Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Waisya : Jurnal Ekonomi Hindu
I PUTU PASEK BAGIARTHA W
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1276

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisi konkritisasi konsep moderasi beragama dan bentuk pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di lombok. Hasil kajian menunjukan bahwa Konsep moderasi beraagam dapat ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran Tat Tvam Asi maupun Vasudhaiva Kutumbakan dalam Hindu, dan ajaran Ukhuwah Islamiyah dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan, dalam moderasi beragama adalah larangan perbuatan diskriminasi dalam segala bentuk yang didasarkan pada unsur pemaksaan maupun kekerasan, termasuk bentuk kekerasan seksual, sedangkan pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok tereduksi pada upaya perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan hak yang dilakukan dalam bentuk preventif seperti upaya pencegahan berupa informasi publik terkait dengan kebijakan regulasi pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual dikampus, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan unit-unit khusus dilingkungan kampus dan Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merujuk pada penjatuhan sanksi melalui prosedur yang telah ditetapkan.
MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2466

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis kausalitas antara merariq kodeq dengan tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan merarik kodeq. Penelitian ini menggunakan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Merarik kodeq bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi merarik itu sendiri memiliki pakem adat yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku merarik maka perbuatan merarik kodeq merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan merarik kodeq lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif merarik kodeq baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa merarik kodeq ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi merarik , aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan merarik kodeq itu sendiri.
Co-Authors Habibi Habibi Habibi Habibi Habibi I MADE SUDARMA Lestari, Ni Putu Dian Ari Rizal, Pahrur