Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pilot Project Village Head Election with Electronic Voting System (e-voting) in Malinau District, North Kalimantan Province Eka Lesmana, Bayu; Suherman, Diki
Social Impact Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Social Impact Journal
Publisher : GoResearch - Research & Publishing House

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61391/sij.v2i1.24

Abstract

In the context of holding simultaneous Pilkades to make it more effective and efficient and to minimize the occurrence of disputes caused by invalid votes, On March 8, 2021, the Ministry of Home Affairs issued Circular Letter Number 141/1115/BPD to regents/mayors throughout Indonesia concerning Implementation of Village Head Elections simultaneously through e-voting. However, the reality is that e-voting-based pilkades are still not massively implemented in Indonesia. The research method used in this writing is the descriptive research method with a qualitative approach. This research method was used because it aims to identify the readiness and success of the Pilkadades pilot project using the electronic voting method based on the general election principle. The results of the discussion of this article are that, in 2023 Malinau district, North Kalimantan Province, will be one of the districts that will hold village head elections through e-voting. the implementation can be categorized as successful, without harming the principles of general elections, success can be seen during the Pilkades implementation with the e-voting system, no fraud was found from any party so the election process ran in an orderly and smooth manner following the System Operational Procedure (SOP) which has been set by the National Research and Innovation Agency (BRIN).
RELASI KUASA DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN WILAYAH : PERSFEKTIF ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS Suherman, Diki; Munawir, Muhamad Anang; Salam, Fadlan Abdillah
Khazanah Multidisiplin Vol 5, No 2 (2024): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v5i2.37820

Abstract

Tulisan ini menjelaskan persolan keterlibatan relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah yang ditinjau berdasarkan sudup pandang filsafat pengetahuan, baik secara ontologi, epistimologi dan aksiologi yang belum banyak dikaji secara eskplisit. Metode yang digunakan ialah studi literatur , yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi, penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan topic yang dibahas baik filsafat ilmu, perencanaan wilayah/kota, pemekaran wilayah. Relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah secara ontologis memperdalami esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis yang tidak akan lepas dari relasi kekuasaan yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang perlu diketahui secara menyeluruh. Secara epistimologis penelitian ini tentunya menggunakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh validitas suatu kebenaran penelitian dengan membahas keterlibatan aktor penguasa yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam melakukan pemekaran wilayah yang berimplikasi besar pada hajat hidup orang banyak. Secara ontologis, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat dalam pemekaran wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan atau decision making yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.
PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS PANCA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG Suherman, Diki; Taufiq Hatta Wibowo, Muhammad; Maulana Sidik, Fauzi
NEO POLITEA Vol 5, No 1 (2024): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/neopolitea.v5i1.1357

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif mengenai pelayanan publik di Puskesmas Panca Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Penelitian ini berfokus pada lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, serta mengenai faktor penghambat pelayanan publik dan mengatasi hambatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan publik observasi, wawancara dan studi pustaka. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk uji validitas data atau mengecek keabsahan data suatu informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelayanan publik di Puskesmas Panca Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung sudah menerapkan dimensi Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy beserta indikatornya. Namun, ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan optimal. (2) Faktor penghambat pelayanan publik di Puskesmas Panca Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung adalah belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia, melambatnya proses pelayanan akibat program dinas kesehatan dan belum optimalnya pelayanan dua arah. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Puskesmas Panca Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat menyokong terhadap proses pelayanan publik.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019 Suherman, Diki
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 3, No 2 (2020): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v3i2.9869

Abstract

Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengumpulan zakat mal ini dilakukan diantaranya untuk zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (dalam kategori Zakat Mal) masih belum berjalan baik, masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa  implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
The "GURILAPS" Integrated Tourism Policy Evaluation: Breaking Indonesia's Metropolitan Monopoly Through a Mixed Methods Revolution Undang, Gunawan Undang; Suherman, Diki; Suhendar, Deden; Dina, Dina; Apriliani, Diah; Resmiawati, Eny Nuryani
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.47214

Abstract

Regional development disparities between metropolitan and rural areas in West Java are intensifying, particularly impacting Southern West Java (SWJ) despite its significant tourism potential, meanwhile, the Western (WWJ), Central (CWJ), and Northern (NWJ) regions of West Java have experienced rapid progress. This study aims to evaluate regional planning policies for integrated tourism development through the "GURILAPS" (Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Seni & Budaya) Framework — Mountains, Jungle, Ocean, Water, Beaches, Arts & Culture. The methodology employs a QUAN → qual design, analyzing built-up area expansion data (2010-2024) from BPS through ANOVA and trend analysis, followed by thematic analysis of stakeholder sources and 28 policy documents. Quantitative findings reveal significant disparities: WWJ, CWJ, and NWJ experienced 21.4% built-up area growth (2010-2024), while SWJ achieved only 11.8% (F(5,21) = 24.67, p < 0.001, η² = 0.855). Qualitative findings identified four themes: infrastructure connectivity gaps, institutional coordination limitations, community tourism readiness challenges, and policy implementation gaps. The validated "GURILAPS" Framework (Content Validity Index: 0.89, Inter-rater Agreement: Kappa = 0.82) provides a systematic approach to leveraging SWJ's natural and cultural assets while addressing infrastructure gaps and promoting rural economic growth. This research contributes theoretically through the validated "GURILAPS" Framework and methodologically by applying sequential explanatory mixed methods in tourism policy evaluation. Theoretical implications include the GURILAPS Framework, mixed methods innovation, and regional development theory advancement. Practical implications provide actionable evidence for policymakers, adaptable to other regions with similar characteristics, and applicable to developing countries facing comparable challenges.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019 Suherman, Diki
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 3 No. 2 (2020): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v3i2.9869

Abstract

Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengumpulan zakat mal ini dilakukan diantaranya untuk zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (dalam kategori Zakat Mal) masih belum berjalan baik, masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa  implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
RELASI KUASA DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN WILAYAH : PERSFEKTIF ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS Suherman, Diki; Munawir, Muhamad Anang; Salam, Fadlan Abdillah
Khazanah Multidisiplin Vol. 5 No. 2 (2024): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v5i2.37820

Abstract

Tulisan ini menjelaskan persolan keterlibatan relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah yang ditinjau berdasarkan sudup pandang filsafat pengetahuan, baik secara ontologi, epistimologi dan aksiologi yang belum banyak dikaji secara eskplisit. Metode yang digunakan ialah studi literatur , yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi, penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan topic yang dibahas baik filsafat ilmu, perencanaan wilayah/kota, pemekaran wilayah. Relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah secara ontologis memperdalami esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis yang tidak akan lepas dari relasi kekuasaan yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang perlu diketahui secara menyeluruh. Secara epistimologis penelitian ini tentunya menggunakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh validitas suatu kebenaran penelitian dengan membahas keterlibatan aktor penguasa yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam melakukan pemekaran wilayah yang berimplikasi besar pada hajat hidup orang banyak. Secara ontologis, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat dalam pemekaran wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan atau decision making yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.