Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan eksternal, serta sikap atau disposisi pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM, di antaranya melalui pelatihan (BIMTEK), sosialisasi, serta penyediaan bantuan permodalan tanpa agunan bekerja sama dengan BPR dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dinas aktif menyelenggarakan pameran di dalam dan luar kota sebagai strategi pemasaran produk UMKM. Pelaksanaan kebijakan cenderung bebas dari intervensi politik dan dilaksanakan secara teknokratis. Dinas juga berperan sebagai perantara antara pelaku UMKM dan pihak perbankan dalam pengajuan pembiayaan usaha. Secara umum, implementasi kebijakan dinilai telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya dan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dukungan terhadap UMKM, direkomendasikan tiga langkah utama, yaitu: penguatan pelatihan dan pendampingan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta.