Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Physics Education Research Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan LEX SUPERIOR Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Jurnal Legalitas
Husni Tamrin, Husni
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)

 1 
Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas: Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpenyidik Koneksitas Maharani, Siti; Haholongan, Romulus; Tamrin, Husni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6393

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan koneksitas dalam sistem peradilan di Indonesia, yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer. Fokus utama penelitian adalah tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Oditurat Militer, dan Pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi empiris melalui wawancara dengan jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara struktur kelembagaan, substansi hukum, dan pelaksanaan kewenangan—yang tercermin dari perbedaan dasar hukum, mekanisme, serta budaya hukum antara peradilan umum dan peradilan militer—menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini memunculkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan yurisdiksi, serta lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam perkara koneksitas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas, terperinci, dan selaras dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menciptakan kepastian hukum dan koordinasi yang optimal antar lembaga penegak hukum.
Co-Authors Agustiyanto, Piko Angel, Angely Priatna Putri Baria, B Desnita Dzulqarnain, Muhammad Idlom Haholongan, Romulus Hardiputra, Hardiyanto Himami, Ahmad Shofiyul Kholik, Moh Laila, Azzah Nor Maharani, Siti Musthafa, Walid Novianti, Reski Rizki Ramadhani Saliman Saliman Sri Umiyati, Sri Syafruddin Ritonga, Syafruddin Wahyudi, Rama