya penguasaan teknologi literatur dalam mendukung penyelesaian karya ilmiah yang efektif dan efisien.