Waspada Santing
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLIKASI GUGURNYA PENETAPAN IKRAR TALAK: TINJAUAN STATUS PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.273/PDT.G/2021/PA.MKS Muh Rezy Ramadhan; Kamsilaniah Kamsilaniah; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis implikasi gugurnya penetapan ikrar talak pada Putusan No. 273/Pdt.G/2021/PA Makassar terhadap suami istri yang bersangkutan dan implikasi gugurnya penetapan ikrar talak NO.273/Pdt.G/2021/PA.Mks. terhadap pengelolaan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kelas I Makassar, dan pemohon dalam perkara dengan putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Mks. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Mks menunjukkan bahwa implikasi gugurnya penetapan ikrar talak sangat menentukan keabsahan perceraian dalam hukum Islam yang diakui oleh negara. Gugurnya putusan perceraian akibat tidak diikrarkannya talak dalam batas waktu yang ditentukan mengakibatkan status perkawinan tetap sah, kewajiban nafkah tetap berlaku dan kewajiban memelihara harta bersama berlaku kepada kedua belah pihak. This study aims to analyze: The implications of the invalidation of the divorce declaration in Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA Makassar for the husband and wife concerned and the implications of the invalidation of the divorce declaration No. 273/Pdt.G/2021/PA.Mks for the management of joint assets. The research method used is empirical juridical by collecting data and conducting interviews with the Clerk of the Makassar Class I Religious Court, and the applicant in the case with Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA Mks. The results of the study of Makassar Religious Court Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA.Mks show that the implications of the invalidation of the divorce declaration are very important in determining the validity of the divorce under Islamic law recognized by the state. The invalidation of the divorce decree due to the failure to declare the divorce within the specified time limit results in the marital status remaining valid, the obligation to provide support remains valid, and the obligation to maintain joint assets applies to both parties. 
KLAIM JASA RAHARJA BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS KOTA MAKASSAR Muhammad Dhito Adryansyah; Kamsilaniah Kamsilaniah; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan meninjau sejauh mana pelaksanaan ketentuan pemberian santunan Jasa Raharja Kota Makassar kepada korban kecelakaan lalu lintas; 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan klaim santunan Jasa Raharja Kota Makassar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan petugas dari PT. Jasa Raharja Kota Makassar, korban kecelakaan yang melakukan klaim terhadap santunan PT. Jasa Raharja Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) Pelaksanaan ketentuan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja di Kota Makassar telah berjalan sesuai peraturan dan prinsip perlindungan sosial, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam menghadapi kondisi tertentu seperti kasus tabrak lari. 2) Kendala dalam pelaksanaan ketentuan pemberian santunan kecelakaan berupa kendala administratif, yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. This research aims to: 1) Find out and review the extent to which the provisions for providing compensation for Jasa Raharja Makassar City are implemented to victims of traffic accidents; 2) Knowing the obstacles faced by the community in submitting compensation claims for Jasa Raharja Makassar City to victims of traffic accidents. The research method used is empirical law by collecting data and conducting interviews with officers from PT. Jasa Raharja Makassar City, accident victim who made a claim for compensation from PT. Makassar City Raharja Services. The research results show that: 1) The implementation of the provisions for providing traffic accident compensation by PT Jasa Raharja in Makassar City has been carried out in accordance with the regulations and principles of social protection, although it still requires improvement in dealing with certain conditions such as hit-and-run cases. 2) Obstacles in implementing the provisions for providing accident compensation in the form of administrative obstacles, which cause difficulties in obtaining traffic accident compensation in Makassar City.
OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN STANDAR PELAYANAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN APOTEK DI KABUPATEN GOWA Nurnaeni Ahmad; Abd. Haris Hamid; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan apoteker dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Apotek di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif- empiris yang menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis menggunakan teknik penelitian berupa studi kepustakaan dengan telaah literatur hukum yang terkait dan pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Apoteker di Kabupaten Gowa belum optimal. Pengawasan terhadap tenaga teknis kefarmasian masih kurang, pengelolaan yang tidak efektif serta ditemukan pelayanan antibiotik tanpa resep. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan mengancam keselamatan pasien. Apoteker bertanggung jawab memastikan obat yang diberikan aman, tepat, dan efektif. Apoteker harus memberikan pelayanan dan edukasi obat secara profesional demi keselamatan dan kesehatan pasien. Pengawasan terhadap pengelolaan apotek perlu ditingkatkan untuk menjamin apoteker menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan. This study aims to determine the position of pharmacists and their responsibilities in managing pharmacies in Gowa Regency. This is a normative-empirical study using qualitative data analysis methods. The author used a literature study technique with a review of related legal literature and field data collection obtained through interviews with relevant parties. The results of this study indicate that the implementation of pharmacists' responsibilities in Gowa Regency is not optimal. Supervision of pharmaceutical technicians is still lacking, management is ineffective, and antibiotic services without prescriptions are found. These conditions have the potential to reduce the quality of service and threaten patient safety. Pharmacists are responsible for ensuring that the drugs provided are safe, appropriate, and effective. Pharmacists must provide professional drug services and education for the safety and health of patients. Supervision of pharmacy management needs to be improved to ensure pharmacists carry out their responsibilities in accordance with regulations.
PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 273/PDT.G/2025/PA.MKS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR: Analisis Putusan Nomor 273/PDT.G/2025/PA.MKS Di Pengadilan Agama Makassar Nurismi Nurismi; Waspada Santing; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Mks serta menilai penerapan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pembuktian formal dan alat bukti materiil, sehingga keadilan substantif belum terwujud secara optimal karena kontribusi non-materiil istri belum dinilai secara proporsional. Kendala utama terletak pada keterbatasan pembuktian kontribusi non-materiil serta keterikatan hakim pada hukum acara perdata dan ketentuan formal, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif untuk mewujudkan keadilan substantif yang seimbang. This study aims to analyze the legal considerations of the judges of the Makassar Class 1A Religious Court in Decision Number 273/Pdt.G/2025/PA. Mks and assess the application of substantive justice in the distribution of common property. This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through literature studies and interviews with judges. The results of the study show that the judge emphasizes more on formal evidence and material evidence, so that substantive justice has not been optimally realized because the wife's non-material contribution has not been assessed proportionally. The main obstacle lies in the limitation of proving non-material contributions and the attachment of judges to civil procedural law and formal provisions, so that a more progressive interpretation of the law is needed to realize balanced substantive justice.
EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA Muhammad Adhiyaksa Ridwan; Abd. Haris Hamid; Waspada Santing
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mediasi Secara Elektronik dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Klas IA. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia di bawah kebijakan Mahkamah Agung melalui e-court, e-litigation, dan e-mediation guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hakim dan mediator eksternal, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, literatur, dan statistik perkara perceraian tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik dinilai efektif dalam kondisi tertentu, khususnya ketika para pihak berada di luar kota atau memiliki keterbatasan hadir secara fisik. Mediasi elektronik memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tetap memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah, dan tanggung jawab pascaperceraian. Dengan demikian, efektivitas mediasi elektronik bersifat kondisional dan memerlukan dukungan sosialisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penguatan regulasi teknis agar dapat berfungsi optimal dalam mengurangi beban perkara perceraian dan meningkatkan akses keadilan. This study aims to analyze the effectiveness Electronic Mediation in handling divorce cases at Makassar Religious Court Class IA. The advancement of information technology has encouraged the modernization of Indonesia’s judicial system under the authority of the Supreme Court of Indonesia through e-court, e-litigation, and e-mediation systems to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. This research applies an empirical method with a qualitative field approach using interviews and documentation. Primary data were obtained from judges and external mediators, while secondary data were derived from regulations, literature, and divorce case statistics from 2023 to 2025. The findings indicate that electronic mediation is conditionally effective, particularly when parties reside in different cities or face limitations in attending court physically. It provides time and cost efficiency while still enabling agreements regarding child custody, alimony, and post-divorce responsibilities. In conclusion, the effectiveness of electronic mediation depends on supporting factors such as public outreach, technological infrastructure enhancement, and clearer technical regulations to optimize its role in reducing divorce case backlogs and improving access to justice.