Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum University Of Bengkulu Law Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Constitutionale The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Legalita Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Faculty of law and social sciences, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Good Governance and Local Wisdom in Law Enforcement Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Irhammudin Irhammudin; Della Monica; Ruetaitip Chansrakaeo
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 2 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i2.6740

Abstract

The legal certainty of out-of-court settlements through customary law is still questionable in the Indonesian legal system, even though restorative justice is an approach that aims to build a criminal justice system that is sensitive to the problems of victims. Restorative justice which means a glorification of relationships and making amends that the perpetrator of the crime (his family) wants to make to the victim of the crime outside the court with the intention and purpose that the legal problems arising from the criminal act can be resolved properly by reaching an agreement and agreement between the parties. how is the enforcement of good governance and local wisdom in law enforcement in the North Lampung resort police? This research uses qualitative research methods with a Socio Legal approach. Socio-legal is a legal research approach that uses the help of social sciences as a single approach. Because of this approach, the socio-legal goal is to integrate as a whole the knowledge, skills, and forms of research experience of two (or several) disciplines in an effort to overcome some of the theoretical and methodological limitations of the disciplines concerned. As in the case of Wari Gunawan bin Ngatimin as a suspect for allegedly committing the crime of Fraud Article 378 of the Criminal Code. The result of the research is that in solving problems in the community, the existence of Ippun Aneg is intended as a guideline in handling and/or resolving problems that arise in the community. The settlement of criminal offenses through restoration justice in this case cannot be carried out because the unfinished return of losses received by the victim is the main obstacle to the settlement of this case through restoration justice at the level of investigation and investigation even though peace has been made between the perpetrator and the victim. In addition, the letter of request from the perpetrator, victim and related parties has not been made and submitted, which is an obstacle to the settlement through restoration justice.
AKTULISASI PENYALUR BANTUAN PANGAN NON TUNAI Imam Suryana; Salis M Abduh; Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v4i2.645

Abstract

bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Pelaksanaanya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Konstitusionalisme Perlindungan Anak terhadap Film di layanan streaming Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Ibrahim Fikma Edrisy
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.178-185

Abstract

Technological developments in films today are easily obtained through computers, laptops and smartphones by accessing streaming services and can be watched by all people, both young and old, regardless of age. This study uses a normative legal approach. With the streaming service, anyone who wants to enjoy movies can only access them via a computer screen and connected to the Internet without registering. It is accessible without paying a penny. How are children protected against films on streaming services, and what are the inhibiting factors for protecting children against films on streaming services? The objectives of this article are how to protect children against films on streaming services and what are the inhibiting factors for protecting children against films on constitutionalism streaming services; this means the entire fundamental law, both written and unwritten, which governs the administration of state administration in a country. This study uses a normative legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules. In contrast, secondary legal materials include books, research results, and expert opinions. The data obtained will be analyzed using a qualitative descriptive method.   Keywords: Children; Film; Streaming.
Analisis Hukum terhadap Kasus Ekploitasi Anak dalam Putusan Nomor:190/PID.SUS/2020/PN.KBU Ibrahim Fikma Edrisy; Muhammadr Ruhly Kesuma Dinata; Pebri Purnama; Salis M Abduh
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.436 KB)

Abstract

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana usia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual. Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan anak masih sangat kurang, masih banyak orang atau golongan yang mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi salah satu kasus eksploitasi anak yang telah terjadi tepatnya dikabupaten lampung utara dengan Terdakwa Merry,S.Ag yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2022. Dari latar belakang tersebut mempunyai dua rumusan masalah yaitu apa hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dan normatif sumber data yang digunakan yaitu data primer serta data skunder yang masing-masing didapat dari lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana hasil keputusan Majelis Hakim dimana terdapat dua unsur dakwaan yang tidak terpenuhi dari Pasal 76H Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua unsur yang tidak terpenuhi dari pasal dakwaan itu ialah unsur merekrut atau memperalat anak ntuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan tersebut.
IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM BAHAYA NARKOBA M. Ruhly Kesuma Dinata; Krismadani Ariyudi Wijaya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. “Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu. Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum.
Actualization of Indonesian cultural values towards digital film M.Ruhly Kesuma Dinata; Nikmah Rosidah; Muhammad Fakih; Rudi Natamiharja
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 1 (2023): June: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i1.129

Abstract

The emergence of digital film platforms such as VIU and Netflix Disney + Hostar, WeTV, and so on, which makes watching movies easy, you don't have to go to the cinema, you just need a smart phone and the internet to watch movies anywhere. However, in the digital Film Platform Film. Even though the Film Censorship Institute (LSF) has the task of deciding which parts of a film are acceptable for viewing or must be cut or removed, as well as issuing Film Censorship Certificates for use in Indonesian media. What is the history of the development of film law in Indonesia? And how is the actualization of Indonesian film law in the era of globalization? The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. State responsibility in protecting Pancasila values ​​from the impact of filmdigital released by digital film platforms that are inconsistent with national values, there is no institution authorized to censor filmsdigital even though the Indonesian state has a Film Censorship Institution (LSF). that there is a legal vacuum to maintain cultural values ​​or to achieve the objectives of the film law in an era that knows no territorial boundaries.
Co-Authors Della Monica Ibrahim Fikma Edrisy Imam Suryana Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin Krismadani Ariyudi Wijaya Muhammad Fakih Natamiharja, Rudi Nikmah Rosidah Pebri Purnama Ruetaitip Chansrakaeo Salis M Abduh Salis M Abduh Sri Retno Fatimah Suwardi Syafruddin Syafruddin Syafruddin, Syafruddin