Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KONSEPSI KETUHANAN DALAM DISKURSUS TEOLOGI ISLAM Muhammad Adam; Muhammad Alwi; M. Ilham
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 7, No 1 (2022): J-Alif, Volume 7, Nomor 1, Mei 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v7i1.2880

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsepsi ketuhanan dalam diskursus teologi Islam. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui aliran dalam teologi Islam khususnya Mu’tazila, Asyariyah dan Maturiyah dan apa menjadi topik perdebatan aspek ke-Tuhanan dalam teologi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik studi pustaka digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu berbagai bentuk informasi dan referensi terkait isu yang diangkat. Hasil kajian menunjukkan bahwa aliran teologi Islam secara garis besar terbagi dalam tiga aliran yaitu Mu’tazilah, Asy’ariyah dan Maturudiyah dimana pemikiran teologis Mu’tazilah bersumber pada 5 hal pokok yang disebut al-Usul al-Khamsah, yaitu: Tauhid, Al-’Adl (Keadilan), Al-Wa’d wa al-Wa’id (Janji dan Ancaman), Al-Manzilah baina al-Manzilatain (Tempat di Antara Dua Tempat), Al-Amru bi al-Ma’ruf wa al-Nahyu ‘an al- Munkar (Menyuruh Kebaikan dan Melarang Keburukan), sementara  aliran teologi Al Asyariah dan Muturidiyah hampir memiliki kesamaan seputar Tentang sifat Allah, Asyari membedakan antara dzatullah dan sifatullah, Kalamullah atau al-Qur’an itu bersifat qadim, Allah SWT akan dapat dilihat di akhirat dengan mata kepala karena Allah mempunyai wujud, Pebuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah SWT, mengenai antropomorfisme, al-Asy’ari berpendapat bahwa Allah SWT mempunyai mata, muka, tangan dan sebagainya seperti disebut di dalam al-Qur’an, Orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah SWT dan Rosul-Nya dan Allah SWT adalah pencipta seluruh alam. Dia memiliki kehendak mutlak terhadap ciptaan-Nya. Adapun perdebatan aspek ke-Tuhanan dalam teologi Islam terkait dengan sifat Tuhan, kaum Mu`tazilah berpendapat bahwa Allah itu qadim, qadim adalah sifat khusus bagi zat-Nya.  Mereka mengatakan bahwa Allah Maha Mengetahui dengan zat-Nya, bukan dengan pengetahuan, kekuasaan dan kehidupan, karena semua ini adalah sifat sedangkan sifat adalah sesuatu di luar zat. Karena kalau sifat berada pada zat yang qadim, sedang sifat qadim adalah sifat yang lebih khusus, niscaya akan terjadi dualisme yakni zat dan sifat. Sedangkan kaum Asy`ariyah, berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil Tuhan mengetahui dengan zat-Nya, karena dengan demikian zat-Nya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan bukan pengetahuan (`ilm) tetapi sang Mengetahui (`alim). Keadilan Tuhan, menurut Asy`ariyah, Tuhan berkusa mutlak dan tak ada satupun yang wajib bagi-Nya. Tuhan berbuat sekehendak-Nya, sehingga memasukkan seluruh manusia ke dalam surga bukanlah Tuhan bersifat tidak adil dan jika memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka tidaklah Tuhan bersifat dzalim. Sedangkan paham keadilan bagi kaum Mu`tazilah mengandung arti kewajiban-kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Tentang kekuasaan dan kehendak Mutlat Tuhan, Mu'tazilah berpendapat bahwa Kekuasaan mutlak Tuhan telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan. sedangkan Asy`ari mengatakan bahwa Tuhan tidak tunduk kepada siapapun, di atas Tuhan tidak ada satu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat Tuhan. Tuhan bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaan-Nya.
PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG ADA DI MASYARAKAT DESA UGI BARU Muhammad Alwi
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 4, No 1 (2019): J-Alif, Volume 4 , Nomor 1, Mei 2019
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.072 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v4i1.540

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat, dan tokoh agama serta Kepala Desa Ugi Baru yang ada di desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang ada di Desa Ugi Baru, Dusun Palece ini menggunakan pembagian yang sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena menurut pemahaman mereka adil dalam pembagia harta waris itu adalah menyamaratakan pembagian harta waris pihak laki-laki dan perempuan. Adapun sistem hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta waris di Dusun Palece yaitu menyamaratakan antara bagian yang diterima oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sedangkan sistem hukum Islam yang berlaku dalam pembagian harta waris yaitu sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) agar masyarakat lebih mengutamakan Hukum Islam dari pada Hukum Adat. 2) kepada pembaca dan penulis agar lebih memahami sistem pembagian harta waris sesuai hukum Islam. 
Islamic Philanthropy: The Idea of Economis Empowerment of the Ummah of K.H. Ma’ruf Amin Muhammad Alwi; M. Ilham; Muhammad Fakhri Amir
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 7, No 1 (2021): 11 Articles, Pages 1-180
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v7i1.4094

