Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bappenas Working Papers Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Prosiding Seminar Nasional Official Statistics Khazanah Hukum
Adenantera Dwicaksono
Program Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB, Bandung, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Identifikasi Pengaruh Lokasi Kegiatan Industri Migas Terhadap Harga Lahan di Kabupaten Bojonegoro Hanafi Kholifatul Iman; Adenantera Dwicaksono
Seminar Nasional Official Statistics Vol 2022 No 1 (2022): Seminar Nasional Official Statistics 2022
Publisher : Politeknik Statistika STIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.247 KB) | DOI: 10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1566

Abstract

The dynamics of land use change implies changes that occur and the use of resources in an area. Gayam District, because of the division, has succeeded in becoming a sub-district with a high level of economic change with the presence of an operating oil and gas drilling area. The purpose of this study was to identify the contribution of the oil and gas industry to changes in land prices in Gayam District. Methods of data collection is done by observation, interviews, and secondary data. This study uses quantitative methods with descriptive statistical analysis, spatial, and spatial statistical modeling to obtain a model of the impact of industrial activities on land prices. This study results that the Spatial Lag Regression Model can explain the model up to 89.21%. It is concluded that the Spatial Lag Model provides the best value in explaining the land price model in Gayam District. However, there are still indications of bias variables in non-built areas, number of facilities, and pollution. Therefore, it can be concluded from this modeling that there is no convincing evidence that oil and gas drilling activities have an impact on land prices.
Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia Sianturi, Freddy Aktif Era; Dwicaksono, Adenantera
Bappenas Working Papers Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i1.205

Abstract

Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN : (STUDI KASUS DI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG) Annida Mardhotillah; Firmansyah, R. Ricky; Sisilia, Debbi; Septiawan, Heppy; Sya'bana, Isya'; Suhirman; Dwicaksono, Adenantera
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.7046

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Sebagai respon untuk menanggulangi dampak tersebut, pemerintah menyalurkan program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain untuk pengentasan kemiskinan, bantuan tersebut juga diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Sejak bantuan tersebut digulirkan pada tahun 2020, belum pernah dilakukan evaluasi. Mengambil studi kasus di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) dengan alat analisa Logical Framework Analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum efektif membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan seperti sasaran penerima bantuan bukan masyarakat miskin, bantuan belum andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, serta minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, direkomendasikan beberapa program dan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder terkait antara lain bimbingan teknis tata kelola program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyesuaian nominal bantuan, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan bantuan, dan intensifikasi sosialisasi Pemerintah Desa pada tahap pra pelaksanaan program.
The Legal Framework of Advocacy Planning in Territorial Splitting: How is civil society involved in shaping local policies? Diki Suherman; Ridwan Sutriadi; Adenantera Dwicaksono; Tommy Firman; Sarbini Sarbini
Khazanah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v7i3.48811

Abstract

In Indonesia, the process of territorial splitting, where regions are divided to form new autonomous areas, has been a significant aspect of local governance, particularly in the context of decentralization. The legal framework for territorial splitting is outlined in Law No. 23 of 2014 on regional government, which serves as the constitutional basis for decentralization principles in implementing territorial splitting. This study aims to explore in depth the legal framework and the opportunities and challenges in territorial splitting to improve governance, address regional disparities, and enhance public service accessibility at the local level in Pangandaran Regency, Indonesia. The case study of Pangandaran Regency illustrates a strong legal framework and the efforts of various actors, including civil society groups, political parties, and regional leaders, working together to influence decision-making and policy formation. This research adopts a mixed-methods approach, predominantly qualitative in nature, to analyze the content of regulations governing territorial splitting and explore the role of civil society in the advocacy planning process of territorial splitting in Indonesia. The study focuses on Pangandaran Regency, utilizing Social Network Analysis (SNA) to map and analyze the relationships between key actors, such as civil society groups, political parties, and local leaders, involved in advocating for regional autonomy to uncover the dynamics between these actors, revealing how they form coalitions to advocate for regional autonomy. These advocacy efforts are closely aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16, which promotes peace, justice, and strong institutions by fostering inclusive and participatory decision-making. Through strong and clear legal standing and coordinated advocacy, civil society and political actors successfully push for the establishment of new autonomous regions, such as Pangandaran. This not only enhances local governance but also fosters economic development and reduces regional disparities. By highlighting the role of civil society in policy-making, this study sheds light on how advocacy planning can drive sustainable development and better governance in Indonesia’s evolving decentralization landscape.
Co-Authors Annida Mardhotillah Diki Suherman Hanafi Kholifatul Iman Heppy Septiawan Hery Widijanto Ricky Firmansyah Ridwan Sutriadi Ridwan Sutriadi Sarbini Sarbini Sarbini Sarbini, Sarbini Sianturi, Freddy Aktif Era Sisilia, Debbi Suherman, Diki Sya'bana, Isya' Tommy Firman