Abstract

This article describes the portrait of the Islamic Philanthropy idea of KH. Ma'ruf Amin in the context of the economic empowerment of the Ummah. This paper rests on the basic premise that religion cannot be separated from the social dynamics of society. Methodologically, this article is library research using analytical descriptive method and normative, historical, and sociological approaches as a reading instrument for various literatures. In the context of Islamic philanthropy, the idea of economic empowerment of K.H. Ma'ruf Amin pivots on strengthening regional economic infrastructure and equitable development. Inequality of the economy of Indonesia is the result of past economic policies that adopted the conglomeration model of the trickle-down effect theory. To respond to this model, K.H. Ma'ruf Amin offers a pattern of economic development that adopts the ketupat model, which describes an increase in the economy in the weak economic sector so that there is a gradual increase in the middle economic sector
Al-Mustadh'afin: Reflection of the Qur'an on Social Inequalities Muhammad Alwi; Mikdar Rusdi; Achmad Abubakar; M Ilham
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 8, No 2 (2022): 11 Articles, Pages 189-376
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v8i2.5633

Abstract

This article aims to reveal the reflection of the Qur'an on the oppressed group in the context of social inequality. Using the descriptive analytical approach in the various literature related to the subject of this research, whether in the form of primary sources such as the Qur’an and interpretations, as well as secondary sources in the form of books and articles, the results of the study found that the Qur'an's reflection of al-Mustadh'afin refers to a marginalized community, weak, oppressed, and powerless groups both culturally and structurally. In the context of social inequality, the poor, orphans, beggars, and slaves are al-Mustadh'afin groups. The effort to liberate the al-Mustadh'afin from all forms of discrimination, oppression, and exploitation that leads to social inequality is a vision of Islamic teachings. In the context of the Indonesian state, Pancasila and the 1945 Constitution are the two supporting pillars that are in line with the spirit of the Al-Qur'an's alignment with al-Mustadh'afin. Thus, the defense of al-Mustadh'afin in the context of social inequality can be done by maximizing the role of government, agencies, and social institutions.
KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH Muhammad Alwi; Muslimin Kara; M. Wahyuddin Abdullah; Muhammad Fachrurrazy
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i2.3549

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan mendeksripsikan mekanisme perbankan syariah, konsep maqasid syariah dan implementasi maqasid syariah pada perbankan syariah. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research). Di mana sumber data utama dikaji dari berbagai sumber relavan dengan tema kajian baik dari jurnal ilmiah, buku dan berbagai sumber lain yang mendukung. Kajian penelitian mengungkapakan bahwa Perbankan syariah dalam menjalankana kegiatan bisnis syariah mengaju pada ketentuan undang-undang perbankan syariah Pasal 1 ayat 20-25 dan ayat 28, terkait tentang  Simpanan, Pembiayaan, dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, hibah dan wakaf. Konsep maqasid syariah yaitu mengaju pada kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat itu sendiri, Imam Syatibi merumuskan konsep maqasid menjadi tiga yaitu, yaitu: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. sementara konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Abu Sahra membagi dalam tiga aspek yaitu Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan), dan Maslahah (Public Interest). Implementasi konsep maqasid syariah pada PT. Bank Muamalat sudah diterapkan dengan baik  maqasid syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan, selain itu program kerja CSR BRI Syariah menjadi indikator pelaksanana konsep maqasid syariah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017-2020 berdasarkan indeks maqasid syariah menununjukkan capaian kinerja yang baik.
Debate on Work Ethos in Reflection of The Prophet’s Hadith Muhammad Alwi; Abdillah; Muhammad Fakri Amir
Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society Vol. 1 No. 1 (2022): Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society
Publisher : Sao Literasi Publisher, Yayasan Pendidikan Khaerul Munif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56440/pijilis.v1i1.38

Abstract

This article aims to describe the concept of work ethic in Islam and the Hadith interpretation of work ethic. This article is literature research that adopts analytical descriptive method through reading various literatures. Data obtained from various credible literatures and various other supporting information are then presented with a strong analytical instrument based on the normative basis and interpretation of hadith about work ethic. The results of the study show that in Islamic teachings it is taught about how to work well based on Islamic law. A person who has faith and a strong soul will have a good work ethic spirit, so that at work he will be enthusiastic and earnest to achieve success and prosperity in fulfilling the necessities of life. The value of work ethic related to Hadith is used as a foothold in the spirit of motivation to work. The interpretation of the hadith about the concept of work ethic includes to meet the needs of oneself and one's family, work with one's own hands and prohibit begging, work is a form of worship and work as a form of appreciation for the work itself. While the quality of the hadith related to the work ethic is authentic, both in terms of the Sanad and the meaning. This makes it possible to contextualize the hadith understanding of work ethic.